INDIA

Jelang Penunjukan USTR Baru, Ini Rencana India

Muhamad Wildan | Kamis, 11 Februari 2021 | 18:41 WIB
Jelang Penunjukan USTR Baru, Ini Rencana India

Ilustrasi. (ustr.gov)

NEW DELHI, DDTCNews – India akan menjalin komunikasi dengan perwakilan dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang akan ditunjuk Presiden Joe Biden. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan dagang kedua negara.

Adapun pejabat yang dinominasikan sebagai USTR pada periode kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden adalah Katherine Tai. Dia dicalonkan sebagai pengganti USTR yang menjabat pada saat ini, yakni Robert Lightizer.

"Ada pergantian pemerintahan di AS dan kami menunggu USTR baru. Setelah USTR baru resmi menjabat, kami akan membuka dialog untuk memperluas hubungan bisnis antara kedua negara melalui akses pasar, tarif, dan cara-cara lain,” ujar Menteri Perdagangan India Piyush Goyal, dikutip pada Kamis (11/2/2021).

Baca Juga:
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Kedua negara diproyeksi akan mencapai kesepakatan (mini trade deal) atas tarif yang dikenakan oleh India atas beberapa komoditas AS, seperti produk pertanian, produk susu, hingga produk-produk teknologi dan komunikasi.

Sebagai imbal baliknya, Biden diharapkan akan memberikan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) kepada eksportir India. Seperti dilansir livemint.com, high level meeting antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Biden sudah sempat diselenggarakan.

Pada pertemuan tersebut, kedua kepala pemerintahan disebut telah memperbincangkan tentang pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-10, kerja sama mitigasi perubahan iklim, pembentukan Quad, dan lainnya.

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

Namun demikian, Keterangan resmi dari pemerintah tidak mengindikasikan adanya pembicaraan mengenai perdagangan bilateral antara kedua kepala pemerintahan. Pada keterangan sebelumnya, Biden memberikan sinyal AS masih belum memprioritaskan perjanjian perdagangan.

"Saya tidak akan membuat perjanjian perdagangan baru dengan siapapun sampai kita berhasil menarik investasi yang besar di AS untuk pekerja kita," ujar Biden. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak