Optimalisasi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemprov Jatim Teken Kesepakatan

SURABAYA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat menjalin kerja sama pertukaran data dan informasi pajak kendaraan bermotor serta perpajakan. Adapun pertukaran data dan informasi itu untuk mendukung penerimaan pajak pusat dan daerah.

Nota kesepakatan diteken oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada Jumat (3/2/2023). Suryo mengatakan peran DJP yang berkaitan dengan APBN memerlukan dukungan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP).

“Peran DJP dalam mengemban amanat APBN memerlukan dukungan ILAP, termasuk pemerintah daerah, dalam bentuk dukungan data perpajakan serta pelaksanaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak),” ujar Suryo, dikutip dari siaran pers Kanwil DJP Jawa Timur I.

Suryo mengatakan nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Kesepakatan ini juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran data dan pemanfaatan data pajak pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperkuat pengawasan wajib pajak.

Adapun data kendaraan bermotor yang nantinya dapat dihimpun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam nota kesepakatan ini mulai dari nomor induk objek kendaraan bermotor, registrasi, kepemilikan, jenis kendaraan bermotor, serta NIK.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat meminta data perpajakan dari DJP. Data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I John L. Hutagaol melaporkan inisiatif nota kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun daerah. Bagi DJP, data ini akan dimanfaatkan lebih lanjut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi akan berdampak langsung kepada peningkatan transfer ke daerah (TKD) Jawa Timur. Peningkatan itu melalui dana bagi hasil (DBH) PPh.

Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung DJP dalam rangka peningkatan penerimaan dari data kendaraan bermotor. Saat ini, sambungnya, pemerintah provinsi juga sedang berupaya melengkapi basis data kendaraan bermotor.

“Dengan melakukan juga sinkronisasi data Bapenda dengan dengan Ditlantas Polda Jatim dan Jasa Raharja. Percepatan sikronisasi data akan dilakukan juga dengan DJP sehingga nantinya menjadi satu data di Jawa Timur,” katanya. (kaw)