Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Usul Bappenas Cegah Pengangguran

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk memberikan asuransi kepada bernama 'asuransi pengangguran', usulan ini diharapkan mampu menjadi salah satu pilihan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari asuransi pengangguran tersebut. Manfaat itu akan jelas berbeda dengan manfaat atas program Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah berlaku selama ini.

“Penerima asuransi akan mendapatkan manfaat pada saat dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan ada bantalan untuk bisa mencari pekerjaan baru, hal ini jadi keunggulan program asuransi pengangguran,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/11).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi

Manfaat yang bisa diperoleh melalui program asuransi pengangguran tentunya tidak akan sebesar Upah Minimum Regional (UMR). Bahkan, penyelenggaraan dan penerapannya pun akan dibatasi oleh pemerintah.

Program asuransi pengangguran menjadi tanggung jawab BPJS-Ketenagakerjaan. Bambang menambahkan program tersebut masih perlu dibahas oleh Bappenas dan pemerintah.

Pasalnya, pemerintah masih memprioritaskan perbaikan program JHT terkait tata cara dan perluasan cakupan penerima manfaat JHT. Namun, hingga saat ini belum bisa memproyeksikan saat yang tepat untuk menjalankan program asuransi pengangguran.

Baca Juga: Senator Ingin Cabut Lagi Pemotongan Pajak

Bambang mengharapkan program 'asuransi pengangguran' ini bisa direalisasikan secepat mungkin, demi mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. (Gfa)

“Penerima asuransi akan mendapatkan manfaat pada saat dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan ada bantalan untuk bisa mencari pekerjaan baru, hal ini jadi keunggulan program asuransi pengangguran,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/11).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi

Manfaat yang bisa diperoleh melalui program asuransi pengangguran tentunya tidak akan sebesar Upah Minimum Regional (UMR). Bahkan, penyelenggaraan dan penerapannya pun akan dibatasi oleh pemerintah.

Program asuransi pengangguran menjadi tanggung jawab BPJS-Ketenagakerjaan. Bambang menambahkan program tersebut masih perlu dibahas oleh Bappenas dan pemerintah.

Pasalnya, pemerintah masih memprioritaskan perbaikan program JHT terkait tata cara dan perluasan cakupan penerima manfaat JHT. Namun, hingga saat ini belum bisa memproyeksikan saat yang tepat untuk menjalankan program asuransi pengangguran.

Baca Juga: Senator Ingin Cabut Lagi Pemotongan Pajak

Bambang mengharapkan program 'asuransi pengangguran' ini bisa direalisasikan secepat mungkin, demi mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. (Gfa)

Topik : bambang brodjonegoro, bappenas, pengangguran, bpjs ketenagakerjaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK