Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Mewujudkan Transparansi Pajak dengan Teknologi Blockchain

A+
A-
65
A+
A-
65
Mewujudkan Transparansi Pajak dengan Teknologi Blockchain

“CHAOS is friend of mine.” Pernyataan Bob Dylan tersebut mungkin dapat menggambarkan kondisi kita sekarang. Pandemi merupakan chaos dalam bentuk nyata yang membuat kita mau tidak mau hidup berdampingan dengan segala risikonya.

Risiko kematian, kemiskinan, kehilangan pekerjaan, resesi ekonomi, dan lainnya harus kita hadapi hari ini. Untuk bisa keluar dari situasi seperti sekarang, pemerintah sebagai pemegang kendali administrasi rumah tangga negara perlu berpikir keras agar negara bisa bangkit dari situasi chaos hari ini.

Salah satu instrumen yang sangat berpotensi untuk membawa Indonesia bangkit dari situasi ini adalah pajak. Dalam hal ini, pemerintah telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk mendorong kinerja pajak. Apalagi, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak.

Salah satu upaya pemerintah telah masuk dalam draf perubahan kelima Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu rencana penambahan pengenaan pajak bagi wajib pajak superkaya, ekstensifikasi barang kena pajak, dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Namun, rencana kebijakan itu masih dibayangi banyaknya kejahatan pajak seperti pembuatan faktur pajak fiktif atau penghindaran pajak yang berhubungan dengan transfer pricing. Akibat kejahatan pajak itu, negara mengalami kerugian penerimaan dengan angka yang sangat besar.

Teknologi Blockchain

SOLUSI atas praktik kejahatan pajak harus segera dicapai. Selain menangani kejahatan pajak, solusi ini juga untuk mengatasi dinamika kontrak fiskal antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan paradigma baru dalam melihat pajak. Salah satunya adalah penerapan tax transparency.

Adapun tax transparency atau transparansi pajak yaitu sebuah istilah yang menjelaskan informasi perpajakan harus diungkap transparan dan disampaikan secara tepat. Peningkatan transparansi pajak tersebut salah satunya dapat didorong melalui teknologi blockchain (Stevens, 2018).

Dalam laporan OECD pada 2016, pedoman utama dalam mendorong perubahan administrasi pajak yang lebih baik ialah dengan menggunakan teknologi, salah satunya adalah blockchain, untuk memberantas kejahatan pajak.

Secara singkat, blockchain merupakan sebuah teknologi di mana suatu transaksi yang akan dicatat menyerupai blok dan saling terhubung satu sama lain ke pihak yang terlibat seakan-akan menyerupai rantai (Gupta, 2017).

Tiap blok dapat mengidentifikasi transaksi yang sebelumnya telah terjadi menggunakan fungsi hash dengan membentuk single unbroken chain set atau set rantai tunggal yang tidak dapat terputus (Bambara and Allen, 2018).

Tentunya, dengan adanya teknologi blockchain, sistem administrasi pajak menjadi transparan dan terintegrasi. Hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat akan merasa diawasi sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan faktur pajak fiktif.

Dalam lingkup yang luas, teknologi blockchain juga dapat diaplikasikan dalam praktik pemeriksaan transfer pricing. Sistem blockchain yang saling terhubung tersebut akan memudahkan otoritas pajak dalam pemeriksaan dan penentuan kewajaran transaksi.

Adapun penentuan kewajaran transaksi itu menggunakan prinsip kewajaran saat melakukan transaksi afiliasi (ex-ante approach) dan prinsip kewajaran setelah melakukan transaksi afiliasi (ex-post approach) (Anjani, 2021).

Adanya transparansi yang terintegrasi juga akan membuat pemerintah lebih mudah melakukan analisis kesebandingan tiap perusahaan. Pengadministrasian seperti local file, master file, dan country by country report akan mudah dianalisis karena sistem teknologi blockchain yang otomatis. Pemeriksaan kasus penghindaran pajak melalui skema transfer pricing menjadi lebih sederhana.

Gambaran di atas menunjukkan kepada kita bahwa penggunaan teknologi blockchain akan membuat sistem pemeriksaan pajak lebih mudah dan transparan. Kondisi ini akan menciptakan sebuah ekosistem pajak nasional yang transparan.

Adanya transparansi pajak akan membuat kualitas kontrak fiskal antara pemerintah dan masyarakat meningkat. Hal ini akan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Capasso et al., 2020).

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, blockchain, teknologi, pemeriksaan pajak, transparansi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Aturan Baru Desain Pita Cukai Tahun Depan, Begini Kata DJBC

Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:

‘Tax Center dan Akademisi Itu Posisinya Netral’

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak