Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kena Gijzeling, WP Anggota DPRD Ini Langsung Lunasi Tunggakan Pajaknya

A+
A-
5
A+
A-
5
Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Tindakan paksa badan atau gijzeling terhadap wajib pajak (WP) menjadi salah satu langkah yang diambil otoritas. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan menjelang akhir tahun.

Pada Rabu (13/11/2019), Kanwil DJP Sumatera Utara (Sumut) II melalui Bidang Penagihan Intelijen dan Penyelidikan (P2IP) bersama KPP Pratama Balige melakukan gijzeling WP orang pribadi (OP) penunggak pajak berinisial MS. Tindakan otoritas tersebut dibantu aparat dari Brimob Polda Sumut.

“MS merupakan WP terdaftar di KPP Pratama Balige yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp1,2 miliar,” tulis DJP dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

MS merupakan anggota DPRD di salah satu wilayah kabupaten di Sumut. MS telah berurusan dengan otoritas sejak 2013. Resistensi diberikan MS saat dilakukan upaya penagihan oleh petugas pajak.

Kanwil DJP Sumut II menyebutkan WP belum beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, gijzeling dilakukan sebagai upaya terakhir proses tindakan penagihan sesuai Undang-Undang (UU) No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP. Selain itu, langkah ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Efek jera tersebut berlaku untuk MS yang pada hari yang sama langsung melunasi utang pajak yang dibebankan kepadanya.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

“Pada hari yang sama, pihak Kanwil DJP Sumut II melepaskan sandera penunggak pajak MS, selaku pemilik CV. TN yang merupakan salah satu rekanan PT. TPL tersebut, setelah melunasi seluruh utang pajaknya sesuai dengan hasil wawancara bersama WP dalam Berita Acara Penyanderaan,” demikian penjelasan DJP.

Kanwil DJP Sumut II berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak 2019 dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada WP.

Otoritas juga akan meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pembinaan WP baik melalui imbauan, pengawasan, konsultasi, dam edukasi manfaat pajak bagi masyarakat.

Baca Juga: Masih Ada Oknum yang Korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Jengkel

Namun, tindakan penegakan hukum berupa penagihan hingga gijzeling merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak ke kas negara. (kaw)

“MS merupakan WP terdaftar di KPP Pratama Balige yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp1,2 miliar,” tulis DJP dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

MS merupakan anggota DPRD di salah satu wilayah kabupaten di Sumut. MS telah berurusan dengan otoritas sejak 2013. Resistensi diberikan MS saat dilakukan upaya penagihan oleh petugas pajak.

Kanwil DJP Sumut II menyebutkan WP belum beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, gijzeling dilakukan sebagai upaya terakhir proses tindakan penagihan sesuai Undang-Undang (UU) No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP. Selain itu, langkah ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Efek jera tersebut berlaku untuk MS yang pada hari yang sama langsung melunasi utang pajak yang dibebankan kepadanya.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

“Pada hari yang sama, pihak Kanwil DJP Sumut II melepaskan sandera penunggak pajak MS, selaku pemilik CV. TN yang merupakan salah satu rekanan PT. TPL tersebut, setelah melunasi seluruh utang pajaknya sesuai dengan hasil wawancara bersama WP dalam Berita Acara Penyanderaan,” demikian penjelasan DJP.

Kanwil DJP Sumut II berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak 2019 dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada WP.

Otoritas juga akan meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pembinaan WP baik melalui imbauan, pengawasan, konsultasi, dam edukasi manfaat pajak bagi masyarakat.

Baca Juga: Masih Ada Oknum yang Korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Jengkel

Namun, tindakan penegakan hukum berupa penagihan hingga gijzeling merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak ke kas negara. (kaw)

Topik : gijzeling, penunggak pajak, DJP, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM