Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kalla: Kejar Terus Repatriasi

0
0
Wapres Jusuf Kalla (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menginstruksikan agar Kementerian Keuangan mengejar terus pemasukan dana repatriasi pada program pengampunan pajak yang baru terkumpul sekitar Rp138 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Jusuf Kalla menegaskan repatriasi yang sudah diperoleh hingga saat ini masih perlu didorong lebih gencar lagi, mengingat dana repatriasi akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia guna mampu bersaing dengan negara lain.

“Repatriasi tax amnesty ini jelas sangat kurang tinggi pemasukan dananya jika dibandingkan dengan uang tebusan yang sudah cukup dekat dengan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

Berlakunya program pengampunan pajak dinilai masih cukup lama, yaitu hingga 31 Maret 2017, target uang tebusan sejauh ini sudah terkumpul sekitar Rp97 triliun. Namun pemerintah menargetkan setidaknya Rp1.000 triliun bisa terkumpul melalui repatriasi.

Periode pertama program pengampunan pajak ternyata hanya mampu menarik dana sebesar Rp137 triliun saja. Hasil perolehan tersebut tentu baru mencapai 13,7% dari target pemerintah, upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan dana repatriasi.

Ia mengharapkan dana repatriasi bisa terkumpul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi ia lebih mengutamakan repatriasi dana dari luar negeri. Sebelumnya, dikabarkann bahwa dana yang bisa direpatriasi dari luar negeri mencapai ribuan triliun.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Sedangkan pada akhir periode pertama realisasi atas repatriasi pada program pengampunan pajak masih belum mencerminkan bahwa dana yang disimpan di luar negeri mencapai ribuan triliun. Dana yang terkumpul melalui kebijakan perpajakan ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia.

Salah satu manfaat yang bisa dihasilkan melalui program pengampunan pajak yaitu untuk menambah anggaran pemerintah untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. (Bsi)

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

“Repatriasi tax amnesty ini jelas sangat kurang tinggi pemasukan dananya jika dibandingkan dengan uang tebusan yang sudah cukup dekat dengan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

Berlakunya program pengampunan pajak dinilai masih cukup lama, yaitu hingga 31 Maret 2017, target uang tebusan sejauh ini sudah terkumpul sekitar Rp97 triliun. Namun pemerintah menargetkan setidaknya Rp1.000 triliun bisa terkumpul melalui repatriasi.

Periode pertama program pengampunan pajak ternyata hanya mampu menarik dana sebesar Rp137 triliun saja. Hasil perolehan tersebut tentu baru mencapai 13,7% dari target pemerintah, upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan dana repatriasi.

Ia mengharapkan dana repatriasi bisa terkumpul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi ia lebih mengutamakan repatriasi dana dari luar negeri. Sebelumnya, dikabarkann bahwa dana yang bisa direpatriasi dari luar negeri mencapai ribuan triliun.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Sedangkan pada akhir periode pertama realisasi atas repatriasi pada program pengampunan pajak masih belum mencerminkan bahwa dana yang disimpan di luar negeri mencapai ribuan triliun. Dana yang terkumpul melalui kebijakan perpajakan ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia.

Salah satu manfaat yang bisa dihasilkan melalui program pengampunan pajak yaitu untuk menambah anggaran pemerintah untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. (Bsi)

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty
Topik : kalla, tax amnesty, repatriasi, dana repatriasi
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI