Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Menyongsong Era Baru Sistem Pajak

A+
A-
8
A+
A-
8
Menyongsong Era Baru Sistem Pajak

DEWASA ini, terdapat banyak perubahan dalam lanskap ekonomi baik di tingkat domestik maupun global. Perubahan lanskap ekonomi yang dinamis ini diikuti upaya berbagai negara di dunia untuk mereformasi sistem pajaknya, tidak terkecuali Indonesia. Terlebih, era digitalisasi telah menuntut reformasi yang selaras dengan perubahan zaman.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka konseptual reformasi menjadi aspek yang krusial. Merespons urgensi tersebut, buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ mengupas perspektif baru yang dibutuhkan. Buku ke-9 yang diterbitkan oleh DDTC ini ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro.

Melalui lima bab yang disajikan, pembaca akan diberi gambaran tentang elemen-elemen yang harus disusun dalam kerangka konseptual reformasi pajak di Indonesia. Elemen tersebut diantaranya penerimaan pajak optimal dengan sengketa pajak minimal, paradigma kepatuhan kooperatif, kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif, simplifikasi, pilar reformasi pajak, dan peran teknologi.

Baca Juga: 8 Hari Lagi, Pendaftaran Lomba Menulis Berhadiah Rp65 Juta Ditutup

Buku ini hadir di tengah momentum yang tepat yaitu ketika pemerintah menjalankan reformasi pajak. Reformasi tersebut menjadi salah satu gebrakan dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pajak sekaligus meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Pasalnya, tax ratio Indonesia yang masih bertengger di tingkat 11,5% (OECD, 2019) mengindikasikan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak. Persoalan utama di balik lesunya kinerja penerimaan ini adalahnya rendahnya kepatuhan pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan tidak melulu soal penegakkan hukum, tapi juga bagaimana meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Salah satu faktor yang dapat mendorong kesadaran tersebut berkaitan dengan bagaimana perlakuan atau pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Artinya, kerangka hubungan antara otoritas dengan wajib pajak sangat penting. Terlebih, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan model bisnis, agaknya pola hubungan antara fiskus dengan wajib pajak saat ini dapat dikatakan cukup usang.

Baca Juga: Memandang Penelitian Perpajakan dengan Perspektif Baru

Pembaruan dalam hubungan otoritas dengan wajib pajak sangat diperlukan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu, buku ini menawarkan paradigma baru mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dibangun.

Paradigma baru itu dijabarkan secara terperinci mulai dari peluang yang ada, tindakan yang harus ditempuh pemerintah, strategi penerapannya, hingga tantangan yang akan dihadapi. Setiap argumen yang disuguhkan pun disokong dengan lebih dari 100 kajian ilmiah dan sumber referensi terpercaya. Tidak hanya itu, terdapat pula komparasi penerapan di negara lain.

Bila umumnya kita berkutat dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance), buku ini justru menyodorkan paradigma lain, yaitu kepatuhan kooperatif. Paradigma kepatuhan ini perlu menjadi dasar dalam menciptakan kerangka hubungan yang lebih ideal.

Baca Juga: Pajak adalah Tabungan? Optimisme Wirausaha di Tengah Pandemi

Dalam kepatuhaan kooperatif, setiap prosedur pajak harus memperhatikan hak-hak wajib pajak serta mengedepankan dialog. Melalui pola ini wajib pajak akan dapat terdorong untuk secara sukarela memberikan informasi. Sebagai gantinya, otoritas pajak harus menerapkan regulasi yang responsif. Dengan demikian, paradigma ini mempertukarkan antara transparansi dan kepastian.

Pada prinsipnya, paradigma ini mengedepankan pemahaman satu sama lain yang berdasarkan kebutuhan dari kedua belah pihak. Selain itu, kepatuhan ini bukan hanya ditujukan untuk menggantikan sistem yang ada, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat. Artinya, penerapan paradigma ini harus dilengkapi dengan elemen lain.

Elemen tersebut adalah perwujudan kebijakan pajak yang partisipatif. Melalui skema ini, pemerintah dapat mengakomodasi berbagai ide dan pandangan dari wajib pajak serta pemangku kepentingan. Keterlibatan ini dapat menciptakan ikatan psikologis yang membuat wajib pajak dan pemangku kepetingan merasa menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut.

Baca Juga: Menyoal Konsep BUT pada Era Digitalisasi

Selanjutnya, upaya penyederhanaan sistem pajak juga patut ditinjau dalam rangka memudahkan wajib pajak untuk patuh. Namun, simplifikasi bukanlah tujuan, melainkan upaya untuk mencapai tujuan membangun kepatuhan dan hubungan berbasis kepercayaan. Dengan sistem pajak yang terus berkembang, identifikasi kompleksitas pajak dan pengembangan strategi simplifikasi harus dilakukan secara kontinu.

Tidak ketinggalan, buku ini juga mengulas tentang bagaimana memanfaatkan teknologi guna menyukseskan seluruh desain gagasan yang telah dipaparkan. Misalnya, bagaimana menekankan peran teknologi dalam mendesain kebijakan pajak secara tepat sasaran dalam konteks pemenuhan kebutuhan negara dan penyesuaian terhadap kemampuan wajib pajak.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak, pengambil kebijakan fiskal, kalangan akademisi, pebinis, serta para konsultan maupun praktisi.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Reformasi Perpajakan Jadi Kunci Tekan Defisit Anggaran

Tertarik untuk membaca buku ini lebih lanjut? Silahkan menghubungi DDTC di 02129382700 (office) atau 081283935151 (hotline) atau datang ke DDTC Library, perpustakaan perpajakan terbesar dan terlengkap di Indonesia. (kaw)

Topik : buku pajak, DDTC, Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak, reformasi perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 07 September 2020 | 09:56 WIB
REFORMASI PAJAK
Sabtu, 05 September 2020 | 08:00 WIB
13 TAHUN DDTC
Jum'at, 04 September 2020 | 13:37 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 04 September 2020 | 10:14 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG