Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Mau Sampaikan Laporan Insentif Diskon 30% PPh Pasal 25? Ini Kata DJP

A+
A-
10
A+
A-
10
Mau Sampaikan Laporan Insentif Diskon 30% PPh Pasal 25? Ini Kata DJP

Ilustrasi. Logo  e-Reporting Insentif Covid-19.

JAKARTA, DDTCNews – Deadline penyampaian laporan pemanfaatan insentif pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 jatuh pada bulan ini. Namun, hingga saat ini, aplikasi pelaporan insentif ini belum tersedia dalam e-Reporting Insentif Covid-19.

Dari pengamatan DDTCNews, banyak wajib pajak yang bertanya tentang aplikasi pelaporan pemanfaatan insentif tersebut kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter. Kring Pajak menginformasikan aplikasi tersebut masih dalam pengembangan.

“Saat ini, saluran penyampaian laporan realisasi fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 masih dalam tahap pengembangan. Mohon menunggu informasi selanjutnya,” tulis Kring Pajak melalui Twitter, seperti dikutip pada Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Jalankan Pengawasan dan Pemeriksaan WP

Sesuai ketentuan, laporan realisasi pengurangan sebesar 30% angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020). Simak artikel 'Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25, DJP: Sifatnya Penundaan'.

Sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan otoritas tengah menyelesaikan pembuatan aplikasi untuk pelaporan insentif diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 dan diperkirakan selesai pada bulan lalu. Simak artikel ‘Aplikasi Pelaporan Realisasi Diskon 30% PPh Pasal 25 Selesai Juni 2020’.

Penyampaian laporan pemanfaatan insentif pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 ini menjadi salah satu instrumen pengawasan yang digunakan DJP. Pengawasan oleh DJP dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak.

Baca Juga: Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

Jika berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, DJP akan menerbitkan SP2DK. Simak artikel ‘Apa Itu SP2DK?’.

Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, dapat diterbitkan surat tagihan pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 terutang. Simak artikel ‘DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25’. (kaw)

Baca Juga: Segera Bayar Pajak Kendaraan! Ada Undian Berhadiah Tabungan Umroh
Topik : insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, DJP, PPh Pasal 25
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nur mahdyan

Selasa, 07 Juli 2020 | 06:39 WIB
#mari bicara #assalamualaikum wr.wb menurut saya alangkah lebih baik jika pemerintah meninjau ulang kebijakan dahulu.. karna bagi wajib pajak terutama pkp.. yang hanya bisa mendapatkan insentif sebesar 30% untuk pph 25 masih menjadi sebuah pertanyaan besar akan adanya kebih bayar pada akhir tahun. ... Baca lebih lanjut

Nur mahdyan

Selasa, 07 Juli 2020 | 06:39 WIB
#mari bicara #assalamualaikum wr.wb menurut saya alangkah lebih baik jika pemerintah meninjau ulang kebijakan dahulu.. karna bagi wajib pajak terutama pkp.. yang hanya bisa mendapatkan insentif sebesar 30% untuk pph 25 masih menjadi sebuah pertanyaan besar akan adanya kebih bayar pada akhir tahun. ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:08 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:00 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:18 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:02 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL