MAR'IE MUHAMMAD:

'Menteri Keuangan Bukan Ember'

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Juni 2016 | 11:12 WIB
'Menteri Keuangan Bukan Ember'

KALIMAT itu datang dari Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan Kabinet Pembangungan VI (1993-1998), saat menimpali protes sejumlah wartawan karena pelitnya dia berkomentar. Kejadiannya sekitar setahun sebelum krisis moneter 1998 menghantam.

Setengah berbisik Mar'ie waktu itu mengingatkan inflasi kata-kata bisa lebih berbahaya ketimbang inflasi barang dan jasa. Dan tidak semua peristiwa ekonomi harus mendapat komentar menteri keuangan. “Menteri Keuangan bukan ember,” katanya memberi pengertian.

Ember yang dimaksud Mar’ie tidak lain adalah sebutan untuk orang yang suka mengomentari apapun alias tukang komentar. Tentu saja, penjelasan mantan Dirjen Pajak yang sukses mengumpulkan setoran hingga Rp19 triliun dari target hanya Rp9 triliun ini membuat kecut para wartawan.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Para kuli tinta itu terpaksa pulang tanpa membawa berita besar yang dihiasi komentar menteri keuangan, seperti yang ditugaskan para redakturnya. Namun, mereka paham, dan tak melanjutkan protesnya. Mungkin, memang sudah seharusnya menteri keuangan tidak melulu berkomentar. Dia orang, bukan ember. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

Senin, 01 April 2024 | 11:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Bulan Puasa, BPS Catat Inflasi Maret 2024 Sebesar 3,05 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara