Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Sikap Final Fraksi-fraksi di DPR

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 6 dari 10 fraksi yang ada di DPR sudah menyampaikan pandangan mini fraksinya terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR, Senin (27/6).

Dari 6 fraksi itu, 5 di antaranya kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Lima fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengatakan meski keberhasilan tax amnesty masih meragukan, Indonesia tetap membutuhkannya karena situasi fiskal yang bergejolak. “Indonesia butuh dana untuk menutupi kekurangan penerimaan negara,” ujarnya.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Juru Bicara Fraksi Golkar Soepriyatno menekankan program pengampunan pajak harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan secara menyeluruh. Karena itu, tax amnesty harus diikuti dengan kenaikan tax ratio, pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Evi Zainal Abidin menyatakan Demokrat menyatakan setuju membawa RUU Pengampunan Pajak ke tingkat paripurna. “Tapi kami ingatkan pemerintah untuk mewaspadai praktik kecurangan, termasuk pencucian uang melalui tax amnesty,” katanya.

Juru Bicara Fraksi PAN Ahmad Najib Badratullan mengungkapkan tidak ada masalah dengan naskah RUU Tax Amnesty. Fraksinya berharap program tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, dan negara wajib melindungi kerahasiaan data peserta tax amnesty.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Senada dengan PAN, Fraksi PKB berpendapat tax amnesty akan dapat meningkatkan investasi. “Kami sarankan pemerintah nutuk tetap menggencarkan sosialisasi tax amnesty  di berbagai daerah supaya program ini sukses,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Zainal Abidin.

Adapun, Juru Bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menyatakan keberatan dan belum sependapat dengan naskah RUU Pengampunan Pajak. “Kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Ketua DPR: Kepatuhan Formal Bisa Jadi Modal Politik Caleg

Juru Bicara Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengatakan meski keberhasilan tax amnesty masih meragukan, Indonesia tetap membutuhkannya karena situasi fiskal yang bergejolak. “Indonesia butuh dana untuk menutupi kekurangan penerimaan negara,” ujarnya.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Juru Bicara Fraksi Golkar Soepriyatno menekankan program pengampunan pajak harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan secara menyeluruh. Karena itu, tax amnesty harus diikuti dengan kenaikan tax ratio, pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Evi Zainal Abidin menyatakan Demokrat menyatakan setuju membawa RUU Pengampunan Pajak ke tingkat paripurna. “Tapi kami ingatkan pemerintah untuk mewaspadai praktik kecurangan, termasuk pencucian uang melalui tax amnesty,” katanya.

Juru Bicara Fraksi PAN Ahmad Najib Badratullan mengungkapkan tidak ada masalah dengan naskah RUU Tax Amnesty. Fraksinya berharap program tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, dan negara wajib melindungi kerahasiaan data peserta tax amnesty.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Senada dengan PAN, Fraksi PKB berpendapat tax amnesty akan dapat meningkatkan investasi. “Kami sarankan pemerintah nutuk tetap menggencarkan sosialisasi tax amnesty  di berbagai daerah supaya program ini sukses,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Zainal Abidin.

Adapun, Juru Bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menyatakan keberatan dan belum sependapat dengan naskah RUU Pengampunan Pajak. “Kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Ketua DPR: Kepatuhan Formal Bisa Jadi Modal Politik Caleg
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, DPR
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI