Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengupas Tuntas Perencanaan Pajak Agresif

0
0
John Hutagaol (kedua kiri), Ning Rahayu (kedua kanan), dan Darussalam (kanan). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Rabu (26/10) pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta (FEB Usakti) menggelar seminar nasional yang mengangkat tema “Kupas Tuntas BEPS Action Plan dalam Rangka Memerangi Aggressive Tax Planning dan Melindungi Basis Pemajakan Indonesia”.

Menggantikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta Halim Alamsyah, Anggito Abimanyu memberikan keynote speech dalam acara ini. Menurutnya, perencanaan pajak (tax planning) dalam kerangka internasional kini sudah menjadi sesuatu yang tak lagi tabu.

Senada dengan Anggito, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan ada dua hal yang menjadi fokus otoritas pajak di penjuru dunia ke depannya akibat aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. 

Baca Juga: KAPj IAI Bakal Kupas Topik Transfer Pricing di Indonesia, Mau Gabung?

"Pertama, keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Kedua, harmonisasi kebijakan perpajakan internasional," ujarnya di Jakarta.

John menambahkan perilaku agresif perusahaan multinasional inilah yang melatarbelakangi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang diwadahi oleh OECD/G20. Negara-negara anggota OECD/G20 pun sepakat untuk mengimplementasikan proyek BEPS ini.

"Pemerintah Indonesia sedang membenahi peraturan perundang-undangan domestik terkait perpajakan, perbankan, dan pasar modal. Ini salah satu bentuk komitmen kita ikut proyek BEPS," ungkapnya.

Baca Juga: Hingga Awal Juli 2019, Jumlah Anggota Mencapai 130 Yurisdiksi

Menurut John, pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi perpajakan, dengan program tax amnesty yang tengah bergulir sebagai jembatannya. Ditambah, kedatangan OECD Senin (24/10) lalu yang memberikan sejumlah rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar memperbaiki sistem perpajakan.

Dalam acara yang sama, akademisi UI Ning Rahayu menceritakan beberapa gambaran mengenai skema aggressive tax planning yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti, transfer pricing, pemanfaatan tax haven country, dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Lebih lanjut, pengamat pajak Darussalam mengatakan pemerintah perlu belajar dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa penyedia layanan internet (over-the-top/OTT). Tidak hanya DJP, tetapi DPR juga harus turun tangan dalam menjalankan beberapa strategi untuk menjaga basis pemajakan Indonesia.

Baca Juga: OECD: Ada Kemajuan Signifikan pada Seluruh Agenda Pajak Internasional

"Untuk OTT, kita tidak perlu lagi menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) yang konvensional saat ini ada," katanya di kampus FEB Usakti.

Menurut Darussalam, suatu negara akan dapat memajaki OTT yang tidak memiliki BUT 'fisik', sepanjang volume transaksi banyak berasal dari negara tersebut, lalu jumlah pembayaran yang substansial dan kontrak yang signifikan juga ada di negara tersebut.

"Terkait dengan aggressive tax planning, perusahaan multinasional harus mengungkapkan skema yang akan mereka gunakan sebagaimana direkomendasikan dalam BEPS Action Plan nomor 12," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Ditjen Pajak Paparkan Alasan Revisi CFC Rules, Simak di Sini

Senada dengan Anggito, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan ada dua hal yang menjadi fokus otoritas pajak di penjuru dunia ke depannya akibat aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. 

Baca Juga: KAPj IAI Bakal Kupas Topik Transfer Pricing di Indonesia, Mau Gabung?

"Pertama, keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Kedua, harmonisasi kebijakan perpajakan internasional," ujarnya di Jakarta.

John menambahkan perilaku agresif perusahaan multinasional inilah yang melatarbelakangi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang diwadahi oleh OECD/G20. Negara-negara anggota OECD/G20 pun sepakat untuk mengimplementasikan proyek BEPS ini.

"Pemerintah Indonesia sedang membenahi peraturan perundang-undangan domestik terkait perpajakan, perbankan, dan pasar modal. Ini salah satu bentuk komitmen kita ikut proyek BEPS," ungkapnya.

Baca Juga: Hingga Awal Juli 2019, Jumlah Anggota Mencapai 130 Yurisdiksi

Menurut John, pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi perpajakan, dengan program tax amnesty yang tengah bergulir sebagai jembatannya. Ditambah, kedatangan OECD Senin (24/10) lalu yang memberikan sejumlah rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar memperbaiki sistem perpajakan.

Dalam acara yang sama, akademisi UI Ning Rahayu menceritakan beberapa gambaran mengenai skema aggressive tax planning yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti, transfer pricing, pemanfaatan tax haven country, dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Lebih lanjut, pengamat pajak Darussalam mengatakan pemerintah perlu belajar dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa penyedia layanan internet (over-the-top/OTT). Tidak hanya DJP, tetapi DPR juga harus turun tangan dalam menjalankan beberapa strategi untuk menjaga basis pemajakan Indonesia.

Baca Juga: OECD: Ada Kemajuan Signifikan pada Seluruh Agenda Pajak Internasional

"Untuk OTT, kita tidak perlu lagi menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) yang konvensional saat ini ada," katanya di kampus FEB Usakti.

Menurut Darussalam, suatu negara akan dapat memajaki OTT yang tidak memiliki BUT 'fisik', sepanjang volume transaksi banyak berasal dari negara tersebut, lalu jumlah pembayaran yang substansial dan kontrak yang signifikan juga ada di negara tersebut.

"Terkait dengan aggressive tax planning, perusahaan multinasional harus mengungkapkan skema yang akan mereka gunakan sebagaimana direkomendasikan dalam BEPS Action Plan nomor 12," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Ditjen Pajak Paparkan Alasan Revisi CFC Rules, Simak di Sini
Topik : kampus, beps, tax planning, darussalam
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Selasa, 26 Februari 2019 | 17:45 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
berita pilihan
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 12 September 2018 | 14:31 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM
Senin, 27 Maret 2017 | 10:07 WIB
KAMPUS PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA