Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Menuju Implementasi Konsensus Pajak Global, DJP Usulkan 2 Hal Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Menuju Implementasi Konsensus Pajak Global, DJP Usulkan 2 Hal Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan masukan terkait dengan implementasi konsensus global saat menghadiri Forum on Tax Administration (FTA).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan FTA Plenary Meeting digelar secara virtual dan melibatkan 47 yurisdiksi. Pada pertemuan itu berbagai isu perpajakan dibahas termasuk penerapan konsensus global.

"Sesi kedua pada hari pertama membahas mengenai tantangan administrasi perpajakan terkait penerapan OECD Inclusive Framework’s Two-Pillar Solutions to the Tax Challenges of Digitalisation," katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (29/12/2021).

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Mekar menyampaikan lebih dari 130 negara atau yurisdiksi setuju untuk mendukung komitmen global dalam rangka pemajakan yang adil terhadap digitalisasi ekonomi. Dia mengungkapkan DJP sebagai perwakilan Indonesia mengusulkan beberapa aspek dalam mendukung implementasi konsensus global.

Usulan yang disampaikan antara lain perlunya meningkatkan kepastian dalam sistem perpajakan internasional. Oleh karena itu, opsi Amount A pada Pilar I perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi sengketa perpajakan yang rumit.

Kemudian kerangka hukum tambahan juga diperlukan untuk mendukung penerapan skema pertukaran data atau informasi. Hal tersebut penting dilakukan saat konsensus global melalui Pilar I dan Pilar II berlaku efektif.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

"Pendekatan berdasarkan sistem dan panduan teknis pertukaran informasi penting selama proses tinjauan, tetapi hal ini membutuhkan persetujuan semua anggota Inclusive Framework," terangnya.

Selain itu, aspek lain yang menjadi topik pembahasan terkait dengan mitigasi risiko bidang perpajakan saat kegiatan ekonomi makin terdigitalisasi. Beberapa anggota delegasi menyatakan upaya membangun kepatuhan sukarela menjadi aspek krusial dalam implementasi administrasi perpajakan.

"Commissioner Jérôme Fournel dari Prancis menyajikan paparan mengenai pentingnya reputasi administrasi perpajakan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, pajak minimum global, PPh badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir