Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Ini Saran Pakar Soal Kebijakan Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Saran Pakar Soal Kebijakan Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan fiskal khususnya terkait dengan instrumen perpajakan dinilai bakal menjadi pemain utama yang dapat menopang perekonomian nasional pada masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan kebijakan stimulus dan insentif pajak masih menjadi agenda utama dalam masa pandemi. Meski begitu, sambungnya, menjaga sumber penerimaan juga tidak kalah penting.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan adanya keseimbangan antara memberikan relaksasi melalui insentif dan kebutuhan untuk mengamankan penerimaan negara dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Proyek yang Dapat Insentif Pajak Daerah Bakal Selektif

"Masih ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan kebijakan insentif untuk pemulihan ekonomi dan kebutuhan mobilisasi penerimaan," katanya dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020).

Bawono menuturkan kebijakan pajak pada fase pemulihan ekonomi dihadapkan dengan beberapa masalah klasik seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, tax ratio yang rendah, dan masih besarnya tax gap baik dari sisi kepatuhan maupun kebijakan.

Hal tersebut menyebabkan struktur penerimaan pajak menjadi tidak seimbang karena adanya perbedaan besar antara kontribusi sektor usaha kepada PDB nasional dan kontribusi yang diberikan dalam bentuk penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Tantangan lain yang menanti dalam masa pemulihan ekonomi antara lain masih besarnya porsi shadow economy seperti sektor informal dan munculnya jenis pekerjaan nonstandard yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh administrasi pajak.

“Persoalan ketimpangan kekayaan dan harta juga menjadi tantangan lain dalam perumusan serta pengelolaan kebijakan di masa depan,” tutur Bawono.

Kebijakan pajak pada masa pemulihan ekonomi juga mempunyai sejumlah modal besar untuk tetap mengoptimalisasi penerimaan. Misal, faktor bonus demografi yang akan meningkatkan populasi kelas menengah dan kelompok kaya sebagai sumber penerimaan negara.

Baca Juga: Kemenkeu: Klaster Perpajakan Bakal Tekan Biaya Ekonomi di Daerah

Lalu, lanjut Bawono, model bisnis dan globalisasi secara elektronik yang saat ini terus berkembang juga menjadi peluang lain bagi pemerintah untuk mendapatkan jaminan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, konsistensi penerapan kebijakan fiskal terutama dalam regulasi pajak menjadi kunci bagi pemerintah untuk melakukan mobilisasi penerimaan pajak tanpa mengganggu proses pemulihan ekonomi.

Di samping itu, instrumen kebijakan sudah berada di tangan otoritas. Kebijakan tersebut antara lain UU Cipta Kerja dengan kluster perpajakan untuk kepastian hukum, meningkatkan daya saing, dan mendorong kemudahan berusaha.

Baca Juga: Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

Kemudian, kebijakan reformasi pajak dengan lima pilar utama yaitu pembenahan organisasi, SDM, teknologi dan basis data, proses bisnis dan regulasi yang harus dituntaskan secara komprehensif. Aspek ini penting untuk meningkatkan basis pajak dan mengurangi tax gap.

Selanjutnya, kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 dan Renstra DJP 2020-2024 yang dapat menjadi alat untuk mendorong kebijakan fiskal lebih fleksibel dan efektif dalam upaya optimalisasi penerimaan.

"Visi kebijakan sudah tersedia dan sekarang bagaimana konsistensi dalam implementasi seperti reformasi pajak komprehensif dan menjalankan Renstra DJP 2020-2024. Hal ini [konsistensi] diperlukan karena ada syarat minimum angka tax ratio," ujar Bawono. (rig)

Baca Juga: Perpres Baru! Proyek Strategis Nasional Kini Bebas Pungutan BPHTB

Topik : kebijakan pajak, pemulihan ekonomi, mobilisasi penerimaan, insentif pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 10:15 WIB
KOTA PAREPARE
Kamis, 26 November 2020 | 09:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 09:21 WIB
RUMANIA
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG