Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Jangan Gunakan Debt Collector'

A+
A-
4
A+
A-
4

JAKARTA, DDTCNews—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengimbau agar lembaga keuangan dan perbankan tidak menggunakan jasa penagih utang (debt collector) dalam menagih piutangnya ke nasabah.

Wimboh mengatakan OJK telah membuat kebijakan untuk merestrukturisasi atau menangguhkan pembayaran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah, sektor informal, dan ojek online selama 1 tahun. Para nasabah juga bisa mendapatkan keringanan baik berupa pokok atau bunga.

“Kami imbau jangan gunakan debt collector, karena ini restructuring bisa dengan teknologi, online, sudah kami sediakan. Jangan sampai datang berbondong-bondong. Kalau memang [restructuring] dilakukan dengan konfirmasi dokumen, bisa dikirim,” ujarnya

Wimboh menambahkan untuk kredit di atas Rp10 miliar, kebijakan OJK adalah penilaian kolektabilitas diterapkan hanya dengan satu pilar, yaitu ketepatan membayar. Ini penting karena kalau pembayaran lancar, bank atau lembaga keuangan tidak harus membentuk cadangan, sehingga tidak memberatkan.

“Dengan mekanisme itu kami harapkan pinjaman masuk kategori lancar. Pada kondisi normal, penilaian kolektabilitas hanya dengan satu pilar ini tentu tidak bisa. Jadi ini ada dua sisi, baik peminjam maupun pemberi pinjaman akan mendapatkan insentif,” katanya.

Kebijakan berikutnya, lanjut Wimboh, apabila kreditnya lebih besar, maka restructuring bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Peminjam juga bisa mendapatkan pengurangan pokok atau bunga atas dasar kesepakatan tersebut. (Bsi)

Topik : OJK, kredit UMKM, kredit ojol, penangguhan kredit, restrukturisasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Januari 2020 | 13:13 WIB
OTORITAS JASA KEUANGAN

Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK, Ini Rencana Suahasil

Senin, 07 Oktober 2019 | 16:05 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA

Menganalisis Kewajaran dalam Restrukturisasi Bisnis

Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN

Fintech Rambah Layanan Akuntansi & Perpajakan

Selasa, 16 April 2019 | 15:22 WIB
JASA KEUANGAN

OJK: Iklan Lembaga Jasa Keuangan Harus Perhatikan 4 Aspek Ini

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah