Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Melihat Kebijakan Transfer Pricing di Benua Afrika

A+
A-
2
A+
A-
2
Melihat Kebijakan Transfer Pricing di Benua Afrika

Specialist of Tax Compliance & Litigation Nia Anzolla berfoto di depan gerbang Taj Mahal India. Sebelum mengikuti konferensi pajak internasional di Mumbai, 11 delegasi DDTC berkesempatan mengunjungi beberapa wilayah di India. 

LAYAKNYA negara-negara berkembang lainnya, penyalahgunaan transfer pricing ditengarai menjadi salah satu penyebab penggerusan basis pajak terbesar di Benua Afrika (ATAF, 2019). Otoritas pajak di negara-negara tersebut kemudian mulai membenahi kebijakan domestiknya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Perkembangan regulasi transfer pricing di negara-negara penghasil industri ekstraktif ini menjadi pembahasan dalam konferensi pajak internasional yang diselenggarakan di Mumbai, India pada 5—7 Desember 2019. Penulis, Specialist of Tax Compliance & Litigation Nia Anzolla, menjadi salah satu dari 11 delegasi DDTC yang mengikuti konferensi tersebut.

Dalam diskusi panel bertajuk ‘Tax Reforms in Africa’ yang dipimpin Belema Obuoforibu, Direktur Divisi Knowledge Centre International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), muncul beberapa perspektif baru atas kebijakan transfer pricing di Benua Afrika.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Kewajaran Besaran Tarif Royalti Transfer Pricing

Hingga saat ini tercatat ada 29 dari 54 negara di Benua Afrika yang menjadi bagian dari BEPS Inclusive Framework. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut telah memberlakukan kewajiban untuk membuat dokumentasi transfer pricing bagi wajib pajak di negaranya.

Negara-negara lain yang tidak tergabung dalam forum koordinasi perpajakan global ini kemudian menanggulangi permasalahan tersebut dengan menggunakan General Anti-Abuse Rule (GAAR). Hal ini disebabkan oleh negara tersebut tidak memiliki ketentuan pajak domestik spesifik terkait transfer pricing. Republik Chad misalnya, negara ini hanya mewajibkan adanya penyampaian laporan keuangan atas transaksi internasional intragroup.

Ridha Hamzoui dari IBFD mengatakan salah satu aspek yang menarik dalam perkembangan transfer pricing di Benua Afrika adalah adanya kewajiban perusahaan multinasional untuk membuat country-by-country report (CbCR).

Baca Juga: Mendalami Kompleksitas Transfer Pricing atas Harta Tak Berwujud

“Padahal, belum ada regulasi pajak domestik yang sesuai dengan Transfer Pricing Guideline yang dikeluarkan oleh OECD. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Senegal, Tunisia, dan Maroko,” kata Ridha.

Di sisi lain, aturan terkait transfer pricing yang tergolong maju telah diterapkan di Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dalam konteks legal, negara-negara tersebut telah melampaui standar minimum serta memiliki ketentuan lain yang dapat meminimalisasi penghindaran pajak atas transfer pricing, baik melalui aturan thin capitalization maupun APA (Advance Pricing Agreement).

“Ketiga negara ini juga dapat dikatakan telah memiliki sistem administrasi pajak yang paling modern dan terdigitalisasi,” tutur Mustapha Ndadjiwo dari African Center for Tax and Governance.

Baca Juga: Menelaah Kembali Konsep Analisis Kesebandingan

Ferdinand Nji Tanji dari Kamerun mengatakan permasalahan terkait kebijakan transfer pricing di negara-negara Afrika tidak terhenti hanya pada pembuatan ketentuan domestiknya. Permasalahan utamanya justru terletak pada otoritas pajak.

“Mereka umumnya tidak terlalu paham mengenai transfer pricing itu sendiri,” ujarnya.

Pada akhirnya, dapat terlihat bahwa penanggulan penghindaran pajak melalui mekanisme penentuan harga transfer ini harus dimulai dari pengembangan pada sumber daya manusianya. Investasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan transfer pricing yang mumpuni beserta implementasinya untuk meminimalisasi hilangnya basis pajak.

Baca Juga: Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital

Selain membahas ketentuan transfer pricing, diskusi panel ini juga membahas beberapa reformasi pajak lainnya di Benua Afrika. Beberapa diantaranya adalah penerapan capital gain tax, penguatan regulasi domestik untuk bentuk usaha tetap (BUT), dan pemajakan atas transaksi dengan negara tax haven.

Selain itu, diskusi panel ini juga membahas tentang reformasi pajak yang dilakukan dalam aspek administrasi perpajakan melalui ATAF (African Tax Administration Forum). Dalam forum ini, negara-negara anggotanya akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan sistem pemeriksaan pajak di Benua Afrika.*

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif dan Ketidakpatuhan Rugikan Negara Hingga Rp91 T

Dalam diskusi panel bertajuk ‘Tax Reforms in Africa’ yang dipimpin Belema Obuoforibu, Direktur Divisi Knowledge Centre International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), muncul beberapa perspektif baru atas kebijakan transfer pricing di Benua Afrika.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Kewajaran Besaran Tarif Royalti Transfer Pricing

Hingga saat ini tercatat ada 29 dari 54 negara di Benua Afrika yang menjadi bagian dari BEPS Inclusive Framework. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut telah memberlakukan kewajiban untuk membuat dokumentasi transfer pricing bagi wajib pajak di negaranya.

Negara-negara lain yang tidak tergabung dalam forum koordinasi perpajakan global ini kemudian menanggulangi permasalahan tersebut dengan menggunakan General Anti-Abuse Rule (GAAR). Hal ini disebabkan oleh negara tersebut tidak memiliki ketentuan pajak domestik spesifik terkait transfer pricing. Republik Chad misalnya, negara ini hanya mewajibkan adanya penyampaian laporan keuangan atas transaksi internasional intragroup.

Ridha Hamzoui dari IBFD mengatakan salah satu aspek yang menarik dalam perkembangan transfer pricing di Benua Afrika adalah adanya kewajiban perusahaan multinasional untuk membuat country-by-country report (CbCR).

Baca Juga: Mendalami Kompleksitas Transfer Pricing atas Harta Tak Berwujud

“Padahal, belum ada regulasi pajak domestik yang sesuai dengan Transfer Pricing Guideline yang dikeluarkan oleh OECD. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Senegal, Tunisia, dan Maroko,” kata Ridha.

Di sisi lain, aturan terkait transfer pricing yang tergolong maju telah diterapkan di Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dalam konteks legal, negara-negara tersebut telah melampaui standar minimum serta memiliki ketentuan lain yang dapat meminimalisasi penghindaran pajak atas transfer pricing, baik melalui aturan thin capitalization maupun APA (Advance Pricing Agreement).

“Ketiga negara ini juga dapat dikatakan telah memiliki sistem administrasi pajak yang paling modern dan terdigitalisasi,” tutur Mustapha Ndadjiwo dari African Center for Tax and Governance.

Baca Juga: Menelaah Kembali Konsep Analisis Kesebandingan

Ferdinand Nji Tanji dari Kamerun mengatakan permasalahan terkait kebijakan transfer pricing di negara-negara Afrika tidak terhenti hanya pada pembuatan ketentuan domestiknya. Permasalahan utamanya justru terletak pada otoritas pajak.

“Mereka umumnya tidak terlalu paham mengenai transfer pricing itu sendiri,” ujarnya.

Pada akhirnya, dapat terlihat bahwa penanggulan penghindaran pajak melalui mekanisme penentuan harga transfer ini harus dimulai dari pengembangan pada sumber daya manusianya. Investasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan transfer pricing yang mumpuni beserta implementasinya untuk meminimalisasi hilangnya basis pajak.

Baca Juga: Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital

Selain membahas ketentuan transfer pricing, diskusi panel ini juga membahas beberapa reformasi pajak lainnya di Benua Afrika. Beberapa diantaranya adalah penerapan capital gain tax, penguatan regulasi domestik untuk bentuk usaha tetap (BUT), dan pemajakan atas transaksi dengan negara tax haven.

Selain itu, diskusi panel ini juga membahas tentang reformasi pajak yang dilakukan dalam aspek administrasi perpajakan melalui ATAF (African Tax Administration Forum). Dalam forum ini, negara-negara anggotanya akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan sistem pemeriksaan pajak di Benua Afrika.*

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif dan Ketidakpatuhan Rugikan Negara Hingga Rp91 T
Topik : transfer pricing, CbCR, Afrika, India, HRDP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 05 Maret 2020 | 16:48 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 08:01 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:00 WIB
KESEPAKATAN DAGANG
Selasa, 25 Februari 2020 | 11:00 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT