Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

PADA pertengahan 2020, International Monetary Fund (IMF) merilis working paper berjudul Raising Tax Revenue: How to Get More from Tax Administration.

Secara garis besar, working paper ini mengulas beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk optimalisasi kinerja penerimaan pajak melalui pembenahan sistem administrasi pajak. Salah satu poinnya mengenai analisis keterkaitan antara sub-indikator dari administrasi pajak melalui suatu indeks korelasi.

Adapun nilai indeks yang diperoleh didasarkan pada keterkaitan antar-indikator administrasi pajak dari negara-negara yang menjadi responden survei International Survey on Revenue Administration (ISORA) pada 2015 dan 2017.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Tabel berbentuk matriks berikut menunjukkan nilai indeks dari indikator-indikator administrasi pajak seperti compliance risk management (CRM), data pihak ketiga, digitalisasi, orientasi layanan, akuntabilitas publik, otonomi, serta rasio staf dan wajib pajak (WP) aktif terhadap angkatan kerja.


Dari tabel matriks di atas, diketahui indikator-indikator dengan korelasi satu sama lain yang cukup tinggi (> 50%) yaitu orientasi layanan – akuntabilitas publik (62%), data pihak ketiga – rasio wajib pajak aktif/angkatan kerja (61%), otonomi – orientasi layanan (57%), rasio staf/ angkatan kerja – rasio wajib pajak aktif/angkatan kerja (55%), serta orientasi layanan – data pihak ketiga (51%).

Baca Juga: Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

Tingginya korelasi antara orientasi layanan dengan akuntabilitas publik disebabkan oleh peran orientasi layanan yang juga berkaitan dengan tingkat komitmen manajemen administrasi.

Hal ini sejatinya dilakukan untuk menunjukkan akuntabilitas dan tanggap terhadap pembayar pajak dan warga negara pada umumnya, di samping hanya mencerminkan praktik untuk mendorong kepatuhan sukarela (IMF, 2016).

Selain itu, adanya korelasi yang tinggi antara orientasi layanan dengan data pihak ketiga juga mencerminkan perlunya integrasi data perpajakan dalam mengoptimalkan pelayanan pajak yang tepat sasaran.

Baca Juga: Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Mengacu pada working paper tersebut, pengalaman reformasi administrasi perpajakan selama ini menunjukkan manfaat utama dari reformasi administrasi muncul dari integrasi strategis dari berbagai komponen, termasuk yang berkaitan dengan data dan informasi.

Walau demikian, adanya keterkaitan antar sub-indikator tersebut juga memberikan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak ketika merumuskan strategi yang efektif terkait dengan peningkatan kinerja penerimaan pajak.*

Baca Juga: Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022
Topik : narasi data, administrasi pajak, kajian pajak, IMF, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG

Simak Profil Pajak dari Kota Pintu Gerbang Barat Indonesia

Jum'at, 14 Januari 2022 | 14:55 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Kisah Wajib Pajak dan Petugas Pajak Ini Bikin Iri Romeo-Juliet!

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap