Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

'Jangan Meminta, tetapi Apa yang Bisa Kamu Sumbangkan kepada Negerimu'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Jangan Meminta, tetapi Apa yang Bisa Kamu Sumbangkan kepada Negerimu'

dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat.

PANDANGAN Soekarno terlempar rapat-rapat ke arah mimbar kecil yang berdiri membelah aula besar Tyuoo Sangi-in. Indera pendengaran Bung Besar ikut siaga menyimak kata per kata yang terlontar cepat dari bibir Radjiman, sosok paling sepuh di forum kecil itu.

Tak cuma Soekarno. Hatta, Yamin, dan A.A. Maramis ikut takzim menyalin argumentasi yang memberondong daya nalar mereka. Belasan pilar penyangga bekas ruang Volksraad pun bergeming menyaksikan betapa cekatannya Radjiman, dokter bedah kepercayaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menjabarkan rancangan awal dasar-dasar keuangan bagi cikal bakal republik.

Seolah tak ingin ada jeda dalam menyiapkan kemerdekaan, Radjiman tetap menggelar rapat kecil bersama tujuh tokoh lainnya. Pertemuan diadakan di sela masa reses persidangan Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai alias Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada rentang 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945.

Lewat diskusi itulah, sebelum akhirnya diboyong ke masa sidang kedua, Radjiman menyodorkan prinsip penting tentang sumber penerimaan utama negara: pemungutan pajak. Dalam butir keempat dari lima usulan yang ditawarkan, Radjiman tegas menyebutkan bahwa pajak harus diatur hukum.

Anggota lainnya sepakat.

Kaitan erat antara Radjiman dengan pajak terekam jelas dalam dokumen otentik notulen sidang BPUPKI koleksi AK Pringgodigdo yang sempat 'terkubur' lama di Belanda. Arsip ini baru kembali ke Indonesia pada 1994 silam, sebelum akhirnya dibuka terbatas oleh ANRI pada September 2017.

Perlu dipahami, referensi risalah sidang BPUPKI sejak orde baru hanya terbatas pada salinan yang disimpan AG Pringgodigdo (kakak AK Pringgodigdo) yang kemudian dipinjam oleh Muhammad Yamin.

Mengacu pada dokumentasi yang sempat dirampas Belanda, tercatat bahwa ada masa persidangan BPUPKI lanjutan yang berjalan pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Lantas pada 14 Juli 1945, diksi padjak kembali muncul dalam Rancangan Undang-undang Dasar (UUD) Kedua Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 butir kedua. Bunyinya, "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang".

Beranjak dari situ, urusan pajak menjadi salah satu resep penting dalam memformulasikan pilar keuangan negara. Sidang BPUPKI juga merumuskan begrotingsrecht alias Undang-undang Anggaran, induk dari UU APBN saat ini.

"Pajak yang mengenai penghidupan rakyat dan keuangan negara harus juga didasarkan atas undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU seperti juga halnya di negeri lain-lain," bunyi pembahasan Pasal 23 rancangan UUD 1945.

Rentetan persidangan BPUPKI yang dipimpinan Radjiman Wedyodiningrat menancapkan tonggak penting bagi sistem perpajakan di Tanah Air. Hal ini membuat pemerintah, berselang 72 tahun setelahnya, menjadikan 14 Juli sebagai Hari Pajak.

Sebenarnya, gegap gempita Hari Pajak sah-sah saja jika dikaitkan dengan ide cemerlang Radjiman dalam menyodorkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Namun, sebenarnya ada banyak nilai hidup lainnya yang bisa dikutip dari ikhtisar perjalanan seorang Radjiman.

Sebagai sahabat dekat Sosrokartono, kakak dari RA Kartini, Radjiman tidak asing dengan jalur pergerakan kemerdekaan. Selepas pensiun dari posisinya sebagai dokter keraton, Radjiman makin erat dengan pergerakan nasional. Hingga akhirnya dirinya dipilih Jepang untuk memimpin BPUPKI, kawah candradimuka bagi nama-nama besar yang mendirikan bangsa ini.

Usai larut dalam ingar kemerdekaan, Radjiman yang sempat menjadi anggota DPR memilih mengisi hari-hari di Dukuh Dirgo, Desa Walikukun, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Radjiman enggan tinggal di Jakarta sebagai pusat kekuasaan republik yang baru lahir.

Dikisahkan oleh sang cucu, dr. Retno Widowati Soebaryo, Radjiman sempat menyampaikan alasannya enggan tinggal di ibu kota. Ketimbang lebih banyak tampil di atas panggung, Radjiman lebih memilih melanjutkan perjuangan di akar rumput.

"Jangan pernah minta sesuatu pada negeri ini, tapi apa yang bisa kamu sumbangkan pada negerimu."

Pesan itu disampaikan Radjiman kepada putrinya dalam sebuah acara keluarga. Siapa sangka, seorang Radjiman ternyata melontarkan pernyataan ini lebih dulu ketimbang Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F Kennedy, yang juga menyampaikan kutipan bermakna serupa saat menjabat pada 1961.

Dari Radjiman, kita dibuat yakin bahwa tidak ada yang muskil. Dokter serbabisa itu menorehkan tinta emas lini masa perpajakan nasional. Ada benang merah antara latar medis seorang Radjiman dengan landasan hukum perpajakan Tanah Air yang dia letakkan.

Kalau pasien perlu diberi deskripsi tuntas tentang penyakit-penyakitnya, masyarakat juga perlu disodori pemahaman lugas di balik kenapa-harus-ada-pajak. Orang sakit rela membayar dokter demi sembuh. Sewajarnya, masyarakat pun berhak tahu ada kompensasi positif apa saja dari pajak yang dibayarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kutipan, sejarah, tokoh, dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, sejarah pajak, Hari Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Agustus 2021 | 13:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Simak, Sejarah Pajak Anjing di Indonesia

Minggu, 18 Juli 2021 | 14:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Awasi Kinerja Penerimaan dan Keuangan WP di KPP Madya, DJP Pakai Ini

Minggu, 18 Juli 2021 | 09:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Lewat Ini, DJP Tahu Hubungan WP dengan Keluarga dan Perusahaannya

Minggu, 18 Juli 2021 | 07:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Identifikasi Kemampuan Bayar Wajib Pajak, DJP Pakai Aplikasi Ini

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP