Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha Gede Adi Yuniarta dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Perpajakan dan Pariwisata di Era Kebiasaan Baru, Senin (28/9/2020).
JAKARTA, DDTCNews – Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali menggelar webinar terkait dengan dampak pandemi Covid-19 kepada sektor pariwisata dan berbagai dukungan insentif yang telah diberikan.
Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha Gede Adi Yuniarta mengatakan dampak pandemi Covid-19 sangat memukul industri pariwisata, terutama di Bali. Pariwisata berkaitan dengan banyak sektor usaha lain sehingga guncangan akibat pandemi pada akhirnya memukul mayoritas sektor.
"Sektor pariwisata ini secara siklus saling berkaitan. Ketika satu sektor usaha mengalami penurunan misalnya hotel dan restoran maka akan berdampak kepada bisnis lain seperti transportasi dan agen perjalanan," katanya dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Perpajakan dan Pariwisata di Era Kebiasaan Baru, Senin (28/9/2020).
Sementara itu, Ketua Tax Center Undiksha I Nyoman Putra Yasa menuturkan pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu kegiatan bisnis pariwisata. Penurunan aktivitas turis juga berdampak kepada penerimaan daerah dan nasional dari sektor pariwisata.
Untuk wilayah Bali yang kegiatan ekonominya bergantung dari kegiatan pariwisata, sambung dia, pandemi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak dari sektor pariwisata juga ikut turun. Hal ini bukan hanya karena kegiatan ekonomi yang melemah, melainkan juga banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah.
"Sektor pariwisata merupakan penyumbang utama devisa dan PAD Bali. Dengan webinar ini diharapkan pelaku usaha bisa tahu cara mengambil langkah bisnis dan bertahan selama masa pandemi," paparnya.
Webinar dibuka dengan paparan Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Ditjen Pajak Pajak Eureka Putra. Dia menerangkan berbagai kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendukung pelaku usaha yang terdampak pandemi.
Menurutnya, sektor pariwisata juga menjadi perhatian dan berhak untuk memanfaatkan insentif seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 50% untuk angsuran PPh Pasal 25.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Managing Partner DDTC Darussalam. Materi yang disajikan mengenai kebijakan pajak yang telah menjadi instrumen untuk mendukung pelaku usaha. Dia menuturkan dukungan pajak juga berlaku untuk sektor pariwisata sebagai bentuk kebijakan solidaritas otoritas agar pelaku bisnis mampu bertahan dan tidak gulung tikar akibat pandemi Covid-19.
Paparan terakhir datang dari Koordinator Program Studi D3 Manajemen Perhotelan Undiksha Trianasari. Dia menuturkan sektor yang saling terkait dan membutuhkan interaksi langsung seperti pariwisata memerlukan penanganan khusus.
"Jadi harus ada perubahan interaksi pelaku usaha dengan tamu yang datang. Ini karena kalau sektor ini bisa pulih maka penerimaan pajak daerah dan pusat juga bisa bangkit kembali," katanya. (kaw)