Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Operator Ponsel Dipatok Tarif Tinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Operator Ponsel Dipatok Tarif Tinggi

BANGLADESH atau "Tanah Benggala" merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Negara ini juga disebut sebagai “Venice of the East” berkat keindahannya. Bangladesh berdiri sebagai negara merdeka setelah berakhirnya Perang Pemisahan Diri melawan Pakistan pada 16 Desember 1971. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer.

Bangladesh memiliki undang-undang yang unik mengenai sistem pemerintahannya. Apabila sudah berakhir masa jabatan, kekuasaan diserahkan kepada masyarakat sipil selama 3 bulan untuk menjalankan Pemilu dan memilih DPR. Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1991 dan dilembagakan pada tahun 1996 sebagai amandemen ke-13 dari konstitusi.

Bangladesh memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Sebagai informasi, di ibukota Bangladesh yaitu Dhaka terdapat shopping mall terbesar di Asia Selatan atau nomor 11 terbesar di dunia. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Bangladesh terus tumbuh sekitar 6% per tahun. Angka kemiskinan mengalami penurunan dan lebih dari 15 juta orang Bangladesh telah keluar dari kemiskinan sejak tahun 1992.

Baca Juga: Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

Sistem Perpajakan

OTORITAS pajak Bangladesh yang bernama National Board of Revenue menetapkan sistem self-assessment dalam pemungutan pajaknya. Tarif PPh Badan standar yang ditetapkan adalah 25%, sementara tarif PPh Orang Pribadi dikenakan secara progresif, yaitu 10-30%.

Penetapan tarif PPh Badan sebesar 42,5% secara khusus diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan tertentu seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Tarif yang sedikit lebih rendah akan diberikan jika perusahaan-perusahaan tersebut telah go public, yakni sebesar 40%. Selain itu, tarif tertinggi sebesar 45% dikenakan pada perusahaan operator telepon seluler dan manufaktur rokok.

Baca Juga: Melihat Profil Perpajakan Tuan Rumah Pertama Piala Dunia

Bangladesh telah melakukan penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan 33 negara di dunia, salah satunya dengan Indonesia. Aturan transfer pricing di negara ini mulai berlaku pada tahun 2012. Hingga saat ini negara Bangladesh belum juga memberlakukan aturan controlled foreign companies (CFC) dan thin capitalization.

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Republik Parlementer
PDB Nominal US$ 195,1 triliun (2015)
Pertumbuhan ekonomi 6,6% (2015)
Populasi 161 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 8,5% (2015)
Otoritas Pajak National Board of Revenue
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 10% - 30%
Tarif PPN 15%
Tarif pajak dividen 20%
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 20%
Tax Treaty 33 negara

Topik : profil negara, profil perpajakan bangladesh, pph badan tinggi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Maret 2020 | 17:45 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KENYA

Mencermati Skema Perpajakan di Negara Republik Kenya

Rabu, 11 Maret 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MEKSIKO

Begini Profil Perpajakan Negara 'Musuh Baru' Presiden Trump

Rabu, 26 Februari 2020 | 18:50 WIB
PROFIL PERPAJAKAN YUNANI

Mengintip Pemajakan di Negeri Para Dewa

Rabu, 12 Februari 2020 | 18:59 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UKRAINA

Di Negara ini, Wajib Pajak Orang Pribadi Kena Pajak Militer

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober