Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengupas Tuntas Perencanaan Pajak Agresif

A+
A-
0
A+
A-
0
John Hutagaol (kedua kiri), Ning Rahayu (kedua kanan), dan Darussalam (kanan). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Rabu (26/10) pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta (FEB Usakti) menggelar seminar nasional yang mengangkat tema “Kupas Tuntas BEPS Action Plan dalam Rangka Memerangi Aggressive Tax Planning dan Melindungi Basis Pemajakan Indonesia”.

Menggantikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta Halim Alamsyah, Anggito Abimanyu memberikan keynote speech dalam acara ini. Menurutnya, perencanaan pajak (tax planning) dalam kerangka internasional kini sudah menjadi sesuatu yang tak lagi tabu.

Senada dengan Anggito, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan ada dua hal yang menjadi fokus otoritas pajak di penjuru dunia ke depannya akibat aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Baca Juga: Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?

"Pertama, keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Kedua, harmonisasi kebijakan perpajakan internasional," ujarnya di Jakarta.

John menambahkan perilaku agresif perusahaan multinasional inilah yang melatarbelakangi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang diwadahi oleh OECD/G20. Negara-negara anggota OECD/G20 pun sepakat untuk mengimplementasikan proyek BEPS ini.

"Pemerintah Indonesia sedang membenahi peraturan perundang-undangan domestik terkait perpajakan, perbankan, dan pasar modal. Ini salah satu bentuk komitmen kita ikut proyek BEPS," ungkapnya.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Menurut John, pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi perpajakan, dengan program tax amnesty yang tengah bergulir sebagai jembatannya. Ditambah, kedatangan OECD Senin (24/10) lalu yang memberikan sejumlah rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar memperbaiki sistem perpajakan.

Dalam acara yang sama, akademisi UI Ning Rahayu menceritakan beberapa gambaran mengenai skema aggressive tax planning yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti, transfer pricing, pemanfaatan tax haven country, dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Lebih lanjut, pengamat pajak Darussalam mengatakan pemerintah perlu belajar dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa penyedia layanan internet (over-the-top/OTT). Tidak hanya DJP, tetapi DPR juga harus turun tangan dalam menjalankan beberapa strategi untuk menjaga basis pemajakan Indonesia.

Baca Juga: Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

"Untuk OTT, kita tidak perlu lagi menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) yang konvensional saat ini ada," katanya di kampus FEB Usakti.

Menurut Darussalam, suatu negara akan dapat memajaki OTT yang tidak memiliki BUT 'fisik', sepanjang volume transaksi banyak berasal dari negara tersebut, lalu jumlah pembayaran yang substansial dan kontrak yang signifikan juga ada di negara tersebut.

"Terkait dengan aggressive tax planning, perusahaan multinasional harus mengungkapkan skema yang akan mereka gunakan sebagaimana direkomendasikan dalam BEPS Action Plan nomor 12," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Pertemuan Regional Asia-Pasifik Bahas Proposal Pajak Ekonomi Digital

Senada dengan Anggito, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan ada dua hal yang menjadi fokus otoritas pajak di penjuru dunia ke depannya akibat aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Baca Juga: Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?

"Pertama, keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Kedua, harmonisasi kebijakan perpajakan internasional," ujarnya di Jakarta.

John menambahkan perilaku agresif perusahaan multinasional inilah yang melatarbelakangi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang diwadahi oleh OECD/G20. Negara-negara anggota OECD/G20 pun sepakat untuk mengimplementasikan proyek BEPS ini.

"Pemerintah Indonesia sedang membenahi peraturan perundang-undangan domestik terkait perpajakan, perbankan, dan pasar modal. Ini salah satu bentuk komitmen kita ikut proyek BEPS," ungkapnya.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Menurut John, pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi perpajakan, dengan program tax amnesty yang tengah bergulir sebagai jembatannya. Ditambah, kedatangan OECD Senin (24/10) lalu yang memberikan sejumlah rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar memperbaiki sistem perpajakan.

Dalam acara yang sama, akademisi UI Ning Rahayu menceritakan beberapa gambaran mengenai skema aggressive tax planning yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti, transfer pricing, pemanfaatan tax haven country, dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Lebih lanjut, pengamat pajak Darussalam mengatakan pemerintah perlu belajar dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa penyedia layanan internet (over-the-top/OTT). Tidak hanya DJP, tetapi DPR juga harus turun tangan dalam menjalankan beberapa strategi untuk menjaga basis pemajakan Indonesia.

Baca Juga: Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

"Untuk OTT, kita tidak perlu lagi menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) yang konvensional saat ini ada," katanya di kampus FEB Usakti.

Menurut Darussalam, suatu negara akan dapat memajaki OTT yang tidak memiliki BUT 'fisik', sepanjang volume transaksi banyak berasal dari negara tersebut, lalu jumlah pembayaran yang substansial dan kontrak yang signifikan juga ada di negara tersebut.

"Terkait dengan aggressive tax planning, perusahaan multinasional harus mengungkapkan skema yang akan mereka gunakan sebagaimana direkomendasikan dalam BEPS Action Plan nomor 12," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Pertemuan Regional Asia-Pasifik Bahas Proposal Pajak Ekonomi Digital
Topik : kampus, beps, tax planning, darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 23 November 2019 | 13:30 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Jum'at, 15 November 2019 | 12:14 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 14 November 2019 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 13 November 2019 | 15:30 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 24 Oktober 2018 | 16:45 WIB
KULIAH HUKUM PAJAK
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 30 April 2018 | 06:31 WIB
KULIAH UMUM FEB UGM
Kamis, 14 November 2019 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:13 WIB
INDEF-FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 11 April 2019 | 16:37 WIB
KULIAH UMUM & OPREC DDTC