PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Jokowi Sebut Restart Ekonomi Tergantung Penanganan Virus Corona

Dian Kurniati | Senin, 07 September 2020 | 11:13 WIB
Jokowi Sebut Restart Ekonomi Tergantung Penanganan Virus Corona

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang kabinet Senin (7/9/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menyatakan kecepatan pemulihan ekonomi masih sangat tergantung pada upaya penanganan virus Corona di bidang kesehatan.

Jokowi memerintahkan Komite Penanganan Covid-19 fokus menangani virus Corona di Indonesia agar pemulihan ekonomi segera terasa. Dia menyebut upaya pemulihan ekonomi tersebut dengan istilah me-restart perekonomian.

"Jangan sampai urusan kesehatan atau penanganan Covid ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini sangat berbahaya," katanya dalam pembukaan sidang kabinet, Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Presiden juga meminta Menteri Kesehatan membuat desain perencanaan tes virus Corona yang komprehensif. Dia menilai masih terdapat ketimpangan antara daerah dengan tes virus Corona sangat tinggi, sedangkan daerah lainnya sangat rendah.

Menurutnya, desain perencanaan yang komprehensif itu harus memuat data laboratorium di semua daerah, beserta penghitungan kapasitasnya menguji spesimen virus. Data itu juga bisa menjadi dasar penyaluran reagen di setiap provinsi.

Jokowi menyebut penanganan pandemi virus Corona harus menjadi fokus pemerintah karena saat ini justru muncul tiga klaster baru penularan virus. Klaster tersebut meliputi klaster kantor, klaster keluarga, serta klaster pilkada.

Baca Juga:
Jelang Lebaran, DJP Tegaskan Pegawainya Tidak Boleh Terima Gratifikasi

Pada klaster kantor, ia menyebut masyarakat sering merasa tempat kerjanya aman sehingga kewaspadaan mengendur. Begitu juga pada klaster keluarga, yang kebanyakan orang merasa aman di rumah tetapi ternyata ada risiko penularan virus.

"Justru di situ harus hati-hati. Kita lupa kalau di rumah dan kantor harus mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.

Pada klaster pilkada, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu untuk membuat kebijakan tegas agar pelaksanaan semua tahapan pilkada hingga Desember mendatang tidak menimbulkan klaster baru. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas