Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kalla: Kejar Terus Repatriasi

0
0
Wapres Jusuf Kalla (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menginstruksikan agar Kementerian Keuangan mengejar terus pemasukan dana repatriasi pada program pengampunan pajak yang baru terkumpul sekitar Rp138 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Jusuf Kalla menegaskan repatriasi yang sudah diperoleh hingga saat ini masih perlu didorong lebih gencar lagi, mengingat dana repatriasi akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia guna mampu bersaing dengan negara lain.

“Repatriasi tax amnesty ini jelas sangat kurang tinggi pemasukan dananya jika dibandingkan dengan uang tebusan yang sudah cukup dekat dengan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).

Baca Juga: Kalla: Penarikan Pajak Google dkk Masih Jadi Problem Internasional

Berlakunya program pengampunan pajak dinilai masih cukup lama, yaitu hingga 31 Maret 2017, target uang tebusan sejauh ini sudah terkumpul sekitar Rp97 triliun. Namun pemerintah menargetkan setidaknya Rp1.000 triliun bisa terkumpul melalui repatriasi.

Periode pertama program pengampunan pajak ternyata hanya mampu menarik dana sebesar Rp137 triliun saja. Hasil perolehan tersebut tentu baru mencapai 13,7% dari target pemerintah, upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan dana repatriasi.

Ia mengharapkan dana repatriasi bisa terkumpul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi ia lebih mengutamakan repatriasi dana dari luar negeri. Sebelumnya, dikabarkann bahwa dana yang bisa direpatriasi dari luar negeri mencapai ribuan triliun.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Sedangkan pada akhir periode pertama realisasi atas repatriasi pada program pengampunan pajak masih belum mencerminkan bahwa dana yang disimpan di luar negeri mencapai ribuan triliun. Dana yang terkumpul melalui kebijakan perpajakan ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia.

Salah satu manfaat yang bisa dihasilkan melalui program pengampunan pajak yaitu untuk menambah anggaran pemerintah untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. (Bsi)

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

“Repatriasi tax amnesty ini jelas sangat kurang tinggi pemasukan dananya jika dibandingkan dengan uang tebusan yang sudah cukup dekat dengan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).

Baca Juga: Kalla: Penarikan Pajak Google dkk Masih Jadi Problem Internasional

Berlakunya program pengampunan pajak dinilai masih cukup lama, yaitu hingga 31 Maret 2017, target uang tebusan sejauh ini sudah terkumpul sekitar Rp97 triliun. Namun pemerintah menargetkan setidaknya Rp1.000 triliun bisa terkumpul melalui repatriasi.

Periode pertama program pengampunan pajak ternyata hanya mampu menarik dana sebesar Rp137 triliun saja. Hasil perolehan tersebut tentu baru mencapai 13,7% dari target pemerintah, upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan dana repatriasi.

Ia mengharapkan dana repatriasi bisa terkumpul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi ia lebih mengutamakan repatriasi dana dari luar negeri. Sebelumnya, dikabarkann bahwa dana yang bisa direpatriasi dari luar negeri mencapai ribuan triliun.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Sedangkan pada akhir periode pertama realisasi atas repatriasi pada program pengampunan pajak masih belum mencerminkan bahwa dana yang disimpan di luar negeri mencapai ribuan triliun. Dana yang terkumpul melalui kebijakan perpajakan ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia.

Salah satu manfaat yang bisa dihasilkan melalui program pengampunan pajak yaitu untuk menambah anggaran pemerintah untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. (Bsi)

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan
Topik : kalla, tax amnesty, repatriasi, dana repatriasi
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 04 November 2016 | 17:30 WIB
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR