'Tidak Ada Uang Negara, yang Ada Uang Pembayar Pajak'

SEPERTI ibu-ibu lain, setiap pagi, dengan celemek menempel di badan, ia menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia merebus dua telur, menyeduh susu, menyiapkan kue kering, dan mengeluhkan satu-dua hal. “Jangan pakai mentega terlalu banyak,” katanya.

Setelah itu, ia mengganti baju, dan ke kantor: Turun dari lantai 2 ke lantai 1 Downing Street, 10, London. Begitulah keseharian Perdana Menteri (PM) Inggris Margaret Thatcher (1925-2013), PM perempuan pertama Inggris, PM 3 periode, terlama pada abad ke-20, 1979-1990.

Margaret Hilda Roberts, nama lengkapnya, lahir pada 13 Oktober 1925 di Grantham, Lincolnshire, East Midlands, Inggris. Ia datang dari keluarga kelas menengah. Ayahnya anggota Dewan Kota Grantham yang mempunyai dua toko kelontong, dan pernah menjadi wali kota.

Sewaktu SMA, ia memiliki ketertarikan pada kimia. Ia kemudian mendapat beasiswa untuk belajar kimia di Universitas Somerville, Oxford. Setelah lulus, selama 4 tahun ia bekerja sebagai ahli kimia di 2 perusahaan. Namun, minat politiknya tidak terbendung.

Setahun sebelum dinikahi Denis Thatcher, yang mengubah namanya menjadi Margaret Thatcher, ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Sayang, di pemilu itu ia kalah. Baru 9 tahun berikutnya, setelah menjadi pengacara pajak, ia mencalonkan diri kembali, dan menang.

Sejak itulah karir politiknya mulai melejit. Pada 1975, ia memimpin Partai Konservatif Inggris, dan akhirnya menang besar pada Pemilu 1979. Kemenangan itu mengakhiri peran Partai Konservatif sebagai oposisi sekaligus mengantarkannya ke kursi PM.

Maggie, panggilan akrabnya, adalah satu-satunya PM Inggris dengan latar belakang pengacara pajak. Saat kali pertama terpilih, ia langsung merilis rencana penurunan tarif pajak. Namun, ia juga terjungkal karena pajak, hingga ia mundur pada 1990.

Ia memang terpilih saat Inggris dalam masa sulit. Inflasi melambung, tetapi pertumbuhan ekonomi melaju rendah. Akibatnya, bunga bank  tinggi, likuiditas mengering, dan tingkat pengangguran melejit. Singkatnya, seperti negara maju lain pada 80-an, Inggris mengalami stagflasi.

Maggie lantas melakukan berbagai terobosan dengan memerangi stagflasi. Ia memangkas peran pemerintah di berbagai bidang bisnis. Ia memotong belanja subsidi, dan menurunkan tarif pajak. Ia menghela gelombang pasang swastanisasi sekaligus liberalisasi.

Hasilnya, dalam 4 tahun pertumbuhan ekonomi yang pada 1980 minus 2% dengan inflasi 21,9% berubah menjadi 5% dan 4,6%. Pengangguran juga turun, meski tipis. Bersama sekondannya, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, ia menciptakan harapan baru bagi perekonomian global.

Saat berpidato di depan Konferensi Partai Konservatif seusai Pemilu 1983 yang mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Inggris untuk periode kedua, ia menyatakan pemerintahannya akan tetap bersikap konservatif karena itu merupakan kebenaran fundamental yang tidak boleh dilupakan.

“Negara tidak memiliki sumber uang selain uang yang diperoleh dari warganya. Jika negara ingin belanja lebih banyak, negara hanya bisa meminjam tabungan Anda atau mengenakan pajak lebih banyak. Tidak ada yang namanya uang negara, yang ada hanya uang pembayar pajak,” katanya.

Karena prestasinya mengangkat ekonomi Inggris itulah ia terpilih kembali sebagai PM pada Pemilu 1987. Namun, bulan madu tentu ada batasnya. Pada 1989, ia memberlakukan sistem poll tax atau community charge di Skotlandia, menggantikan sistem domestic rates.

Setahun berikutnya, awal Maret 1990, kabinetnya mengumumkan rencana penerapan poll tax di Inggris dan Wales. Media Inggris yang galak menulis, dengan sistem pajak tersebut, setiap orang dewasa di Inggris akan terkena pajak £499.

Tidak menunggu lama, pada 31 Maret 1990, 200 ribuan orang menggelar demonstrasi di Trafalgar Square yang melebar ke jalanan London. Akhirnya, demonstrasi itu berubah jadi kerusuhan, Puluhan orang terluka, dan ratusan orang ditahan.

Maggie, yang semakin tidak populer, akhirnya memilih mundur. Saat ia beranjak dari Downing Street 10, sama seperti PM Theresa May yang mundur tahun lalu, ‘perempuan besi’ itu juga menangis. Penerusnya kemudian menganulir sistem poll tax tersebut. (Bsi)