ALBANIA menyatakan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada 1912, sebelum kemudian ditaklukkan oleh Italia pada 1939 dan diduduki oleh Jerman. Sistem pemerintahan yang dianut adalah republik parlementer.
Terletak di Eropa bagian Tenggara, Republika e Shqipërisë atau Republik Albania merupakan salah satu negara termiskin di Eropa. Salah satu permasalahan terbesar Pemerintah Albania adalah jumlah utang yang tinggi yaitu 60% PDB pada 2013 dan meningkat menjadi 72% PDB pada 2016.
Albania berhasil mengatasi gelombang pertama krisis keuangan global. Sejak 2014, perekonomian negara ini terus membaik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2% pada 2018. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,8%. Perekonomian Albania ditunjang oleh sektor perbankan, komunikasi, dan pariwisata.
Sistem Perpajakan
MENGANUT sistem pajak worldwide, otoritas pajak Albania yang bernama The Albanian Tax Administration menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara progresif. Terdapat tiga tingkatan tarif PPh mulai dari 0% hingga 23%.
Orang pribadi dengan penghasilan 0 hingga ALL30.000 dikenakan tarif 0%. Tarif sebesar 13% dikenakan untuk penghasilan antara ALL30.000 sampai ALL130.000. Selanjutnya, penghasilan lebih dari ALL130.000 diberlakukan tarif tertinggi 23%.
Sementara itu, tarif PPh badan ditetapkan sebesar 15% untuk perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari ALL14 juta. Tarif 5% diberikan untuk perusahaan dengan omset ALL8 juta sampai ALL14 juta. Capital gain juga dikenakan pajak dengan tarif 15%.
Albania mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 20%. Pengurangan tarif sebesar 6% dikenakan pada jasa penyedia akomodasi, penyedia buku, iklan yang disediakan melalui audiovisual, dan penyedia mini bus listrik. Sejumlah kegiatan tertentu dikecualikan dari PPN, seperti medis dan premi asuransi serta kegiatan ekspor.
Selain PPh dan PPN, terdapat pula wittholding tax (WHT) yang diterapkan terhadap pajak atas dividen, bunga, dan royalti. WHT dikenakan atas dividen dengan tarif sebesar 8%. Penghasilan atas royalti dan bunga sama-sama dikenakan tarif 15%.
Terkait perpajakan internasional, Albania memiliki ketentuan transfer pricing dan thin capitalization. Ketentuan transfer pricing tersebut mengacu pada OECD Guidelines. Adapun aturan controlled foreign companies (CFC) belum dimiliki oleh pemerintah Albania.
Negara ini juga telah melakukan penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan 41 negara. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 39 tax treaty yang sudah berlaku.*
Uraian | Keterangan |
Sistem Pemerintah | Republik Albania |
PDB Nominal | US$ 15.059 miliar (2018) |
Pertumbuhan Ekonomi | 4,2% (2018) |
Populasi | 2.866.376 jiwa (2018) |
Otoritas Pajak | The Albanian Tax Administration |
Sistem Perpajakan | Self-Assessment System |
Tarif PPh Badan | 5%-15% |
Tarif PPh Orang Pribadi | 0%-23% |
Tarif PPN | 20% |
Tarif Pajak Dividen | 8% |
Tarif Pajak Royalti | 15% |
Tarif Pajak Bunga | 15% |
Tax Treaty | 41 negara |