Insentif Pajak Saja Tak Cukup, Regulasi di RI Perlu Ikuti Tren Global

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menilai Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi asing.

Thomas mengatakan investor lebih membutuhkan kerangka regulasi yang lebih berkepastian ketimbang insentif pajak. Menurutnya, regulasi yang berlaku juga perlu diselaraskan dengan tren global.

"Tax incentives kita banyak, kenapa investasi juga masih belum [masuk]? Memang saya rasa regulasi itu adalah mungkin kunci," katanya, Rabu (15/1/2025).

Thomas mengatakan Indonesia telah menawarkan berbagai skema insentif pajak untuk menarik investasi asing. Namun, pemberian insentif pajak tersebut ternyata tidak secara otomatis meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Menurutnya, kebanyakan investor asing tidak lagi mengutamakan insentif pajak saat memiliki tujuan investasi. Sebab, investor lebih mempertimbangkan kesesuaian kerangka regulasi yang berlaku dengan kebutuhan usahanya.

Dia kemudian mencontohkan hasil pertemuannya dengan petinggi Oracle yang justru meminta penyesuaian kerangka regulasi. Perusahaan tersebut meminta pemerintah membuat regulasi yang dapat memfasilitasi impor bahan baku hasil daur ulang.

"Kita jangan melihat dari insentif-insentif terus, apalagi kalau di Kementerian Keuangan, kita selalu bicara tax incentives," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan mengenai investasi dari pemerintah sebelumnya. Sejauh ini, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk.

Di sisi lain, terdapat fasilitas nonfiskal seperti relaksasi visa untuk investor.

"Karena mereka keinginannya berada di satu tempat, [terdapat] kemudahan untuk beroperasi,. Dia inginnya bawa koper saja langsung masuk pabrik, sudah bisa mulai jalan," katanya. (sap)