STATISTIK EKONOMI

Neraca Dagang Oktober Surplus, Ini Kata Menko Airlangga

Redaksi DDTCNews | Minggu, 17 November 2019 | 15:06 WIB
Neraca Dagang Oktober Surplus, Ini Kata Menko Airlangga

JAKARTA, DDTCNews - Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 mengalami surplus. Hasil yang disebut sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam menekan defisit perdagangan tahun ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan neraca yang berbalik positif pada Oktober mengindikasikan mulai terasanya efek kebijakan yang dijalankan pemerintah selama ini. Deretan kebijakan tersebut datang dari berbagai sisi mulai dari meningkatkan ekspor hingga mengurangi impor migas.

"Pencapaian ini mengindikasikan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah berada pada arah yang benar," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (17/11/2019).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Airlangga melanjutkan, langkah pemerintah menggenjot ekspor ialah dengan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Dia menyebutkan kebijakan tersebut dilakukan baik dalam jangka pendek hingga panjang.

Untuk jangka pendek, pemerintah terus melakukan deregulasi perizinan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Kemudian, meningkatkan konektivitas untuk memperlancar arus barang ke luar negeri.

Selain itu, untuk jangka panjang, Airlangga menyebutkan untuk menggenjot ekspor harus dilakukan dengan peningkatan kegiatan investasi. Hal penting, untuk memaksimalkan nilai tambah agar setiap tahapan produksi dapat sepenuhnya mengandalkan bahan baku dari negeri.

Baca Juga:
Sidang MK, Menko Airlangga Bilang Bansos untuk Mitigasi Dampak El Nino

"Pemerintah pun akan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja ekspor, salah satunya dari sisi kemudahan dan penyederhanaan proses perijinan dan investasi melalui Omnibus Law,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar US$161,3 juta. Angka tersebut lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami defisit US$163,9 juta dan juga perbaikan kinerja dari periode yang sama tahun lalu dengan defisit cukup besar yang mencapai US$1,75 miliar.

Adapun nilai ekspor pada Oktober 2019 mencapai US$14,93 miliar, naik 5,92% (mtm) dibandingkan September 2019. Sedangkan, nilai impor pada Oktober 2019 mencapai US$14,77 miliar atau naik 3,37% (mtm) dibandingkan dengan bulan lalu, meskipun dibandingkan Oktober 2018 turun signifikan sebesar 16,39% (yoy). (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Sabtu, 09 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga: Makan Siang Gratis akan Disimulasikan di Banyak Daerah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI