Mau Tahu Pajak atas Transaksi yang Anda Lakukan? Coba Baca Panduan Ini

JAKARTA, DDTCNews - DDTC telah menghadirkan kanal panduan Pajak Transaksi pada salah satu platform digitalnya, Perpajakan ID beberapa waktu lalu.

Demi mendukung konsultan maupun karyawan swasta yang berkecimpung di dunia perpajakan, kanal panduan Pajak Transaksi hadir untuk memudahkan pemahaman implikasi pajak atas suatu transaksi secara lengkap dan komprehensif.

Mengutip keterangan pada laman Perpajakan ID, Pajak Transaksi merupakan kanal yang menyajikan informasi dan panduan terkini seputar pengenaan pajak atas jenis-jenis transaksi tertentu.

Hingga 29 September 2022, terdapat 21 artikel panduan pajak dengan topik sebagai berikut.

• Jasa Pelayanan Verifikasi Transaksi (Mining) Aset Kripto
• Jasa Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam
• Kegiatan Membangun Sendiri
• Layanan Pendukung Keuangan Digital dan Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya
• Layanan Pendukung Pasar
• Layanan Penyediaan Produk Asuransi Online
• Pembayaran Bunga Obligasi kepada Wajib Pajak Bank di Indonesia dan Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia
• Pembayaran Bunga Obligasi kepada Wajib Pajak Dalam Negeri
• Pembayaran Bunga Obligasi kepada Wajib Pajak Luar Negeri
• Pemberian Beasiswa
• Pemberian Sumbangan Fasilitas Pendidikan
• Pemberian Sumbangan Pembinaan Olahraga
• Pemberian Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional
• Pemberian Sumbangan Penelitian dan Pengembangan
• Pemberian Sumbangan Secara Umum
• Pemberian Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
• Penyediaan Jasa Pembayaran
• Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi
• Penyelenggaraan Penghimpunan Modal
• Penyelenggaraan Penyelesaian Transaksi (Settlement) Investasi
• Perdagangan Aset Kripto

Disusun secara sederhana dan sistematis, artikel-artikel panduan Pajak Transaksi itu telah disesuaikan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan terbaru.

Anda bisa mengetahui dasar hukum, latar belakang, definisi, perlakukan pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN), hingga contoh kasus untuk pajak atas transaksi tersebut.

Pada bagian dasar hukum, Anda dapat memilih salah satu sumber hukum yang tertera dan akan dihubungkan otomatis dengan dokumen peraturan pajak di Perpajakan ID, baik itu sumber hukum undang-undang, peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen pajak, maupun lainnya.

Kini, Anda tidak perlu lagi melakukan rekapitulasi ulang semua peraturan perpajakan atas suatu jenis transaksi. Dengan Perpajakan ID, referensi #PajakJadiMudah. Akses panduan Pajak Transaksi sekarang. (rig)