Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lihat Risiko Shortfall Pajak, Sri Mulyani Otak-Atik Lagi Pagu Insentif

A+
A-
4
A+
A-
4
Lihat Risiko Shortfall Pajak, Sri Mulyani Otak-Atik Lagi Pagu Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi terkait dengan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Adanya risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak 2020 membuat pemerintah mengotak-atik kembali pagu insentif dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mempersiapkan bantalan untuk risiko shortfall tersebut. Bantalan tersebut diambil dari pagu pos insentif dunia usaha yang hingga saat ini masih dipatok senilai Rp120,6 triliun. Akibatnya, pagu sejumlah insentif pajak berubah.

"Untuk yang ini kami memang ada bantalan untuk shortfall dari penerimaan pajak," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Kamis (12/11/2020).

Baca Juga: Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Sri Mulyani mengatakan bantalan tersebut akan menahan shortfall penerimaan pajak tahun ini yang makin dalam. Apalagi, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru tercatat Rp750,6 triliun atau 62,6% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut, sambungnya, tercatat masih mengalami kontraksi 16,9%. Kontraksi penerimaan pajak tersebut bahkan lebih dalam dibandingkan dengan performa akhir bulan sebelumnya yang sebesar 15,6%.

Sri Mulyani lantas memerinci relokasi pagu pada pos stimulus insentif usaha yang senilai Rp120,61 triliun. Insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp9,73 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal Rp39,66 triliun.

Baca Juga: Lantik 132 Pejabat Bea Cukai, Begini Pesan Sri Mulyani

Insentif PPh Pasal 22 impor kini senilai Rp13,39 triliun, lebih kecil dari rencana awal Rp14,75 triliun. Sementara diskon angsuran PPh Pasal 25 senilai Rp21,59 triliun, lebih besar ketimbang rencana awal yang hanya Rp14,4 triliun.

Insentif restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat Rp7,55 triliun, lebih besar dari rencana awal Rp5,8 triliun. Sementara itu, penurunan tarif PPh badan Rp18,78 triliun, lebih kecil dari rencana awal Rp20,0 triliun.

Dengan beberapa pengurangan nilai insentif pajak, Sri Mulyani kini menambah beberapa stimulus pada pos insentif usaha, yakni pembebasan biaya abonemen listrik senilai Rp18,78 triliun dan insentif bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) pada Kementerian Perindustrian Rp580 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon I, II, dan III Kemenkeu

Insentif usaha lainnya, yang kini diartikan sebagai bantalan, sebelumnya hanya disiapkan Rp26 triliun. Sekarang, pagunya mencapai Rp47,28 triliun.

Realisasi pemanfaatan insentif dunia usaha hingga 4 November 2020 tercatat Rp38,13 triliun. Realisasi tersebut setara 31,6% dari pagu atau 52% jika tidak memperhitungkan bantalan shortfall pajak. Sri Mulyani menegaskan akan terus mendorong pelaku usaha memanfaatkan berbagai insentif pajak tersebut.

"Shortfall atau bantalannya Rp47 triliun tapi alokasinya Rp120 triliun, berarti sekitar Rp80 triliun akan terus kami perlu realisasikan," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Topik : insentif, insentif pajak, shortfall, penerimaan pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 12 November 2020 | 18:29 WIB
Untuk pemulihan ekonomi nasional, insentif perpajakan menjadi salah satu upaya untuk meringankan beban Wajib Pajak sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, meskipun terjadi shortfall penerimaan pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:17 WIB
MALAYSIA

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP