Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Mayoritas Fraksi DPR Setujui UU HPP Disahkan, PKS Kukuh Menolak

A+
A-
1
A+
A-
1
Mayoritas Fraksi DPR Setujui UU HPP Disahkan, PKS Kukuh Menolak

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP. 

JAKARTA, DDTCNews - Mayoritas fraksi DPR sepakat RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, disahkan menjadi undang-undang. Komisi XI DPR melaporkan, sebanyak 8 fraksi menyetujui pembahasan tingkat I. Tersisa 1 fraksi saja yang menolak. .

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan hanya Fraksi PKS yang belum menerima hasil kerja Panja RUU KUP dan menolak RUU HPP untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II pada rapat paripurna.

Terlepas dari catatan yang diberikan oleh Fraksi PKS tersebut, pembahasan RUU HPP tetap berlanjut ke pembahasan tingkat II pada rapat paripurna.

Baca Juga: China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

"Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan, rapat kerja Komisi XI bersama pemerintah memutuskan untuk menyetujui hasil pembahasan tingkat I RUU HPP untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disetujui sebagai UU HPP," ujar Dolfie, Kamis (7/10/2021).

Dolfie melaporkan pembahasan RUU HPP telah dilakukan sejak 28 Juni 2021 yang dimulai dengan rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Kemenkeu dengan Kemenkumham guna membentuk panja.

Selanjutnya, panja melakukan pembahasan atas daftar inventarisasi masalah (DIM). Total DIM dalam rapat pembahasan mencapai 497 DIM yang terdiri dari 120 DIM tetap, 26 DIM perubahan redaksional, 351 DIM perubahan substansi, dan 168 DIM usulan baru dari fraksi-fraksi.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Pembahasan RUU KUP atau RUU HPP selanjutnya dilakukan dengan pendalaman dan sinkronisasi melalui rapat timus dan timsin.

"Panja telah melaporkan kepada rapat kerja Komisi XI DPR RI rumusan draf yang telah dilengkapi dengan sistematika pasal per pasal serta penambahan tanda baca dan penyesuaian kata sesuai dengan konsep baku," ujar Dolfie.

Ketika melakukan pembahasan, Dolfie mengatakan pihaknya telah melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi dan pengamat hingga asosiasi usaha. Beberapa asosiasi yang turut serta pada RDPU antara lain Kadin, Hipmi, Apindo, lembaga keagamaan, Himbara, Perbanas, YLKI, HKTI, hingga asosiasi pedagang pasar. (sap)

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Topik : RUU KUP, RUU HPP, kebijakan pajak, Sri Mulyani, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:45 WIB
REFORMASI PAJAK

Sri Mulyani Sebut Reformasi Jadi Syarat Indonesia Jadi Negara Maju

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?