Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengupas Aspek Perpajakan di Era Ekonomi Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol (kanan) saat memaparkan dampak perkembangan TIK bagi perpajakan.

SEMARANG, DDTCNews – Universitas Katolik Soegijapranata bekerjasama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I mengadakan seminar pajak dengan mengangkat tema Taxation Aspect on Digital Economy, yang diselenggarakan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unika Soegijapranata, Semarang.

Acara ini diadakan pada hari Selasa (24/10) dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang umumnya terdiri dari para mahasiswa dari perguruan tinggi di Semarang dan sekitarnya, dosen, serta konsultan pajak.

Seminar diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ridwan Sanjaya, kemudian disambung dengan materi seminar yang dibawakan oleh pembicara tunggal Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol.

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

John menjelaskan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, John mengatakan dalam memasuki era ekonomi digital, kemajuan ekonomi tidak bisa terpisahkan dengan kemajuan teknologi, pun sebaliknya.

“Seperti contoh, perekonomian antarnegara, antarpropinsi dan kabupaten atau kota yang telah terhubung satu dengan lainnya dengan dijembatani oleh TIK (peer to peer economy),” jelasnya.

Secara garis besar John menguraikan bahwa kemajuan TIK saat ini telah mendorong timbulnya model dan skema bisnis baru, sehingga tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik karena telah tergantikan oleh digital presence.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Selain itu, kemajuan teknologi juga mendorong tumbuhnya secara signifikan volume transaksi e-commerce lintas negara, sharing/joint fasilitas, dan tersedianya data kompleks dalam jumlah banyak (big data).

Setelah mengupas tuntas kemajuan TIK, John menjelaskan kebijakan pajak untuk e-commerce tidak berbeda dengan transaksi konvensional yang mengacu pada SE-62/PJ/2013. Sebab, prinsip dasar kebijakan pajak adalah adil, sederhana, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian hukum.

Diskusi ini semakin semakin menarik dengan banyaknya pertanyaan dan komentar yang disampaikan oleh peserta, terutama mengenai start up business. Kesetaraan antara pelaku bisnis e-commerce baik dalam maupun luar negeri, strategi pengawasan kepatuhan, pemanfaatan dan kerahasiaan data dan informasi, serta langkah strategis ke depan dalam menangani perkembangan digital economy.*

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?

Seminar diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ridwan Sanjaya, kemudian disambung dengan materi seminar yang dibawakan oleh pembicara tunggal Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol.

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

John menjelaskan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, John mengatakan dalam memasuki era ekonomi digital, kemajuan ekonomi tidak bisa terpisahkan dengan kemajuan teknologi, pun sebaliknya.

“Seperti contoh, perekonomian antarnegara, antarpropinsi dan kabupaten atau kota yang telah terhubung satu dengan lainnya dengan dijembatani oleh TIK (peer to peer economy),” jelasnya.

Secara garis besar John menguraikan bahwa kemajuan TIK saat ini telah mendorong timbulnya model dan skema bisnis baru, sehingga tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik karena telah tergantikan oleh digital presence.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Selain itu, kemajuan teknologi juga mendorong tumbuhnya secara signifikan volume transaksi e-commerce lintas negara, sharing/joint fasilitas, dan tersedianya data kompleks dalam jumlah banyak (big data).

Setelah mengupas tuntas kemajuan TIK, John menjelaskan kebijakan pajak untuk e-commerce tidak berbeda dengan transaksi konvensional yang mengacu pada SE-62/PJ/2013. Sebab, prinsip dasar kebijakan pajak adalah adil, sederhana, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian hukum.

Diskusi ini semakin semakin menarik dengan banyaknya pertanyaan dan komentar yang disampaikan oleh peserta, terutama mengenai start up business. Kesetaraan antara pelaku bisnis e-commerce baik dalam maupun luar negeri, strategi pengawasan kepatuhan, pemanfaatan dan kerahasiaan data dan informasi, serta langkah strategis ke depan dalam menangani perkembangan digital economy.*

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?
Topik : kampus, unika soegijapranata, seminar pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 10 Januari 2017 | 09:29 WIB
PELATIHAN PAJAK
Selasa, 16 Agustus 2016 | 18:43 WIB
SEMINAR PERPAJAKAN
Senin, 14 Agustus 2017 | 15:40 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Rabu, 07 Februari 2018 | 09:59 WIB
SEMINAR TAHUNAN DDTC 2018
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA