Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Insentif Diskon PPN Rumah Diperpanjang, Ini Kata Kepala BKF

A+
A-
2
A+
A-
2
Insentif Diskon PPN Rumah Diperpanjang, Ini Kata Kepala BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Melalui PMK 103/2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberi perpanjangan waktu insentif pajak pertambahan nilai (PPN) rumah atau properti ditanggung pemerintah (DTP) hingga Desember 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan perpanjangan periode insentif tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang kini alokasinya mencapai Rp744,75 triliun.

"Insentif diskon pajak properti ini perlu diperpanjang untuk memberikan stimulus konsumsi untuk menjaga ritme pemulihan ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga: Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Febrio mengatakan peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya virus Corona varian Delta telah memaksa pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada menurunnya mobilitas masyarakat dan berdampak pada memperlambat kegiatan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, lanjutnya, pemerintah perlu tetap memberikan stimulus agar ekonomi tetap bergerak, termasuk dengan memperpanjang periode insentif PPN rumah DTP. Insentif ini akan efektif mendorong masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas membeli rumah walaupun saat PPKM.

“Selama pandemi terlihat bahwa pendapatan kelas menengah relatif tidak terdampak secara signifikan tetapi pengeluarannya terdampak pembatasan aktivitas dan gangguan kepercayaan dalam melakukan aktivitas," ujarnya.

Baca Juga: Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Dia menyebut sektor perumahan menjadi salah satu sektor strategis nasional. Pada 2020, sektor perumahan memiliki tenaga kerja hampir 8,5 juta orang atau 6,59% dari total tenaga kerja nasional.

Dari sisi produksi, aktivitas pembangunan perumahan telah memberikan kontribusi 13,6% pada PDB nasional 2020. Sementara dari sisi pengeluaran, setiap pembangunan atau penjualan rumah tinggal akan tercatat pada investasi bangunan yang pada 2020 porsinya mencapai 14,46% PDB nasional.

Pada kuartal II/2021, sektor jasa real estat mampu tumbuh 2,82%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 0,94%. Sementara itu, sektor jasa konstruksi tumbuh sebesar 4,42%, setelah mengalami kontraksi 0,79% pada kuartal sebelumnya.

Baca Juga: Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

Di sisi lain, investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II/2021 tumbuh 7,54%, meningkat dari kuartal sebelumnya yang masih minus 0,23%.

Sesuai dengan PMK 103/2021, insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021.

insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Baca Juga: Pacu Produksi Film Asing, Negara Tetangga Ini Tawarkan Insentif Pajak

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi. Unit rumah tapak atau rumah susun tersebut tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Adapun orang pribadi tersebut meliputi warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan. Kemudian, ada warga negara asing (WNA) yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan rumah. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 103/2021 di sini. (kaw)

Baca Juga: Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar
Topik : PMK 103/2021, PMK 21/2021, PPN rumah, PPN DTP, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Juni 2022 | 15:00 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Soal Pemeriksaan Kelayakan Penerima Tax Holiday, BPK Temukan Isu Ini

Minggu, 05 Juni 2022 | 07:00 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Pengawasan Insentif PPh Badan Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Sabtu, 04 Juni 2022 | 12:30 WIB
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti DJP Soal Pengelolaan Insentif Pajak yang Belum Terpusat

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut