Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Kena Gijzeling, WP Anggota DPRD Ini Langsung Lunasi Tunggakan Pajaknya

A+
A-
5
A+
A-
5
Kena Gijzeling, WP Anggota DPRD Ini Langsung Lunasi Tunggakan Pajaknya
Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Tindakan paksa badan atau gijzeling terhadap wajib pajak (WP) menjadi salah satu langkah yang diambil otoritas. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan menjelang akhir tahun.

Pada Rabu (13/11/2019), Kanwil DJP Sumatera Utara (Sumut) II melalui Bidang Penagihan Intelijen dan Penyelidikan (P2IP) bersama KPP Pratama Balige melakukan gijzeling WP orang pribadi (OP) penunggak pajak berinisial MS. Tindakan otoritas tersebut dibantu aparat dari Brimob Polda Sumut.

“MS merupakan WP terdaftar di KPP Pratama Balige yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp1,2 miliar,” tulis DJP dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Ini Sasaran DJP Lewat Implementasi TPA Modul RAS

MS merupakan anggota DPRD di salah satu wilayah kabupaten di Sumut. MS telah berurusan dengan otoritas sejak 2013. Resistensi diberikan MS saat dilakukan upaya penagihan oleh petugas pajak.

Kanwil DJP Sumut II menyebutkan WP belum beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, gijzeling dilakukan sebagai upaya terakhir proses tindakan penagihan sesuai Undang-Undang (UU) No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP. Selain itu, langkah ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Efek jera tersebut berlaku untuk MS yang pada hari yang sama langsung melunasi utang pajak yang dibebankan kepadanya.

Baca Juga: DJP: Hampir Seluruh Proses Bisnis Bakal Pakai Data TPA Modul RAS

“Pada hari yang sama, pihak Kanwil DJP Sumut II melepaskan sandera penunggak pajak MS, selaku pemilik CV. TN yang merupakan salah satu rekanan PT. TPL tersebut, setelah melunasi seluruh utang pajaknya sesuai dengan hasil wawancara bersama WP dalam Berita Acara Penyanderaan,” demikian penjelasan DJP.

Kanwil DJP Sumut II berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak 2019 dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada WP.

Otoritas juga akan meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pembinaan WP baik melalui imbauan, pengawasan, konsultasi, dam edukasi manfaat pajak bagi masyarakat.

Baca Juga: Ditjen Pajak Segera Terbitkan Petunjuk Pelaksanaan MLI

Namun, tindakan penegakan hukum berupa penagihan hingga gijzeling merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak ke kas negara. (kaw)

Topik : gijzeling, penunggak pajak, DJP, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:38 WIB
PMK 44/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 13:03 WIB
RENSTRA KEMENKEU 2020-2024
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020