Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Pajak untuk Instrumen Investasi Disiapkan

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan insentif pajak untuk beberapa instrumen investasi untuk memperdalam pasar keuangan. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (1/3/2019).

Insentif ini akan diterapkan untuk instrumen investasi kolektif yang memiliki jangka waktu menengah lama. Instrumen itu antara lain mencakup infrastructure funds (DINFRA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan otoritas telah menyelesaikan pembahasan insentif pajak untuk investasi jangka panjang yang masuk dalam beberapa instrumen tersebut.

Baca Juga: Antisipasi Efek Perang Dagang, Zona Perdagangan Bebas Diperluas

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti lesunya pendapatan negara per Januari 2019. Pendapatan negara hanya mampu tumbuh 4,99%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,37%. Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah lesunya harga minyak.

Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan pajak yang masih double digit untuk sektor manufaktur memberikan optimisme otoritas fiskal dalam pengamanan target penerimaan pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik, 2 Daerah Ini Bakal Jadi Percontohan
  • Proses finalisasi

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan mengatakan regulasi terkait dengan insentif pajak untuk instrumen investasi ini memang sedang dalam tahap finalisasi.

“Regulasi sedang diproses Kemenkumham,”

  • Menciptakan Kesetaraan

Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) Edward Lubis mengaku tidak mengetahui rencana insentif tersebut. Namun demikian, dia berharap ada kabar baik dari pemerintah. Pasalnya, selama ini setiap instrumen investasi memiliki regulasi yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda pula.

Baca Juga: Ini Daftar Pihak yang Bisa Nikmati Insentif Kendaraan Listrik

“Kami berharap itu dapat menciptakan equal tax treatment untuk semua instrument investasi kolektif dan dapat menyederhanakan skema pajak seperti yang kami inginkan,” katanya

  • Pengaruh Harga Migas

Turunnya kinerja pendapatan negara dipengaruhi anjloknya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai efek dari turunnya harga minyak serta loyonya kinerja pajak pertambahan nilai (PPN). Kinerja PPN pun diperkirakan masih akan tertekan sampai Mei 2019 karena efek restitusi dipercepat.

  • Cashflow Perusahaan Membaik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya peningkatan restitusi hingga 40% dalam dua bukan terakhir menunjukkan adanya arus kas korporasi yang akan semakin baik. Meskipun demikian, hal itu berdampak pada tergerusnya penerimaan negara pada periode tersebut.

Baca Juga: Selain Insentif Fiskal, Ada 3 Insentif Nonfiskal Kendaraan Listrik

"Selaka 2 bulan kita sudah mendapat restitusi 40% dibanding tahun lalu. Artinya company cashflow-nya bagus," katanya.

  • Performa Manufaktur Masih Beri SInyal Optimisme

Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak pada 2019 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Optimisme ini muncul karena melihat realisasi pada tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur.

"Pada 2017 naik 18% dan tahun lalu 11%. Agak lebih rendah, tapi tetap double digit dan masih di atas pertumbuhan ekonomi RI," tuturnya

Baca Juga: Ini 14 Jenis Insentif Fiskal untuk Kendaraan Listrik
  • Strategi Frontloading Jadi Kebutuhan, Bukan Hobi

Strategi frontloading yang diambil pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) dinilai menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di tingkat global. Per akhir Januari 2019, pemerintah telah merealisasikan penerbitan SBN neto senilai Rp 119,537 triliun. Nilai tersebut setara 30,73% dari total target dalam APBN 2019.

"Jadi artinya, penerbitan SBN kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Saya menerbitkan surat utang bukan karena hobi, tapi karena itu adalah amanat undang undang," ujarnya.

  • Bank Indonesia Beri Sinyal Pelonggaran Moneter

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan suku bunga acuan memang sudah mencapai titik puncaknya pada saat ini. "Ke depan, arah suku bunga akan turun kalau memang stabilitas ini bisa kita jaga," katanya. (kaw)

Baca Juga: Ini Pertimbangan Resmi Pemerintah Terbitkan Perpres Kendaraan Listrik

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan otoritas telah menyelesaikan pembahasan insentif pajak untuk investasi jangka panjang yang masuk dalam beberapa instrumen tersebut.

Baca Juga: Antisipasi Efek Perang Dagang, Zona Perdagangan Bebas Diperluas

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti lesunya pendapatan negara per Januari 2019. Pendapatan negara hanya mampu tumbuh 4,99%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,37%. Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah lesunya harga minyak.

Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan pajak yang masih double digit untuk sektor manufaktur memberikan optimisme otoritas fiskal dalam pengamanan target penerimaan pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik, 2 Daerah Ini Bakal Jadi Percontohan
  • Proses finalisasi

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan mengatakan regulasi terkait dengan insentif pajak untuk instrumen investasi ini memang sedang dalam tahap finalisasi.

“Regulasi sedang diproses Kemenkumham,”

  • Menciptakan Kesetaraan

Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) Edward Lubis mengaku tidak mengetahui rencana insentif tersebut. Namun demikian, dia berharap ada kabar baik dari pemerintah. Pasalnya, selama ini setiap instrumen investasi memiliki regulasi yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda pula.

Baca Juga: Ini Daftar Pihak yang Bisa Nikmati Insentif Kendaraan Listrik

“Kami berharap itu dapat menciptakan equal tax treatment untuk semua instrument investasi kolektif dan dapat menyederhanakan skema pajak seperti yang kami inginkan,” katanya

  • Pengaruh Harga Migas

Turunnya kinerja pendapatan negara dipengaruhi anjloknya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai efek dari turunnya harga minyak serta loyonya kinerja pajak pertambahan nilai (PPN). Kinerja PPN pun diperkirakan masih akan tertekan sampai Mei 2019 karena efek restitusi dipercepat.

  • Cashflow Perusahaan Membaik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya peningkatan restitusi hingga 40% dalam dua bukan terakhir menunjukkan adanya arus kas korporasi yang akan semakin baik. Meskipun demikian, hal itu berdampak pada tergerusnya penerimaan negara pada periode tersebut.

Baca Juga: Selain Insentif Fiskal, Ada 3 Insentif Nonfiskal Kendaraan Listrik

"Selaka 2 bulan kita sudah mendapat restitusi 40% dibanding tahun lalu. Artinya company cashflow-nya bagus," katanya.

  • Performa Manufaktur Masih Beri SInyal Optimisme

Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak pada 2019 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Optimisme ini muncul karena melihat realisasi pada tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur.

"Pada 2017 naik 18% dan tahun lalu 11%. Agak lebih rendah, tapi tetap double digit dan masih di atas pertumbuhan ekonomi RI," tuturnya

Baca Juga: Ini 14 Jenis Insentif Fiskal untuk Kendaraan Listrik
  • Strategi Frontloading Jadi Kebutuhan, Bukan Hobi

Strategi frontloading yang diambil pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) dinilai menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di tingkat global. Per akhir Januari 2019, pemerintah telah merealisasikan penerbitan SBN neto senilai Rp 119,537 triliun. Nilai tersebut setara 30,73% dari total target dalam APBN 2019.

"Jadi artinya, penerbitan SBN kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Saya menerbitkan surat utang bukan karena hobi, tapi karena itu adalah amanat undang undang," ujarnya.

  • Bank Indonesia Beri Sinyal Pelonggaran Moneter

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan suku bunga acuan memang sudah mencapai titik puncaknya pada saat ini. "Ke depan, arah suku bunga akan turun kalau memang stabilitas ini bisa kita jaga," katanya. (kaw)

Baca Juga: Ini Pertimbangan Resmi Pemerintah Terbitkan Perpres Kendaraan Listrik
Topik : investasi, insentif pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:55 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:23 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:15 WIB
PMK No.117/2019
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 19:17 WIB
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 18:57 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 17:06 WIB
HARI JADI KE-12 DDTC
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 14:15 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Agustus 2019 | 16:17 WIB
RAPBN 2020