MYANMAR

Lawan Corona, Stimulus Ekonomi Bakal Ditambah Termasuk Insentif Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 29 April 2020 | 10:47 WIB
Lawan Corona, Stimulus Ekonomi Bakal Ditambah Termasuk Insentif Pajak

Seorang wisatawan bermasker berdiri di hadapan Pagoda Shwedagon di Yangon, Myanmar.  (Foto: bangkokpost.com)

YANGON, DDTCNews—Pemerintah Myanmar bersiap menambah stimulus ekonomi untuk memerangi dampak pandemi virus Corona di antaranya dengan memberikan pengurangan atau diskon pajak.

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah saat ini sedang merancang stimulus ekonomi yang komprehensif terdiri dari tujuh tujuan, 10 strategi, 36 rencana aksi dan 76 tindakan.

Stimulus tersebut nantinya mencakup berbagai langkah fiskal dan moneter. Untuk kebijakan fiskal, Suu Kyi menyebut akan ada pemotongan pajak untuk upah pekerja dan investasi pada peralatan modal.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

“Langkah-langkah stimulus fiskal akan diumumkan lebih lanjut,” katanya dikutip Rabu (29/4/2020).

Rencana itu menambah daftar kebijakan perpajakan pemerintah dalam penanganan Corona atau Covid-19. Pemerintah sebelumnya merilis penangguhan pajak penghasilan badan dan pajak penjualan.

Kemudian, pemerintah juga memberikan diskon pajak atas barang tertentu, diskon bea cukai, dan diskon untuk pajak penjualan untuk peralatan medis dalam rangka pencegahan, kontrol dan penanganan Corona.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Penasihat Negara juga meminta adanya realokasi sejumlah pos pengeluaran pemerintah demi membiayai tambahan stimulus ekonomi tersebut, tanpa mengorbankan kebijakan sosial dan ekonomi mendasar yang saat ini dinikmati masyarakat.

Tambahan paket stimulus ekonomi ditaksir menambah alokasi dana pemerintah dari K100 miliar atau Rp1,07 triliun untuk usaha kecil di bidang pariwisata dan manufaktur garmen menjadi K500 miliar atau Rp5,3 triliun.

Kebijakan Moneter
DARI sisi moneter, perbankan akan didukung pemerintah untuk merestrukturisasi pinjaman para pelaku usaha. Sebelumnya, restrukturisasi hanya menyasar pengusaha kecil, tetapi kini akan sektor usaha lainnya.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah juga berencana membentuk perusahaan manajemen aset untuk mengurangi risiko kredit macet di perbankan selama 5-7 tahun. Tak ketinggalan, investasi di energi terbarukan dan infrastruktur strategis lainnya juga tetap dipromosikan.

“Kami berupaya memitigasi dampak ekonomi yang tak terhindarkan dari virus Corona, sambil membangun fondasi yang akan memfasilitasi pemulihan ekonomi Myanmar dengan cepat,” jelas Suu Kyi dilansir dari Mmtimes. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara