Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Pemerintah Ingin Pungut Cukai Kantong Plastik

0
0

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. 

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun menuai penolakan dari beberapa pelaku industri, Kementerian Keuangan terus maju untuk mengeksekusi pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Otoritas membeberkan sejumlah alasan perlunya kantong plastik menjadi barang kena cukai (BKC) baru.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memaparkan setidaknya ada beberapa alasan yang membuat pengenaan cukai pada kantong plastik diperlukan.Pertama, isu pencemaran lingkungan yang tidak hanya mencemari laut secara menyeluruh, tetapi juga biota laut di dalamnya.

“Kalau melihat statistik, kita itu penghasil kedua terbesar sampah plastik yang menuju ke laut. Pertama itu China,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Simak Beberapa Aspek Ini Sebelum Terapkan Cukai Plastik

Kedua, plastik baru bisa terurai sekitar 500 tahun kemudian. Meskipun, lanjutnya, ada pula plastic yang bisa terurai dalam jangka 2-3 tahun. Kondisi ini, sambung Heru, akan merusak tanah yang pada akhirnya mengganggu kesuburan.

Ketiga, beberapa elemen masyarakat sudah mulai sadar lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan plastik, seperti menggunakan kantong belanja yang terbuat dari blacu atau karung bekas.

Dia mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (pemda) yang berinisiatif mendorong gaya hidup minim plastik. Beberapa pemda tersebut seperti Balikpapan, Banjarmasin, Bogor dan Surabaya. Pemda Surabaya, menurutnya, sangat kreatif dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan plastik dengan reward point atau token yang bisa digunakan untuk naik bus.

Baca Juga: Aprindo Beda Sikap dengan Gapmmi Soal Cukai Plastik

Beberapa legal framework juga sudah keluar seperti Peraturan Pemerintah (PP). Ritel-ritel juga sudah memungut sekitar Rp200-Rp500 per kantong plastik untuk memberi pilihan pada masyarakat dalam penggunaan plastik. Namun, antara satu ritel dengan yang lainnya tidak seragam.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program pencegahan dari kerusakan lingkungan yang sistematis, strategik dan seragam, sehingga digunakan cukai untuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Cukai dianggap sebagai salah satu alat fiskal yang efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran barang yang dianggap membahayakan masyarakat. Pemerintah berpikir supaya program pencegahan dari kerusakan lingkungan menjadi sistematis dan seragam.

Baca Juga: BKF: Pengenaan Cukai Plastik Munculkan Industri Substitusi

“Makanya konsep yang dipakai adalah cukai. Kenapa cukai? Cukai secara teori dan praktik memang dimaksudkan sebagai salah satu tools yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran,” jelasnya (kaw)

“Kalau melihat statistik, kita itu penghasil kedua terbesar sampah plastik yang menuju ke laut. Pertama itu China,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Simak Beberapa Aspek Ini Sebelum Terapkan Cukai Plastik

Kedua, plastik baru bisa terurai sekitar 500 tahun kemudian. Meskipun, lanjutnya, ada pula plastic yang bisa terurai dalam jangka 2-3 tahun. Kondisi ini, sambung Heru, akan merusak tanah yang pada akhirnya mengganggu kesuburan.

Ketiga, beberapa elemen masyarakat sudah mulai sadar lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan plastik, seperti menggunakan kantong belanja yang terbuat dari blacu atau karung bekas.

Dia mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (pemda) yang berinisiatif mendorong gaya hidup minim plastik. Beberapa pemda tersebut seperti Balikpapan, Banjarmasin, Bogor dan Surabaya. Pemda Surabaya, menurutnya, sangat kreatif dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan plastik dengan reward point atau token yang bisa digunakan untuk naik bus.

Baca Juga: Aprindo Beda Sikap dengan Gapmmi Soal Cukai Plastik

Beberapa legal framework juga sudah keluar seperti Peraturan Pemerintah (PP). Ritel-ritel juga sudah memungut sekitar Rp200-Rp500 per kantong plastik untuk memberi pilihan pada masyarakat dalam penggunaan plastik. Namun, antara satu ritel dengan yang lainnya tidak seragam.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program pencegahan dari kerusakan lingkungan yang sistematis, strategik dan seragam, sehingga digunakan cukai untuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Cukai dianggap sebagai salah satu alat fiskal yang efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran barang yang dianggap membahayakan masyarakat. Pemerintah berpikir supaya program pencegahan dari kerusakan lingkungan menjadi sistematis dan seragam.

Baca Juga: BKF: Pengenaan Cukai Plastik Munculkan Industri Substitusi

“Makanya konsep yang dipakai adalah cukai. Kenapa cukai? Cukai secara teori dan praktik memang dimaksudkan sebagai salah satu tools yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan produksi termasuk peredaran,” jelasnya (kaw)

Topik : cukai plastik, cukai
artikel terkait
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:55 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:34 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI