BERITA TERKINI
ILUSTRASI. Kondisi eks Pabrik PT Iglas, Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/9/2021). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan batas peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan memberikan manfaat bagi usaha skala besar.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan keberlangsungan bisnis usaha skala besar turut didukung oleh UMKM yang ada di sekitarnya. Dukungan terhadap UMKM, menurutnya, juga akan berdampak positif terhadap perusahaan besar.
"Yang paling resilient pada beberapa kesempatan kondisi ekonomi luar biasa kemarin adalah UMKM. Jadi pengusaha UMKM ada insentif di sini dan silahkan dimanfaatkan," ujar Suryo dalam sosialisasi UU HPP bersama Apindo, Senin (25/10/2021).
Suryo mengatakan ketentuan baru ini dituangkan di dalam UU HPP guna memberdayakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet yang tergolong rendah.
Dengan adanya UU HPP, omzet hingga Rp500 juta per tahun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh final UMKM. Hanya peredaran bruto di atas Rp500 juta yang dikenai PPh final dengan tarif 0,5% sesuai PP 23/2018.
Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama setahun omzetnya tidak mencapai Rp500 juta nantinya tidak perlu membayar PPh final UMKM.
Bila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki peredaran bruto di atas Rp500 juta per tahun, maka setiap peredaran bruto di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM.
Sebagai contoh, bila seorang wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki omzet sebesar Rp4 miliar setahun, maka PPh final UMKM yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari omzet sebesar Rp3,5 miliar. Dengan demikian, jumlah pajak yang dibayar hanya sebesar Rp17,5 juta. (sap)
