Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Kecil Tapi Bernilai

A+
A-
1
A+
A-
1
Kecil Tapi Bernilai

Ilustrasi. (Foto: Instagram Presiden Joko Widodo)

PEMERINTAH akhirnya menanggung pajak penghasilan (PPh) final yang selama ini berlaku untuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Waktunya 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Keputusan yang ditunggu-tunggu ini ditetapkan Menteri Keuangan pada 27 April 2020.

Tarif PPh final itu tidak diturunkan dari 0,5% menjadi 0%, tetapi tarif 0,5% tersebut ditanggung pemerintah. Hal ini diambil dengan pertimbangan jika dijadikan 0%, tarif akan sulit dikembalikan lagi ke atas 0% setelah pandemi virus Corona atau Covid-19 berakhir.

PPh final 0,5% yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor UMKM ini ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020. PMK No.44/2020 juga memperluas penerima insentif PPh 21 di sektor formal yang sebelumnya diatur dalam PMK 23/2020.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Bansos Produktif UMKM Cair Bulan Ini

Dalam PMK 44/2020, pemerintah menanggung PPh final UMKM untuk semua sektor usaha UMKM. Dengan kata lain, kriteria yang ditetapkan hanya satu, omzet per tahunnya di bawah Rp4,8 miliar. Estimasinya, nilai PPh final DTP ini mencapai Rp2,4 triliun.

Nilai itu memang relatif kecil. Jauh apabila dibandingkan dengan total belanja perpajakan yang sudah lebih dari Rp221 triliun pada 2018. Namun, kebijakan ini akan dinikmati paling tidak oleh 2,31 juta wajib pajak UMKM yang tahun lalu membayar pajak, dari total 64 juta usaha kategori UMKM.

Itu berarti, kebijakan tersebut akan meringankan beban paling tidak 2,31 juta wajib pajak tadi dari gejolak ekonomi akibat pandemi virus Corona. Ini tentu jumlah yang masif, meski setoran pajaknya kecil. Jauh apabila dibandingkan dengan setoran wajib pajak badan yang jumlahnya hanya 1,5 juta.

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis PMK Pertanggungjawaban Pajak DTP

Namun, meski setoran pajaknya kecil, dari energi merekalah sebetulnya roda-roda perekonomian berputar. Merekalah, yang seolah tampak centang perenang di permukaan, sektor yang secara nyata selamat dari krisis moneter 1997 sekaligus krisis keuangan global 2008.

Mereka pula yang menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada momen dua krisis tersebut. Bahkan, merekalah sebetulnya sektor penyerap tenaga kerja terbesar, lebih dari 96%, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 60%.

Suatu jumlah yang fantastis. Mereka ada di sekitar kita, hidup dan berusaha di sekeliling kita dalam berbagai bentuknya, tetapi dengan pertumbuhan yang nyaris tidak terlihat. Mereka berkembang tanpa diatur-atur, tanpa banyak intervensi. Mereka tumbuh dengan sendirinya.

Baca Juga: Asyik, Sri Mulyani Sebut PNS Eselon I dan II Juga Dapat Gaji Ke-13

Transaksi di antara mereka, meminjam kalimat Clifford Geertz dalam Penjaja dan Raja (1977), ‘ibarat sederet panjang manusia yang mengangkat batu bata secara berantai, dan tangan ke tangan, untuk akhirnya mendirikan sebuah tembok, yang letaknya jauh di ujung sana.’

Keputusan pemerintah menanggung PPh final untuk UMKM, setelah tahun lalu menurunkan tarifnya dari semula 1%, sudah tepat. Segendang sepenarian dengan itu adalah bantuan lain seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, relaksasi dan restrukturisasi kredit, dan pengurangan tarif listrik

Kita berharap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah itu dapat memperkuat ketahanan sekaligus mencegah kejatuhan UMKM dari gejolak perekonomian akibat pandemi virus Corona ini. UMKM harus tetap tahan dari krisis, sebab dari UMKM-lah roda perekonomian bisa berputar.

Baca Juga: Sri Mulyani Terima Usulan Tambahan Stimulus Rp126,2 Triliun, Apa Saja?

Topik : insentif pajak UMKM, tajuk pajak, PMK 44/2020, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 10:08 WIB
PANDEMI COVID-19
Rabu, 29 Juli 2020 | 10:42 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS