Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jadi Presidensi G20, Indonesia Bakal Fokus Isu Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Jadi Presidensi G20, Indonesia Bakal Fokus Isu Pajak Digital

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Forum Asia Tech x Singapore’s ATxSummit.

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Indonesia memiliki agenda kepentingan yang akan dijalankan saat menduduki kursi presidensi G20 pada 2022.

Airlangga menyampaikan kepentingan tersebut tentang tindak lanjut konsensus global pajak ekonomi digital. Menurutnya, Indonesia akan mendorong kepastian konsensus pajak ekonomi digital, termasuk pada aspek teknis penerapan kebijakan.

"Ada banyak masalah terutama pada pajak digital karena melibatkan banyak sektor. Di bawah presidensi Indonesia, kami ingin pastikan kapan pajak ekonomi digital diimplementasikan," katanya dalam Forum Asia Tech x Singapore’s ATxSummit, dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Baca Juga: Tren Penyelundupan Minuman Ringan Meningkat Usai Pajak Gula Diterapkan

Airlangga menjelaskan tantangan pajak ekonomi digital adalah memastikan negara tidak kehilangan pendapatan atas aktivitas ekonomi secara daring. Selain itu, aspek keadilan pajak juga menjadi isu krusial dalam implementasi pajak ekonomi digital secara internasional.

Fokus isu keadilan yaitu pada perusahaan multinasional digital dan tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat beroperasi. Dia berharap hak negara mendapatkan penerimaan bisa terjaga dan pelaku usaha juga mendapatkan kepastian dalam jangka panjang.

"Keadilan pajak sangat penting untuk hal ini, terutama pada rezim perpajakan bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik. Kami akan coba sampaikan solusinya," jelas Airlangga.

Baca Juga: Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Sebagai informasi, saat ini sudah ada proposal konsensus global pajak digital melalui Pilar 1 dan Pilar 2. Konsensus atas Pilar 1: Unified Approach akan membuat semua negara memiliki hak pemajakan yang lebih pasti dan adil tanpa melihat kehadiran fisik.

Sebab, selama ini banyak negara kesulitan memungut pajak dari perusahaan multinasional karena mengharuskan kehadiran fisik yang masuk dalam konsep bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki nilai omzet €20 miliar dalam setahun dengan tingkat profitabilitas di atas 10%. Perusahaan tidak termasuk sektor ekstraktif dan jasa keuangan. Sebanyak 20%-30% dari kelebihan laba di atas 10% akan dialokasikan ke yurisdiksi pasar.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Sementara itu, Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) akan mengatur penerapan pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional. Meski demikian, tetap ada ketentuan carve-out 5% yang menjadi ruang pemberian insentif pajak.

Ketentuan pajak minimum global akan memastikan semua perusahaan multinasional membayar pajak sesuai yang telah disepakati. Ketentuan pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan yang memiliki threshold omzet konsolidasi €750 juta. Persetujuan multilateral akan dibuka pada 2022 dan implementasi kebijakan pada tahun fiskal 2023. (rig)

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini
Topik : pajak digital, ekonomi digital, menko perekonomian airlangga, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Usulan Partai Demokrat Soal Pajak Capital Gains Dikritik

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:00 WIB
FILIPINA

Tarif Baru Ditunda, Sekolah Swasta Menolak Dipungut Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan