Berita
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

JAKARTA, DDTCNews—Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar yang dilempar ke Komisi III lalu dikembalikan lagi ke Komisi XI dalam tempo kurang dari 24 jam, mengaku tidak tahu dengan nasib yang dialaminya.

Misbakhun mengonfirmasi benar telah terjadi perombakan kembali keanggotaan Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR, dari sebelumnya berganti, kini dikembalikan lagi. “Yang tahu kenapanya adalah yang punya kekuasaan melakukan rotasi,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (20/9/2019)

Namun, ia mengklaim, keputusan Fraksi Partai Golkar yang merombak lalu mengembalikan lagi itu tidak berdampak dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang akan digelar Selasa atau Rabu pekan depan (23-24/9/2019).

Baca Juga: Pemerintah Hitung Dampak RUU ASN terhadap APBN

Sayang, ia enggan menjelaskan lebih lanjut kenapa rotasi tersebut tidak berdampak pada pemilihan anggota BPK, mengingat rotasi itu sendiri diadakan dalam rangka pemilihan anggota BPK. Ia juga tidak menyebutkan arah pilihan partainya, termasuk perseteruan di internal Partai Golkar.

Seperti diketahui, menjelang voting pemilihan anggota BPK Kamis malam (19/9/2019), Fraksi Partai Golkar mengganti seluruh anggotanya di Komisi XI dan memindahkannya ke komisi lain. Perombakan itu tertuang dalam surat Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani Sekretaris Fraksi Adies Kadir.

Setelah itu, voting dibatalkan dan Komisi XI akan menggelar fit and proper test kepada 30 sisa nama calon anggota BPK pada Senin dan Selasa (23-24/9/2019). Hari ini, Fraksi Golkar kembali mengirim surat untuk mengembalikan lagi nama anggotanya di Komisi XI seperti sebelumnya.

Baca Juga: DPR Setujui 3 Nama Calon Dewas LPI Usulan Jokowi

Akrobat politik perombakan anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar ini terungkap melalui surat SJ.00.2643/FPG/DPRRI/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang diperoleh DDTCNews, Jumat (20/9/2019). Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Adies Kadir.

“Menyusuli surat kami nomor SJ.00.2641/FPG/DPRRI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Pergantian Sementara Keanggotaan Komisi dari FPG DPR RI, sehubungan tugas telah selesai, maka keanggotaan Komisi dari FPG DPR RI dikembalikan seperti semula,” kata Adies dalam surat tersebut.

Dengan adanya surat itu, maka Melchias Markus Mekeng misalnya, yang belum juga 24 jam duduk di di Komisi V DPR, kembali bergeser ke Komisi XI. Namun, belum diketahui apakah Melchias yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini otomatis kembali menempati posisinya sebagai Ketua Komisi XI.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kami Harus Bersiap dengan Berbagai Kemungkinan

Begitupun dengan 6 anggota Fraksi Partai Golkar lain yang sebelumnya di Komisi XI, yaitu Andi Achmad Dara, Muhammad Nur Purnomosidi, Muhammad Sarmuji, Ahmadi Noor Supit, Mukhamad Misbakhun, dan Agun Gunanjar Sudarsa. Semua kembali ke Komisi IX.

Adapun pengganti ke-7 anggota Komisi XI itu, yakni Muhidin Muhammad Said, Maman Abdurrahman, Bobby Adhityo Rizaldi, Saiful Bahri Ruray, Saniatul Lativa, John Kenedy Aziz, dan Andi Fauziah, harus kembali ke komisinya masing-masing. (Bsi)

Baca Juga: DPR Minta Gaji dan Fasilitas PPPK Sama dengan PNS
Topik : misbakhun, pemilihan anggota BPK, anggota BPK, DPR, DPD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Oktober 2020 | 14:55 WIB
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
berita pilihan
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK