Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Kriteria Pembeli Produk Digital dari Luar Negeri yang Kena PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Kriteria Pembeli Produk Digital dari Luar Negeri yang Kena PPN

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.
 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 48/2020, pemerintah juga mengatur kriteria dari pembeli barang atau penerima jasa yang bertransaksi dengan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pemungut PPN.

Pembeli barang atau penerima jasa yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud atau jasa kena pajak (JKP).

“Dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian BKP tidak berwujud atau JKP karena pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik,” demikian penggalan kutipan Pasal 1 dalam PMK 48/2020.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan Perpajakan

Pembeli barang atau pemanfaat jasa dari luar wilayah Indonesia melalui sistem elektronik inilah yang mulai 1 Juli 2020 akan dikenakan PPN. Tarif PPN yang akan dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP). DPP adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut.

Pemungutan PPN akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut pada saat pembayaran. Secara lebih terperinci, terdapat tiga kriteria pembeli barang atau penerima jasa yang diatur dalam PMK 48/2020.

Pertama, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Pembeli barang atau penerima jasa dianggap memenuhi kriteria ini jika alamat korespondensi atau penagihan terletak atau berlokasi atau berada di Indonesia.

Baca Juga: Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Dapat Diakui Jadi Kredit Pajak

Selain itu, pembeli barang atau penerima jasa dianggap dianggap bertempat atau berkedudukan di Indonesia jika pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Kedua, melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Ketiga, bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Ketiga kriteria ini tidak harus bersifat akumulatif. Artinya, jika salah satu kriteria terpenuhi, terhadap pembeli barang atau penerima jasa itu akan dipungut PPN. Simak pula artikel ‘Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Pengenaan PPN Produk Digital Luar Negeri’. (kaw)

Baca Juga: Duh, Ditjen Pajak Sebut Pertukaran Informasi Keuangan Terhambat Corona
Topik : PMK 48/2020, PPN, produk digital, PMSE, DJP, kartu kredit
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 15:57 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:49 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:55 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:02 WIB
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:55 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
PROVINSI RIAU
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:55 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 15:40 WIB
KABUPATEN BANDUNG