Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020

A+
A-
1
A+
A-
1
Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020

Pertanyaan:
SAYA Henny. Mohon izin menanyakan apa saja kewajiban lembaga yang termasuk penyelenggara pengumpulan sumbangan yang diatur dalam PP 29/2020? Kemudian, bagaimana caranya agar sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto? Mohon pencerahannya juga terkait informasi apa saja yang perlu diperoleh penyelenggara tersebut dari penerima sumbangan?

Terima kasih dan salam.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada Pengasuh Kanal Kolaborasi Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research. Dalam menjawab pertanyaan Ibu, terlebih dahulu mari kita cermati definisi yang ditentukan dalam PP 29/2020.

Dalam Pasal 1 ayat (5) peraturan itu disebutkan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan adalah badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mari kita lihat kewajiban yang perlu dipenuhi. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 4 dan 6 peraturan tersebut.

  1. Memiliki NPWP
  2. Memiliki izin resmi sebagai penyelenggara pengumpulan sumbangan
  3. menyampaikan laporan sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C dengan menyebutkan rincian masing-masing pemberi sumbangan untuk pengumpulan sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19.

Adapun laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada 31 Desember 2020. Sebagai informasi, laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara daring atau luring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian, atas pertanyaan Ibu, kami dapat jelaskan, lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan adalah lembaga yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaporkan masing-masing pemberi sumbangan kepada Menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak serta memenuhi kriteria penjelasan ketiga poin di atas.

Agar sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, disebutkan Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan perlu menjamin adanya bukti penerimaan sumbangan. Bukti penerimaan sumbangan tersebut perlu memuat informasi berupa:

  1. Nama, alamat, dan NPWP pemberi sumbangan;
  2. Nama, alamat, dan NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
  3. Tanggal pemberian sumbangan;
  4. Bentuk sumbangan; dan
  5. Nilai sumbangan.

Di sisi lain, wajib pajak pemberi sumbangan juga harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang bersangkutan sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B peraturan tersebut.

Demikian jawaban dari kami. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaan Ibu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PP 29/2020, sumbangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020