Berita
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:21 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:08 WIB
BEA METERAI
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kepala BKPM Sebut Target Investasi Bisa Dicapai dengan Satu Syarat Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Kepala BKPM Sebut Target Investasi Bisa Dicapai dengan Satu Syarat Ini

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis masih mampu mengamankan target realisasi investasi pada tahun ini dengan syarat RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat segera diselesaikan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan beberapa rencana ketentuan dalam RUU itu menjadi modal untuk mengamankan target realisasi investasi senilai Rp817 triliun. Menurutnya, terobosan kebijakan tersebut dapat mengurangi hambatan investor dalam menjalankan usaha di Indonesia.

"Ke depan, agar realisasi investasi lebih baik pada kuartal III dan kuartal IV maka syaratnya selesaikan Omnibus Law [Cipta Kerja],” katanya dalam acara “Strategi Tarik Investasi”, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga: World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia, Begini Respons BKF

Bahlil menyebutkan salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah pemangkasan jalur perizinan usaha. Menurutnya, masalah perizinan menjadi pekerjaan rumah rutin pemerintah setiap tahun dalam upaya untuk menggenjot kegiatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peliknya persoalan perizinan, sambung dia, terjadi pada semua level administrasi pemerintahan. Menurutnya, masih banyak masalah perizinan antarkementerian/lembaga pemerintah pusat. Kemudian, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

"Kalau ini [Omnibus Law] tidak diselesaikan maka untuk izin lokasi bisa memakan waktu sampai dua tahun, jadi kita harus bergerak cepat agar punya daya saing," terangnya.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Reformasi Perpajakan Jadi Kunci Tekan Defisit Anggaran

Bahlil tidak memungkiri masih ada beberapa bagian dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih harus disempurnakan. Salah satunya terkait ketenagakerjaan dan hak pekerja. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk ikut terlibat dalam perbaikan dan penyempurnaan aturan.

“Saya optimis [capai target 2020] dengan satu syarat RUU Omnibus Law selesai. Jika ada pasal-pasal yang harus didiskusikan maka itu terbuka untuk dilakukan mumpung sedang proses pembahasan," imbuhnya.

Seperti diketahui, realisasi investasi pada semester I/2020 tercatat senilai Rp402,6 triliun. Berdasarkan catatan BKPM, realisasi itu hanya mencatatkan pertumbuhan 1,8% secara tahunan dan mencapai 49,3% dari target.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Pemerintah Bakal Terbitkan 4 Aturan Turunan UU

Pertumbuhan itu melambat signifikan. Pada semester I/2019, realisasi investasi tercatat senilai Rp395,6 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,4% secara tahunan. Pada 2016 hingga 2018, secara berurutan, petumbuhan realisasi investasi mencapai 14,8%, 12,9%, dan 7,4%. (kaw)

Topik : investasi, BKPM, omnibus law
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 09:50 WIB
DDTC NEWSLETTER
Senin, 10 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PMK 96/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
berita pilihan
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:21 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:08 WIB
BEA METERAI
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI