Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

A+
A-
2
A+
A-
2
Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan sedang menyusun peraturan menteri keuangan (PMK) yang memberikan landasan hukum mengenai teknis pelaksanaan meterai elektronik.

Melalui ketentuan tersebut, Kementerian Keuangan akan mengatur secara lebih terperinci tentang mekanisme pembayaran bea meterai atas dokumen elektronik hingga ketentuan mengenai kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik.

"Meterai elektronik memiliki kode unik berupa 22 digit nomor seri yang dihasilkan sistem meterai elektronik," tulis Kementerian Keuangan pada APBN KiTa edisi September 2021, dikutip Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Ultimum Remedium Pelanggaran Cukai, Imbas ke Penerimaan Tak Signifikan

Selain memiliki kode unik, meterai elektronik juga akan dilengkapi keterangan tertentu yakni gambar Garuda Pancasila, frasa 'METERAI ELEKTRONIK' serta angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.

Tak hanya itu, PMK tentang meterai elektronik nantinya juga akan mengatur mekanisme pembayaran bea meterai menggunakan surat setoran pajak (SSP) dalam hal terjadi kegagalan sistem meterai elektronik.

Sesuai dengan PP 86/2021, meterai elektronik nantinya akan dibuat oleh Perum Peruri dan didistribusikan oleh BUMN tersebut bersama dengan pihak lain atau distributor yang menjadi mitra.

Baca Juga: Tangani Transfer Pricing, Otoritas Perlu Lakukan 3 Strategi Ini

Distributor nantinya akan menjual meterai elektronik kepada berbagai pihak, mulai dari pemungut bea meterai, pengecer, dan pihak yang terutang bea meterai.

Distributor akan menjalankan fungsi distribusi dan penjualan meterai elektronik sekaligus menyetorkan bea meterai ke kas negara melalui portal penerimaan negara yang terhubung dengan sistem DJP.

Adapun mengenai pengecer, mereka dapat menjual meterai elektronik kepada masyarakat atau kepada pengecer lainnya. Nantinya, harga jual meterai elektronik yang dijual oleh pengecer bisa berbeda dengan nilai nominal meterai elektronik. (sap)

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Ultimum Remedium Beri Kepastian Penetapan Hukum

Topik : meterai elektronik, produksi meterai, bea meterai, e-meterai, bea cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 14:00 WIB
IRLANDIA

Beban Ekonominya Cukup Berat, Perokok Minta Pemerintah Tahan Cukai

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 11:09 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Bea Cukai Ulang Tahun ke-75, Ini Kado dari Sri Mulyani

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 17:57 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Begini Aturan dan Tampilan Meterai Elektronik

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:45 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Meterai Elektronik Diluncurkan, Sri Mulyani Ingatkan Keamanan Data

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak