Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Menggagas Swasembada Vaksin Melalui Pandemic Tax Deduction

A+
A-
1032
A+
A-
1032
Menggagas Swasembada Vaksin Melalui Pandemic Tax Deduction

VAKSINASI menjadi kunci pemulihan ekonomi. Makin cepat vaksinasi berjalan maka akan makin cepat pula kekebalan kelompok dicapai. Pada akhirnya, ekonomi akan pulih seiring dengan dibukanya pembatasan wilayah yang selama ini berdampak pada mobilitas masyarakat.

Dengan adanya fluktuasi ekonomi, kebijakan perpajakan sebagai instrumen fiskal memerlukan pengendalian yang tepat. Kebijakan pemberian insentif perpajakan akan menentukan cara Indonesia menghasilkan vaksin nasional yang digunakan untuk pemulihan ekonomi.

Kendala utama belum berhasilnya program vaksinasi karena sulitnya mendatangkan vaksin dari negara lain. Apalagi, vaksin merupakan salah satu komoditas yang banyak diburu hampir semua negara. Pengembangan vaksin lokal Indonesia juga belum mencukupi kebutuhan tersebut.

Jumlah vaksin dosis kedua yang telah disuntikkan per 31 Juli 202 masih di bawah 10% dari total populasi penduduk Indonesia. Sebagai negara keempat berpenduduk terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki early warning system yang baik supaya korban pandemi tidak meningkat.

Namun, vaksin yang telah diproduksi juga memiliki penurunan efikasi seiring dengan munculnya bermacam-macam varian virus baru yang lebih menular dan lebih resisten. Hal itu membuat pemerintah mempertimbangkan perlu atau tidaknya vaksinasi tahap ketiga.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Indonesia menjadi negara yang tertinggal dalam pengembangan vaksin. Negara berpenduduk banyak seperti India, Rusia, Amerika Serikat, dan China telah berhasil membuat vaksin nasionalnya.

Pembuatan vaksin lokal dinilai belum mapan dan terkendala perizinan. Salah satunya adalah vaksin nusantara yang masih menuai polemik. Penelitian vaksin nasional juga belum mampu membuahkan hasil seperti berbagai vaksin buatan luar negeri.

Pandemic Tax Deduction

GAGASAN pandemic tax deduction dapat diterapkan terhadap semua jenis pandemi. Skema kebijakan tersebut akan berpotensi menarik perusahaan-perusahaan untuk melakukan penelitian vaksin di Tanah Air.

Dengan cara mempersiapkan ketersediaan stok vaksin nasional lebih dini, perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi massal dari pengembangan vaksin yang telah berhasil. Dengan demikian, pada masa yang akan datang, efek domino pandemi dapat diredam.

Kuncinya adalah perusahaan tersebut memperoleh paten vaksin temuannya. Dengan demikian, pengembangan vaksin lanjutan terhadap mutasi-mutasi virus terbaru dapat dijalankan lebih lanjut pada masa mendatang.

PMK 153/2020 telah memuat instrumen kebijakan untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang kesehatan. Kegiatan litbang bisa dilakukan untuk bahan farmasi, produk farmasi, dan alat kesehatan.

Implementasi peraturan tersebut memiliki hambatan, seperti sulitnya mekanisme klaim dari industri yang bisa menjadi pengurang pajak, lebih berminatnya swasta dengan litbang negara lain yang sudah teruji, dan adanya catatan pajak yang harus clean and clear untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Pandemic tax deduction dapat menjadi kebijakan prioritas insentif perpajakan selama masa pandemi hingga pada jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perusahaan terkait bisa mendapat spesialisasi insentif perpajakan dan kepastian hukum.

Dalam keadaan krisis, besaran insentif dapat disesuaikan dengan ketertarikan subjek pajak dan persyaratan administrasi. Tujuannya untuk meningkatkan keleluasaan perusahaan berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin.

Keberhasilan pengembangan vaksin dapat memberikan mempercepat pemulihan. Jika negara memiliki metode pendeteksian ancaman pandemi yang baik maka kerugian ekonomi dapat diminimalisasi.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, insentif pajak, kebijakan pajak, vaksin, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Arya Sinung

Jum'at, 24 September 2021 | 21:13 WIB
Sebenarnya idenya lumayan bagus kedepan nya, supaya efek pandemi nggak nimbulin cedera ekonomi yg cukup krusial

Mamx Rudianto

Selasa, 07 September 2021 | 17:09 WIB
👍
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online