RAPBN 2018

Kejar Target Pajak 2018, Begini Saran DPR

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 September 2017 | 15:14 WIB
Kejar Target Pajak 2018, Begini Saran DPR

JAKARTA, DDTCNews – DPR RI meminta pemerintah bekerja keras dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya mengejar target penerimaan 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar mengatakan penerimaan negara menjadi prioritas utama dalam membahas instrumen APBN. Menurutnya pemerintah harus mencari strategi untuk bisa mengejar target penerimaan yang cukup tinggi pada tahun depan.

"Tahun lalu kan ada program tax amnesty, tapi tahun 2018 tidak ada lagi program sekali seumur hidup itu. Nah, saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang menurun, lalu bagaimana pemerintah mendorong daya beli ini? Upaya itu harus dicari agar penerimaan sektor pajak dicapai," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/9).

Baca Juga:
Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Menurutnya target perpajakan dalam RAPBN 2018 terlampau tinggi, sehingga dimungkinkan otoritas pajak kewalahan dalam menggapainya. Bahkan hal itu bisa menyebabkan masyarakat lebih panik karena merasa 'dikerjar-kejar' oleh otoritas pajak dan bisa menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.

Wilgo meminta pemerintah agar mengejar wajib pajak luar negeri yang belum patuh dan tidak hanya mengejar wajib pajak nakal dalam negeri saja. Mengingat, beberapa tahun lalu ada ribuan wajib pajak asing yang masih belum mematuhi peraturan perpajakan.

"Saat Menkeu Pak Bambang, ada 400 wajib pajak asing yang 'ngemplang' dan banyak sektor lain yang menunggak. Berkaca dari itu, jangan pengusaha kecil melulu yang diincar, tapi pengusaha asing juga harus diincar," paparnya.

Baca Juga:
Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

Pada saat bersamaan, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dari Automatic Exchange of Information (AEoI) yang baru efektif dilakukan pada tahun depan.

"Kami sudah memberikan izin untuk melaksanakan program tax Amnesty dan menyetujui Perppu No. 1 tahun 2017. Kami harapan ini bisa menjadi senjata utama pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan," pungkas Misbakhun.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Rabu, 27 Maret 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Februari 2024, DJP Jakbar Sudah Kumpulkan Pajak Rp 10 Triliun

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Sektor Tambang Turun, DJP Akan Awasi Usaha Nonkomoditas

BERITA PILIHAN