Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada berniat untuk melanjutkan rencana penerapan pajak layanan digital yang menargetkan raksasa teknologi dalam beberapa minggu mendatang.

Berdasarkan sumber dari pemerintah, langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan adalah merilis rancangan undang-undang atau beberapa jenis konsultasi. Langkah tersebut diperkirakan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun.

“Kami melangkah maju dengan menyelesaikan undang-undang demi pemberlakuan pajak layanan digital,” kata Menteri Keuangan Chrystia Freeland seperti dilansir nationalpost.com, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Pemerintah menyebutkan pajak layanan digital akan menghasilkan USD3,4 miliar atau Rp48,65 triliun selama lima tahun. Nanti, pajak digital akan menyasar perusahaan besar yang mengoperasikan pasar online, platform media sosial, dan iklan online berbayar.

Di sisi lain, Kanada juga menyepakati proposal dua pilar dari OECD. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setiap negara diminta untuk menunda setiap langkah untuk menerapkan pajak sepihak selama dua tahun.

Pemerintah Kanada menegaskan penundaan hanya akan berlaku jika proposal pajak OECD tersebut tidak berlaku pada 2024. Meski pajak tersebut tidak akan dibayarkan hingga 2024, pajak tersebut akan berlaku surut hingga 2022.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Juru Bicara Menteri Keuangan Adrienne Vaupshas menjelaskan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan undang-undang pajak layanan digital sepihak, walaupun terdapat penundaan. Hal ini diperlukan untuk memastikan kepentingan Kanada tetap dilindungi.

Namun, pemberlakuan pajak sepihak tersebut dinilai dapat berisiko makin memperburuk hubungan perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menentang pajak layanan digital sepihak.

Setelah perjanjian dengan OECD, AS mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Austria, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris, di mana pajak layanan digital negara-negara tersebut akan dibatalkan ketika kesepakatan pajak OECD mulai berlaku. (vallen/rig)

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Topik : kanada, pajak layanan digital, OECD, konsensus pajak global, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak