Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

NJOP Naik, Pemetaan Zona Dikaji Ulang

0
0

BATU, DDTCNews – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.

Menurut salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKS Ludi Tanarto, kebijakan ini seharusnya diimbangi dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Apabila ada kenaikan, sebaiknya diberlakukan secara bertahap, sehingga masyarakat tidak kaget atas perubahan tersebut.

“Banyak warga yang mengeluh karena tingginya nilai PBB yang mereka bayarkan. Sebaiknya segera diperjelas, agar masyarakat tidak terbebani,” tutur Ludi.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Pihaknya telah mengundang Dispenda untuk menjelaskan kenaikan PBB, beberapa waktu lalu. Namun, gagal terlaksana. “Mungkin bulan depan kami agendakan lagi, tapi sekarang sebaiknya harus dilakukan peninjauan ulang terlebih dulu,” ujarnya.

Ludi berharap penilaian yang dilakukan petugas harus transparan dan bukan besaran biaya yang disama ratakan. Seharusnya kenaikan nilai PBB tersebut dapat mengacu pada zona tempat tinggalnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan kalau kenaikan nilai PBB ini sudah mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap blok tanggungan pajaknya berbeda. Misal, di Jalan Diponegoro dan Panglima Sudirman NJOP nya pasti berbeda dengan bangunan yang jauh dari jalan poros.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Perumahan di belakang Block Office misalnya, kalau dulu NJOP nya hanya Rp 150 ribu, sekarang apa pantas sebesar itu. Padahal harga tanah sekarang sudah di atas Rp3 juta-Rp 4 juta per meter. Dulunya rumahnya lantai satu, kini lantai dua, itu juga dihitung sama petugas,”ungkapnya.

Dilansir dari malangvoice.com, ke depannya tidak menutup kemungkinan akan ada pengurangan pajak dan hal ini akan disesuaikan kembali dengan kondisi bangunan milik masyarakat.

“Yang perlu direvisi dari kebijakan ini yaitu atas pemukul rataan kenaikan nilai pajak, seharusnya hal ini dilakukan secara bertahap. Makanya saya minta warga datang langsung, nanti biar disesuaikan sama petugas, sesuai zona yang telah ditentukan,” tandasnya. (Bsi)

Baca Juga: Meninjau Aspek Administrasi & Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

“Banyak warga yang mengeluh karena tingginya nilai PBB yang mereka bayarkan. Sebaiknya segera diperjelas, agar masyarakat tidak terbebani,” tutur Ludi.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Pihaknya telah mengundang Dispenda untuk menjelaskan kenaikan PBB, beberapa waktu lalu. Namun, gagal terlaksana. “Mungkin bulan depan kami agendakan lagi, tapi sekarang sebaiknya harus dilakukan peninjauan ulang terlebih dulu,” ujarnya.

Ludi berharap penilaian yang dilakukan petugas harus transparan dan bukan besaran biaya yang disama ratakan. Seharusnya kenaikan nilai PBB tersebut dapat mengacu pada zona tempat tinggalnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan kalau kenaikan nilai PBB ini sudah mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap blok tanggungan pajaknya berbeda. Misal, di Jalan Diponegoro dan Panglima Sudirman NJOP nya pasti berbeda dengan bangunan yang jauh dari jalan poros.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Perumahan di belakang Block Office misalnya, kalau dulu NJOP nya hanya Rp 150 ribu, sekarang apa pantas sebesar itu. Padahal harga tanah sekarang sudah di atas Rp3 juta-Rp 4 juta per meter. Dulunya rumahnya lantai satu, kini lantai dua, itu juga dihitung sama petugas,”ungkapnya.

Dilansir dari malangvoice.com, ke depannya tidak menutup kemungkinan akan ada pengurangan pajak dan hal ini akan disesuaikan kembali dengan kondisi bangunan milik masyarakat.

“Yang perlu direvisi dari kebijakan ini yaitu atas pemukul rataan kenaikan nilai pajak, seharusnya hal ini dilakukan secara bertahap. Makanya saya minta warga datang langsung, nanti biar disesuaikan sama petugas, sesuai zona yang telah ditentukan,” tandasnya. (Bsi)

Baca Juga: Meninjau Aspek Administrasi & Kebijakan Pajak Ekonomi Digital
Topik : malang, pajak daerah, pbb
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH