Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Kamis, 13 Desember 2018 | 14:04 WIB
KABUPATEN BANTUL
Kamis, 13 Desember 2018 | 11:42 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 13 Desember 2018 | 11:25 WIB
MALAYSIA
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Meninjau Kewajaran Transaksi Pinjaman: Studi Kasus Chevron

3

SALAH satu skema yang lazim digunakan grup multinasional untuk mengurangi beban pajak adalah dengan menggunakan transaksi pinjaman antar perusahaan di dalam grup. Melalui transaksi ini, grup multinasional meletakkan beban bunga yang besar di anggota grup yang terletak di negara bertarif pajak tinggi. Mengingat sifat beban bunga yang dapat dijadikan pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak maka skema ini menjadi efektif untuk meminimalkan beban pajak grup secara keseluruhan.

Walaupun skema ini sudah umum dilakukan oleh grup multinasional, tetapi sampai saat ini belum banyak kasus hukum terkait dengan sengketa ini yang dipublikasikan dan dapat dijadikan acuan dalam menganalisis sengketa yang serupa. Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai sengketa transfer pricing atas transaksi pinjaman intragrup yang dialami anak usaha grup Chevron, yaitu kasus Chevron Australia Holdings Pty Ltd (CAHPL) yang telah menjadi perhatian banyak praktisi dan akademisi di dunia. Kasus ini tidak hanya disebabkan oleh nilai sengketanya yang sangat besar, tetapi juga mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari arm’s length principle(ALP) dan sistem pajak internasional.

Gambaran Kasus

Chevron Australia Holdings Pty Ltd (CAHPL) merupakan anak perusahaan dari Chevron Corporation, sebuah induk perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat. CAHPL, yang merupakan perusahaan yang berkedudukan di Australia, melakukan pinjaman ke anak perusahaannya yaitu Chevron Texaco Funding Corporate (CFC) yang berkedudukan di Amerika Serikat. CFC didirikan untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (independen), kemudian dana pinjaman dari pihak ketiga tersebut akan disalurkan oleh CFC kepada CAHPL.

Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Atas fasilitas pinjaman tersebut, CFC dikenakan tingkat bunga oleh pihak ketiga sebesar 1,2% dan kemudian CFC mengenakan tingkat bunga kepada CAHPL sebesar 9%. Jenis pinjaman antara CFC dengan CAHPL adalah pinjaman tanpa jaminan aset dan jaminan dari induk perusahaan. Selain itu, CFC akan melakukan pembayaran dividen kepada CAHPL atas keuntungan yang dibukukannya.

Pada tahun 2003, Otoritas Pajak Australia (ATO) melakukan koreksi atas pembebanan bunga di dalam laporan keuangan (CAHPL) dengan argumentasi bahwa jumlah beban bunga yang dibebankan oleh CAHPL atas transaksi pinjaman kepada CFC melebihi jumlah yang seharusnya dibebankan apabila CAHPL menerima pinjaman tersebut dari pihak ketiga. Atas sengketa ini, CAHPL dinyatakan kalah melalui putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Federal Tingkat Pertama (FC) pada 23 October 2015 dan Pengadilan Federal Tingkat Kedua (FFC) pada 21 April 2017. Pada 15 Agustus 2017, atas putusan tersebut CAHPL mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi (High Court), tetapi akhirnya permohonan tersebut ditarik kembali oleh CAHPL.

Analisis Kasus

Melalui skema transaksi pinjaman yang dilakukan antara CAHPL dengan CFC, CAHPL dapat membuat selisih beban bunga antara 1,2% dengan 9% tidak dikenakan pajak di manapun (double non taxation). Struktur transaksi ini dapat bekerja untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loop hole) di dalam aturantransfer pricing, aturan pajak domestik di Amerika Serikat, serta aturan pajak domestik di Australia. Adanya celah atas ketiga peraturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Pertama, di Australia terdapat aturan mengenai perbandingan utang terhadap modal sebesar 1,5:1 untuk membatasi beban bunga yang dapat dibebankan secara pajak, tetapi aturan tersebut tidak berlaku jika beban bunga telah dinyatakan wajar menurut aturan transfer pricingKedua, mengacu pada aturan pajak domestik di Australia, tidak terdapat pengenaan witholding tax atas pembayaran bunga CAHPL ke CFC;

Ketiga, berdasarkan aturan pajak domestik di Australia, atas penghasilan dividen yang nantinya akan diperoleh CAHPL dari CFC juga tidak dikenakan pajak; serta keempat, di sisi lain, dengan menggunakan aturan check-the-box yang terdapat di Amerika Serikat, penghasilan bunga yang diterima CFC dan juga pembayaran dividen dari CFC ke CAHPL tidak dikenakan pajak di Amerika Serikat.

Apabila kita menganalisis pembayaran bunga dari CAHPL ke CFC dengan mendasarkan pada pendekatan entitas terpisah (separate entity approach) yang menjadi dasar analisis transfer pricing di dunia maka pembebanan bunga sebesar 9% oleh CAHPL dapat terlihat seolah-olah wajar. Hal ini disebabkan kondisi keuangan CAHPL dan ketiadaan jaminan dalam pinjaman ini. Namun, jika kita melihat struktur transaksi tersebut secara keseluruhan maka secara logis akan membuat kita mempertanyakan mengenai definisi kewajaran dalam arm’s length pricipledan cara pandang yang tepat dalam menerapkan pendekatan entitas terpisah.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh FC dan FCC, kedua Lembaga ini berkesimpulan bahwa tidak terdapat perjanjian pihak ketiga yang tepat untuk dapat dijadikan sebagai pembanding. Hal ini didasarkan pada kesaksian seluruh saksi ahli yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada perjanjian antar pihak ketiga yang akan dibuat tanpa adanya suatu jaminan formal.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, FC dan FCC memperluas pandangannya untuk menentukan maksud dari pertimbangan yang wajar dari sudut pandang pihak ketiga. Dalam hal ini, FC dan FCC tidak hanya mempertimbangkan mengenai besaran tingkat bunga, tetapi juga elemen-elemen lain yang relevan seperti klausul-klausul di dalam perjanjian, peran pihak ketiga di dalam transaksi, jaminan aset peminjam, jaminan dari induk usaha atau grup, dan juga rasionalisasi denominasi mata uang pinjaman. Penerapan arm’s length principle yang dilakukan oleh FC dan FCC dalam kasus ini disebut pendekatan hipotesis.   

Salah satu hal lain yang juga menarik dari putusan ini adalah terkait interpretasi atas independensi yang dipergunakan oleh FC dan FCC dalam putusannya. Jika CAHPL benar-benar diperlakukan sebagai perusahaan independen maka seluruh atribut grup yang melekat kepada CAHPL seperti jaminan implisit dari grup yang dapat meningkatkan peringkat kreditnya (credit rating) harus dihilangkan. Namun, FC dan FCC beranggapan bahwa hipotesis independensi tidak selalu membutuhkan wajib pajak untuk melepaskan seluruh atribut keuangan dan komersialnya sebagai perusahaan yang berada di dalam suatu grup sehingga menjadi serupa dengan perusahaan independen.

Menurut FC dan FCC, atribut inilah yang menentukan cara pandang pihak ketiga atas kondisi wajib pajak. Dengan demikian, menurut FC dan FCC hipotesis yang tepat untuk digunakan bagi perusahaan seperti CAHPL adalah kondisi tingkat bunga dengan suatu jaminan dari induk perusahaannya, yaitu Chevron Corporation.

Penutup

Dewasa ini, transaksi pinjaman intragrup yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki model, struktur, dan skema yang semakin beragam. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan otoritas pajak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak memiliki motif dan risiko penghindaran pajak.

Melalui kasus CAHPL ini, pelajaran yang dapat dipetik adalah analisis kewajaran transaksi afiliasi, terutama berkaitan dengan transaksi pinjaman, harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terpaku pada pencarian pembanding. Baik wajib pajak maupun otoritas pajak, harus mengembangkan kerangka berpikir ke arah sudut pandang pihak independen dalam menilai kewajaran suatu transaksi afiliasi.

Topik : Analisis, Pajak Internasional, Transfer Pricing, Untoro Sejati
artikel terkait
Kamis, 30 Juni 2016 | 19:01 WIB
UU TAX AMNESTY
Rabu, 07 Desember 2016 | 20:05 WIB
RUU KUP: KEBERATAN & BANDING
Rabu, 14 Desember 2016 | 18:30 WIB
RUU KUP: HUKUM ACARA PIDANA
Selasa, 13 Desember 2016 | 14:41 WIB
RUU KUP - TERMINOLOGI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 27 April 2018 | 10:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 28 April 2018 | 08:00 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 06:30 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 27 September 2017 | 14:43 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Senin, 09 Juli 2018 | 08:08 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Selasa, 04 Desember 2018 | 09:13 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 05 Desember 2018 | 06:27 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Selasa, 10 Juli 2018 | 08:00 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 07:44 WIB
ANALISIS PAJAK
3