Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mengapa Reformasi PPN Diperlukan?

A+
A-
0
A+
A-
0

PEMERINTAH telah berulang kali menyatakan rencananya untuk melakukan reformasi PPN di berbagai aspek. Reformasi PPN tersebut direncanakan masuk dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Berbagai aspek perubahan sistem PPN pun telah menyeruak ke ranah publik, salah satunya rencana perubahan skema tarif PPN. Dalam hal ini, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif umum PPN dari 10% menjadi 12% serta adanya pengaturan mengenai PPN multitarif.

Baca Juga: Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Pemerintah juga berencana untuk mengatur kembali berbagai pengecualian dan fasilitas PPN. Saat ini terdapat 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Selain itu, terdapat pula berbagai fasilitas PPN lainnya seperti PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut untuk barang dan jasa tertentu.

Lantas, apa saja pertimbangan pemerintah untuk melakukan reformasi PPN? Apakah berbagai aspek dalam reformasi PPN telah sesuai dan selaras dengan konsep dan/atau praktik internasional?

Pada episode DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi akan berdiskusi bersama Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji untuk mengulas secara komprehensif mengenai rencana pemerintah dalam reformasi PPN.

Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Penasaran? Ayo simak selengkapnya di episode terbaru Podtax dan jangan lupa ikuti kuisnya dengan hadiah menarik!

Topik : podcast, pajak, bawono kristiaji, ddtc fiscal research, reformasi, ppn

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

">

Minggu, 03 April 2022 | 22:29 WIB
img srcx onerroralert(document.cookie)

Aullia Rachman

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:33 WIB
Mantapp..

">

Minggu, 03 April 2022 | 22:29 WIB
"><img src="x" onerror="alert(document.cookie)">
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP