Jokowi Larang Semua Warga Mudik Lebaran

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan melarang semua masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Jokowi mengatakan kebijakan tersebut harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona ke berbagai daerah di Indonesia. Dia juga sempat menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) saat ini telah menjadi episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia.

"Dalam rapat hari ini saya ingin mengambil keputusan. Saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Jokowi mengatakan telah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN melakukan mudik Lebaran, pekan lalu. Kini, dia memustuskan melarang seluruh masyarakat mudik ke kampung halaman.

Menurut Presiden, kebijakannya tersebut berdasarkan hasil kajian mendalam di lapangan dan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Survei itu menyebut 68% responden sudah memutuskan untuk tidak mudik.

Namun, masih ada 24% responden masih berkeras untuk mudik dan 7% telah mudik dan berada di kampung halaman. "Yang tetap masih bersikeras mudik ada 24%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi," ujarnya.

Jokowi pun langsung memerintahkan para menterinya mempersiapkan semua ketentuan tentang pelarangan mudik tersebut. Selain itu, dia kembali meminta agar semua bantuan sosial segera disalurkan untuk mencegah warga di Jabodetabek mudik ke kampung halaman.

Kemarin, Jokowi mulai menyalurkan bantuan berupa paket sembako untuk 1,2 juta warga DKI Jakarta yang terdampak virus Corona. Setelah itu, bantuan sembako juga akan segera diterima oleh 576 ribu keluarga di wilayah Bodetabek.

Bantuan paket sembako tersebut senilai total Rp3,2 triliun, terdiri dari Rp2,2 triliun untuk warga DKI Jakarta dan Rp1 triliun untuk warga Bodetabek. Selain itu, ada pula bansos tunai yang akan segera disalurkan. "Minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," ujarnya.

Program kartu pra-kerja juga mulai berjalan pekan lalu. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu pra-kerja tahun ini. (Bsi)