KEBIJAKAN PAJAK

Mudah Berpindah-Pindah, WP Virtual Office Masih Sulit Diawasi

Muhamad Wildan | Minggu, 19 November 2023 | 14:30 WIB
Mudah Berpindah-Pindah, WP Virtual Office Masih Sulit Diawasi

Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Jakarta Jatinegara Suswanto dalam acara Learning Organization Knowledge Room (LOKer) yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, dikutip Minggu (19/11/2023).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan terdapat beberapa tantangan yang timbul dalam mengawasi wajib pajak yang beralamat di virtual office.

Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Jakarta Jatinegara Suswanto mengatakan tak sedikit wajib pajak yang terdaftar di virtual office yang memiliki kegiatan operasional di luar wilayah administrasi KPP. Akibatnya, wajib pajak menjadi sulit dihubungi.

"Banyak wajib pajak yang terdaftar di satu alamat, setiap bersurat itu kita kesulitan berkomunikasi dengan wajib pajaknya. Surat tidak pernah mendapatkan respons yang jelas, bahkan tidak ada respons sama sekali," katanya, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Baca Juga:
Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di virtual office juga sering berpindah-pindah. Buktinya, tak sedikit wajib pajak terdaftar di virtual office yang hanya melakukan kegiatan usaha selama 1 - 2 tahun saja.

Akibat tren itu, kewajiban pajak untuk subjek pajak badan saat sebelum terdaftar, seperti kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, menjadi sulit diawasi.

Dengan beragam tantangan ini, DJP menggandeng pengelola atau manajemen dari virtual office dalam rangka menghubungkan petugas pajak di KPP dengan para wajib pajak yang beralamat di virtual office.

Baca Juga:
Jelang Berlaku Penuh, Hotman Paris Ajak WP Segera Validasi NIK-NPWP

"Dia menjadi mitra kerja. Kami akan berkomunikasi dengan seluruh tenant atau pengguna alamat, otomatis kami harus bekerja sama dengan pemilik virtual office sendiri," ujar Suswanto.

Tanpa komunikasi dengan pengelola virtual office, komunikasi antara DJP dan wajib pajak yang beralamat di virtual office sulit terjalin. Sebab, banyak wajib pajak yang nomornya sudah tidak aktif dan tidak bisa disurati.

"Image yang selama ini negatif terhadap virtual office perlahan-lahan kami coba bangun sehingga menunjukkan virtual office itu tidak dijadikan tempat untuk menghindar dari kewajiban perpajakan," tutur Suswanto.

Baca Juga:
Dekati Deadline, Ratusan Guru SD-SMP Validasi NIK-NPWP Bersama-sama

Sebagai informasi, virtual office adalah kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor.

Virtual office bisa digunakan sebagai tempat PKP dikukuhkan sepanjang pengelola virtual office sudah dikukuhkan sebagai PKP, menyediakan ruangan fisik bagi pengusaha yang hendak dikukuhkan sebagai PKP, dan secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 09 Desember 2023 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Sabtu, 09 Desember 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jelang Berlaku Penuh, Hotman Paris Ajak WP Segera Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:30 WIB KP2KP KUTACANE

Dekati Deadline, Ratusan Guru SD-SMP Validasi NIK-NPWP Bersama-sama

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2022

WP Terdaftar Capai 70,29 Juta pada 2022, Proporsi WP Badan Meningkat

BERITA PILIHAN
Sabtu, 09 Desember 2023 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Sabtu, 09 Desember 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jelang Berlaku Penuh, Hotman Paris Ajak WP Segera Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:30 WIB KP2KP KUTACANE

Dekati Deadline, Ratusan Guru SD-SMP Validasi NIK-NPWP Bersama-sama

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2022

WP Terdaftar Capai 70,29 Juta pada 2022, Proporsi WP Badan Meningkat

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:30 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti Inkonsistensi Pengurangan Sanksi Pajak Antar-Kanwil DJP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:00 WIB PEMILU 2024

Debat Capres, Panelis Harus Teken Pakta Integritas dan Dikarantina

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Dorong Industri Properti, DJP Jatim II Sosialisasikan PPN DTP Rumah

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak Jika Lewat Jatuh Tempo Pelunasan

Sabtu, 09 Desember 2023 | 10:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

AR Terbitkan Banyak SP2DK dari Data yang Sama, Ribuan WP Betulkan SPT

Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK