Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menggagas Swasembada Vaksin Melalui Pandemic Tax Deduction

A+
A-
1032
A+
A-
1032
Menggagas Swasembada Vaksin Melalui Pandemic Tax Deduction

VAKSINASI menjadi kunci pemulihan ekonomi. Makin cepat vaksinasi berjalan maka akan makin cepat pula kekebalan kelompok dicapai. Pada akhirnya, ekonomi akan pulih seiring dengan dibukanya pembatasan wilayah yang selama ini berdampak pada mobilitas masyarakat.

Dengan adanya fluktuasi ekonomi, kebijakan perpajakan sebagai instrumen fiskal memerlukan pengendalian yang tepat. Kebijakan pemberian insentif perpajakan akan menentukan cara Indonesia menghasilkan vaksin nasional yang digunakan untuk pemulihan ekonomi.

Kendala utama belum berhasilnya program vaksinasi karena sulitnya mendatangkan vaksin dari negara lain. Apalagi, vaksin merupakan salah satu komoditas yang banyak diburu hampir semua negara. Pengembangan vaksin lokal Indonesia juga belum mencukupi kebutuhan tersebut.

Jumlah vaksin dosis kedua yang telah disuntikkan per 31 Juli 202 masih di bawah 10% dari total populasi penduduk Indonesia. Sebagai negara keempat berpenduduk terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki early warning system yang baik supaya korban pandemi tidak meningkat.

Namun, vaksin yang telah diproduksi juga memiliki penurunan efikasi seiring dengan munculnya bermacam-macam varian virus baru yang lebih menular dan lebih resisten. Hal itu membuat pemerintah mempertimbangkan perlu atau tidaknya vaksinasi tahap ketiga.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Indonesia menjadi negara yang tertinggal dalam pengembangan vaksin. Negara berpenduduk banyak seperti India, Rusia, Amerika Serikat, dan China telah berhasil membuat vaksin nasionalnya.

Pembuatan vaksin lokal dinilai belum mapan dan terkendala perizinan. Salah satunya adalah vaksin nusantara yang masih menuai polemik. Penelitian vaksin nasional juga belum mampu membuahkan hasil seperti berbagai vaksin buatan luar negeri.

Pandemic Tax Deduction

GAGASAN pandemic tax deduction dapat diterapkan terhadap semua jenis pandemi. Skema kebijakan tersebut akan berpotensi menarik perusahaan-perusahaan untuk melakukan penelitian vaksin di Tanah Air.

Dengan cara mempersiapkan ketersediaan stok vaksin nasional lebih dini, perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi massal dari pengembangan vaksin yang telah berhasil. Dengan demikian, pada masa yang akan datang, efek domino pandemi dapat diredam.

Kuncinya adalah perusahaan tersebut memperoleh paten vaksin temuannya. Dengan demikian, pengembangan vaksin lanjutan terhadap mutasi-mutasi virus terbaru dapat dijalankan lebih lanjut pada masa mendatang.

PMK 153/2020 telah memuat instrumen kebijakan untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang kesehatan. Kegiatan litbang bisa dilakukan untuk bahan farmasi, produk farmasi, dan alat kesehatan.

Implementasi peraturan tersebut memiliki hambatan, seperti sulitnya mekanisme klaim dari industri yang bisa menjadi pengurang pajak, lebih berminatnya swasta dengan litbang negara lain yang sudah teruji, dan adanya catatan pajak yang harus clean and clear untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Pandemic tax deduction dapat menjadi kebijakan prioritas insentif perpajakan selama masa pandemi hingga pada jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perusahaan terkait bisa mendapat spesialisasi insentif perpajakan dan kepastian hukum.

Dalam keadaan krisis, besaran insentif dapat disesuaikan dengan ketertarikan subjek pajak dan persyaratan administrasi. Tujuannya untuk meningkatkan keleluasaan perusahaan berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin.

Keberhasilan pengembangan vaksin dapat memberikan mempercepat pemulihan. Jika negara memiliki metode pendeteksian ancaman pandemi yang baik maka kerugian ekonomi dapat diminimalisasi.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, insentif pajak, kebijakan pajak, vaksin, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Arya Sinung

Jum'at, 24 September 2021 | 21:13 WIB
Sebenarnya idenya lumayan bagus kedepan nya, supaya efek pandemi nggak nimbulin cedera ekonomi yg cukup krusial

Mamx Rudianto

Selasa, 07 September 2021 | 17:09 WIB
👍
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya