Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menyongsong Era Baru Sistem Pajak

A+
A-
8
A+
A-
8
Menyongsong Era Baru Sistem Pajak

DEWASA ini, terdapat banyak perubahan dalam lanskap ekonomi baik di tingkat domestik maupun global. Perubahan lanskap ekonomi yang dinamis ini diikuti upaya berbagai negara di dunia untuk mereformasi sistem pajaknya, tidak terkecuali Indonesia. Terlebih, era digitalisasi telah menuntut reformasi yang selaras dengan perubahan zaman.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka konseptual reformasi menjadi aspek yang krusial. Merespons urgensi tersebut, buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ mengupas perspektif baru yang dibutuhkan. Buku ke-9 yang diterbitkan oleh DDTC ini ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro.

Melalui lima bab yang disajikan, pembaca akan diberi gambaran tentang elemen-elemen yang harus disusun dalam kerangka konseptual reformasi pajak di Indonesia. Elemen tersebut diantaranya penerimaan pajak optimal dengan sengketa pajak minimal, paradigma kepatuhan kooperatif, kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif, simplifikasi, pilar reformasi pajak, dan peran teknologi.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Dukung DJP Mempercepat Reformasi Perpajakan

Buku ini hadir di tengah momentum yang tepat yaitu ketika pemerintah menjalankan reformasi pajak. Reformasi tersebut menjadi salah satu gebrakan dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pajak sekaligus meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Pasalnya, tax ratio Indonesia yang masih bertengger di tingkat 11,5% (OECD, 2019) mengindikasikan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak. Persoalan utama di balik lesunya kinerja penerimaan ini adalahnya rendahnya kepatuhan pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan tidak melulu soal penegakkan hukum, tapi juga bagaimana meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Salah satu faktor yang dapat mendorong kesadaran tersebut berkaitan dengan bagaimana perlakuan atau pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Artinya, kerangka hubungan antara otoritas dengan wajib pajak sangat penting. Terlebih, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan model bisnis, agaknya pola hubungan antara fiskus dengan wajib pajak saat ini dapat dikatakan cukup usang.

Baca Juga: Pandemi Belum Berakhir, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Pakar

Pembaruan dalam hubungan otoritas dengan wajib pajak sangat diperlukan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu, buku ini menawarkan paradigma baru mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dibangun.

Paradigma baru itu dijabarkan secara terperinci mulai dari peluang yang ada, tindakan yang harus ditempuh pemerintah, strategi penerapannya, hingga tantangan yang akan dihadapi. Setiap argumen yang disuguhkan pun disokong dengan lebih dari 100 kajian ilmiah dan sumber referensi terpercaya. Tidak hanya itu, terdapat pula komparasi penerapan di negara lain.

Bila umumnya kita berkutat dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance), buku ini justru menyodorkan paradigma lain, yaitu kepatuhan kooperatif. Paradigma kepatuhan ini perlu menjadi dasar dalam menciptakan kerangka hubungan yang lebih ideal.

Baca Juga: Ketentuan Insentif PPN DTP atas Perolehan Jasa oleh Rumah Sakit

Dalam kepatuhaan kooperatif, setiap prosedur pajak harus memperhatikan hak-hak wajib pajak serta mengedepankan dialog. Melalui pola ini wajib pajak akan dapat terdorong untuk secara sukarela memberikan informasi. Sebagai gantinya, otoritas pajak harus menerapkan regulasi yang responsif. Dengan demikian, paradigma ini mempertukarkan antara transparansi dan kepastian.

Pada prinsipnya, paradigma ini mengedepankan pemahaman satu sama lain yang berdasarkan kebutuhan dari kedua belah pihak. Selain itu, kepatuhan ini bukan hanya ditujukan untuk menggantikan sistem yang ada, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat. Artinya, penerapan paradigma ini harus dilengkapi dengan elemen lain.

Elemen tersebut adalah perwujudan kebijakan pajak yang partisipatif. Melalui skema ini, pemerintah dapat mengakomodasi berbagai ide dan pandangan dari wajib pajak serta pemangku kepentingan. Keterlibatan ini dapat menciptakan ikatan psikologis yang membuat wajib pajak dan pemangku kepetingan merasa menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut.

Baca Juga: Ini Cakupan APD Penanganan Covid-19 yang Dapat Fasilitas PPN

Selanjutnya, upaya penyederhanaan sistem pajak juga patut ditinjau dalam rangka memudahkan wajib pajak untuk patuh. Namun, simplifikasi bukanlah tujuan, melainkan upaya untuk mencapai tujuan membangun kepatuhan dan hubungan berbasis kepercayaan. Dengan sistem pajak yang terus berkembang, identifikasi kompleksitas pajak dan pengembangan strategi simplifikasi harus dilakukan secara kontinu.

Tidak ketinggalan, buku ini juga mengulas tentang bagaimana memanfaatkan teknologi guna menyukseskan seluruh desain gagasan yang telah dipaparkan. Misalnya, bagaimana menekankan peran teknologi dalam mendesain kebijakan pajak secara tepat sasaran dalam konteks pemenuhan kebutuhan negara dan penyesuaian terhadap kemampuan wajib pajak.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak, pengambil kebijakan fiskal, kalangan akademisi, pebinis, serta para konsultan maupun praktisi.

Baca Juga: Jago IT & Ingin Buat Pengaruh di Perpajakan Bareng DDTC? Cek Info Ini

Tertarik untuk membaca buku ini lebih lanjut? Silahkan menghubungi DDTC di 02129382700 (office) atau 081283935151 (hotline) atau datang ke DDTC Library, perpustakaan perpajakan terbesar dan terlengkap di Indonesia. (kaw)

Topik : buku pajak, DDTC, Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak, reformasi perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 Desember 2020 | 14:15 WIB
LITERASI PAJAK
Selasa, 15 Desember 2020 | 13:40 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 Desember 2020 | 10:53 WIB
KONSULTASI
Senin, 14 Desember 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 16:16 WIB
PMK 6/2021
Kamis, 28 Januari 2021 | 16:00 WIB
OMBUDSMAN PERIODE 2021-2026
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:48 WIB
KOTA TEGAL
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:12 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Januari 2021 | 14:23 WIB
KABUPATEN LEBONG
Kamis, 28 Januari 2021 | 13:53 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA