EFEK VIRUS CORONA

Jokowi Larang Semua Warga Mudik Lebaran

Dian Kurniati | Selasa, 21 April 2020 | 11:42 WIB
Jokowi Larang Semua Warga Mudik Lebaran

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan melarang semua masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Jokowi mengatakan kebijakan tersebut harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona ke berbagai daerah di Indonesia. Dia juga sempat menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) saat ini telah menjadi episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia.

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

"Dalam rapat hari ini saya ingin mengambil keputusan. Saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Jokowi mengatakan telah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN melakukan mudik Lebaran, pekan lalu. Kini, dia memustuskan melarang seluruh masyarakat mudik ke kampung halaman.

Menurut Presiden, kebijakannya tersebut berdasarkan hasil kajian mendalam di lapangan dan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Survei itu menyebut 68% responden sudah memutuskan untuk tidak mudik.

Baca Juga:
Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Namun, masih ada 24% responden masih berkeras untuk mudik dan 7% telah mudik dan berada di kampung halaman. "Yang tetap masih bersikeras mudik ada 24%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi," ujarnya.

Jokowi pun langsung memerintahkan para menterinya mempersiapkan semua ketentuan tentang pelarangan mudik tersebut. Selain itu, dia kembali meminta agar semua bantuan sosial segera disalurkan untuk mencegah warga di Jabodetabek mudik ke kampung halaman.

Kemarin, Jokowi mulai menyalurkan bantuan berupa paket sembako untuk 1,2 juta warga DKI Jakarta yang terdampak virus Corona. Setelah itu, bantuan sembako juga akan segera diterima oleh 576 ribu keluarga di wilayah Bodetabek.

Baca Juga:
Komentari Penetapan Pemenang Pilpres, Jokowi: Kita Patut Bersyukur

Bantuan paket sembako tersebut senilai total Rp3,2 triliun, terdiri dari Rp2,2 triliun untuk warga DKI Jakarta dan Rp1 triliun untuk warga Bodetabek. Selain itu, ada pula bansos tunai yang akan segera disalurkan. "Minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," ujarnya.

Program kartu pra-kerja juga mulai berjalan pekan lalu. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu pra-kerja tahun ini. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 April 2020 | 12:52 WIB

Keputusan melarang masyarakat mudik Lebaran hendaknya diimbangi dengan berbagai kebijakan pendukung, seperti menghentikan operasional stasiun, terminal, bandara ; penutupan/pengawasan jalan perbatasan daerah, penutupan operasional tempat wisata, pembebasan biaya internet (agar warga bisa video call dengan keluarga di kampung tanpa terkendala pulsa/kuota internet), dsb. Yang gak kalah penting, perlu ada sanksi tegas bagi yg melanggar. Sebab bila tak ada sanksi, khawatirnya masyarakat 'nekat' mudik. #MariBicara

21 April 2020 | 13:08 WIB

dilarang tp bandara terminal stasiun pelabuhan msh dibuka walaupun jam operasional dikurangi. yg terjd penumpukan calon penumpang. mbok ya klo bikin kebijakan disesuaikan smp kelapangan..

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi