Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 7 Keuntungan Ikut Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Program pengampunan pajak telah dicanangkan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta. Program ini berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kesempatan mengikuti tax amnesty tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Dengan kata lain, program tax amnesty kali ini adalah yang terakhir.

Dari sisi pemerintah, program pengampunan pajak ini bertujuan untuk memperluas basis data Ditjen Pajak dan menarik dana-dana milik konglomerat asal Indonesia yang selama ini ditaruh di luar negeri.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Ini juga menjadi harapan baru bagi penerimaan pajak di 2016. Lantas, dari sisi wajib pajak, apa saja bonus atau manfaat  yang bisa didapatkan jika mengikuti program ini?

Dikutip dari pasal-pasal Undang-Undang Pengampunan Pajak, setidaknya ada tujuh keuntungan yang bisa didapatkan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak ini.

Pertama, penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.

Kedua, sanksi administrasi baik berupa bunga atau denda atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Ketiga, adanya jaminan tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, termasuk  pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak terkait harta yang selama ini tidak dilaporkan.

Keempat, jika harta yang terkait tengah dalam proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka proses tersebut akan dihentikan.

Kelima, adanya jaminan kerahasiaan. Rahasia yang dimaksud adalah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana apapun.

Adapun keenam, adanya penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham yang dilakukan wajib pajak.

Ketujuh berkaitan dengan besaran tarif pajak yang dikenakan. Jika wajib pajak mengungkapkan harta yang berada di dalam negeri atau di luar negeri dan harta tersebut dialihkan ke Indonesia, maka tarif yang akan dikenakan hanya 2%  untuk Periode I (1 Juli-30 September 2016), 3% untuk periode II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% untuk periode III (1 januari 2017- 31 Maret 2017).

Untuk pengungkapan harta yang berada di luar negeri tarif juga berlaku dalam tiga periode yang sama. Untuk periode I tarifnya sebesar 4%, periode II 6% dan periode III 10%. Tarif ini berlaku jika harta yang bersangkutan tidak dialihkan ke dalam negeri. (Bsi)

Dari sisi pemerintah, program pengampunan pajak ini bertujuan untuk memperluas basis data Ditjen Pajak dan menarik dana-dana milik konglomerat asal Indonesia yang selama ini ditaruh di luar negeri.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Ini juga menjadi harapan baru bagi penerimaan pajak di 2016. Lantas, dari sisi wajib pajak, apa saja bonus atau manfaat  yang bisa didapatkan jika mengikuti program ini?

Dikutip dari pasal-pasal Undang-Undang Pengampunan Pajak, setidaknya ada tujuh keuntungan yang bisa didapatkan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak ini.

Pertama, penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.

Kedua, sanksi administrasi baik berupa bunga atau denda atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Ketiga, adanya jaminan tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, termasuk  pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak terkait harta yang selama ini tidak dilaporkan.

Keempat, jika harta yang terkait tengah dalam proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka proses tersebut akan dihentikan.

Kelima, adanya jaminan kerahasiaan. Rahasia yang dimaksud adalah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana apapun.

Adapun keenam, adanya penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham yang dilakukan wajib pajak.

Ketujuh berkaitan dengan besaran tarif pajak yang dikenakan. Jika wajib pajak mengungkapkan harta yang berada di dalam negeri atau di luar negeri dan harta tersebut dialihkan ke Indonesia, maka tarif yang akan dikenakan hanya 2%  untuk Periode I (1 Juli-30 September 2016), 3% untuk periode II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% untuk periode III (1 januari 2017- 31 Maret 2017).

Untuk pengungkapan harta yang berada di luar negeri tarif juga berlaku dalam tiga periode yang sama. Untuk periode I tarifnya sebesar 4%, periode II 6% dan periode III 10%. Tarif ini berlaku jika harta yang bersangkutan tidak dialihkan ke dalam negeri. (Bsi)

Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, kebijakan pajak
artikel terkait
Jum'at, 15 Februari 2019 | 18:28 WIB
PMK 210/2018
Jum'at, 15 Februari 2019 | 17:06 WIB
NERACA PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Februari 2019 | 16:40 WIB
NERACA PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Februari 2019 | 14:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 17 November 2017 | 15:18 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK