Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Pemerintah Ingin Pungut Cukai Kantong Plastik

0
0

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. 

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun menuai penolakan dari beberapa pelaku industri, Kementerian Keuangan terus maju untuk mengeksekusi pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Otoritas membeberkan sejumlah alasan perlunya kantong plastik menjadi barang kena cukai (BKC) baru.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memaparkan setidaknya ada beberapa alasan yang membuat pengenaan cukai pada kantong plastik diperlukan.Pertama, isu pencemaran lingkungan yang tidak hanya mencemari laut secara menyeluruh, tetapi juga biota laut di dalamnya.

“Kalau melihat statistik, kita itu penghasil kedua terbesar sampah plastik yang menuju ke laut. Pertama itu China,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Soal Keuntungan Kawasan Berikat Mandiri, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Kedua, plastik baru bisa terurai sekitar 500 tahun kemudian. Meskipun, lanjutnya, ada pula plastic yang bisa terurai dalam jangka 2-3 tahun. Kondisi ini, sambung Heru, akan merusak tanah yang pada akhirnya mengganggu kesuburan.

Ketiga, beberapa elemen masyarakat sudah mulai sadar lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan plastik, seperti menggunakan kantong belanja yang terbuat dari blacu atau karung bekas.

Dia mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (pemda) yang berinisiatif mendorong gaya hidup minim plastik. Beberapa pemda tersebut seperti Balikpapan, Banjarmasin, Bogor dan Surabaya. Pemda Surabaya, menurutnya, sangat kreatif dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan plastik dengan reward point atau token yang bisa digunakan untuk naik bus.

Baca Juga: Ingin Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri? Harus Patuh Pajak

Beberapa legal framework juga sudah keluar seperti Peraturan Pemerintah (PP). Ritel-ritel juga sudah memungut sekitar Rp200-Rp500 per kantong plastik untuk memberi pilihan pada masyarakat dalam penggunaan plastik. Namun, antara satu ritel dengan yang lainnya tidak seragam.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program pencegahan dari kerusakan lingkungan yang sistematis, strategik dan seragam, sehingga digunakan cukai untuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Cukai dianggap sebagai salah satu alat fiskal yang efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran barang yang dianggap membahayakan masyarakat. Pemerintah berpikir supaya program pencegahan dari kerusakan lingkungan menjadi sistematis dan seragam.

Baca Juga: Bea Cukai Luncurkan Kawasan Berikat Mandiri, Apa Itu?

“Makanya konsep yang dipakai adalah cukai. Kenapa cukai? Cukai secara teori dan praktik memang dimaksudkan sebagai salah satu tools yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran,” jelasnya (kaw)

“Kalau melihat statistik, kita itu penghasil kedua terbesar sampah plastik yang menuju ke laut. Pertama itu China,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Soal Keuntungan Kawasan Berikat Mandiri, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Kedua, plastik baru bisa terurai sekitar 500 tahun kemudian. Meskipun, lanjutnya, ada pula plastic yang bisa terurai dalam jangka 2-3 tahun. Kondisi ini, sambung Heru, akan merusak tanah yang pada akhirnya mengganggu kesuburan.

Ketiga, beberapa elemen masyarakat sudah mulai sadar lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan plastik, seperti menggunakan kantong belanja yang terbuat dari blacu atau karung bekas.

Dia mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (pemda) yang berinisiatif mendorong gaya hidup minim plastik. Beberapa pemda tersebut seperti Balikpapan, Banjarmasin, Bogor dan Surabaya. Pemda Surabaya, menurutnya, sangat kreatif dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan plastik dengan reward point atau token yang bisa digunakan untuk naik bus.

Baca Juga: Ingin Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri? Harus Patuh Pajak

Beberapa legal framework juga sudah keluar seperti Peraturan Pemerintah (PP). Ritel-ritel juga sudah memungut sekitar Rp200-Rp500 per kantong plastik untuk memberi pilihan pada masyarakat dalam penggunaan plastik. Namun, antara satu ritel dengan yang lainnya tidak seragam.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program pencegahan dari kerusakan lingkungan yang sistematis, strategik dan seragam, sehingga digunakan cukai untuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Cukai dianggap sebagai salah satu alat fiskal yang efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran barang yang dianggap membahayakan masyarakat. Pemerintah berpikir supaya program pencegahan dari kerusakan lingkungan menjadi sistematis dan seragam.

Baca Juga: Bea Cukai Luncurkan Kawasan Berikat Mandiri, Apa Itu?

“Makanya konsep yang dipakai adalah cukai. Kenapa cukai? Cukai secara teori dan praktik memang dimaksudkan sebagai salah satu tools yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran,” jelasnya (kaw)

Topik : cukai plastik, cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 18:38 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 17:02 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 20 September 2019 | 16:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 September 2019 | 16:34 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 15:48 WIB
PMK 126/2019
Jum'at, 20 September 2019 | 11:36 WIB
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK