Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 10 Langkah Jitu Lawan Pengemplang Pajak

0
0
Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble.

BERLIN, DDTCNews – Kementerian Keuangan Jerman telah menerbitkan revisi laporan yang berisikan 10 poin rencana jitu yang akan diterapkan dalam memerangi para pengemplang pajak.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble mengatakan laporan yang telah disusun sejak kasus bocornya Panama Papers ini pertama kali dirilis secara resmi pada 12 April 2016.

“Kami telah melakukan revisi atas 10 poin rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Revisi ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya, Rabu (12/4).

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

Laporan ini berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan Jerman untuk memerangi pengemplang pajak baik ditingkat domestik maupun internasional, meliputi:

  1. Menandatangani perjanjian pertukaran informasi pajak dengan Panama;
  2. Membuat peraturan resmi yang seragam terkait negara-negara yang tidak kooperatif, tapi tetap di bawah pengawasan OECD;
  3. Mendesak semua negara bagian dan teritori, terutama negara yang menjadi pusat keuangan, untuk mengadopsi Pelaporan Standar Umum (CRS) dalam pertukaran informasi secara otomatis;
  4. Pemantauan kepatuhan terhadap standar pertukaran informasi melalui OECD Forum Global;
  5. Menetapkan registrasi atas beneficial ownersdari perusahaan di tingkat global;
  6. Networkingdan standardisasi registrasi dari beneficial owners;
  7. Melegislasikan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) atas skema penghindaran pajak;
  8. Memperkenalkan hukuman yang tegas untuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan;
  9. Memperluas batasan atas undang-undang dalam kasus penggelapan pajak; dan
  10. Memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang secara nasional.

Adapun terkait negosiasi dengan Panama, hingga kini proses negosiasi mengenai perjanjian pertukaran informasi pajak masih berlangsung, namun hasil dari proses negosiasi tersebut masih sulit untuk diputuskan.

Schäuble mengatakan Pemerintah Jerman tengah mendorong agar hasil keputusan dari perjanjian ini dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2017.

Baca Juga: Genjot Anggaran, Menkeu Usul Cukai Tembakau Dikerek

Selain itu, seperti dilansir dari tax-news.com, revisi itu juga mencatat tidak ada rencana di tingkat OECD untuk membuat peraturan blacklist resmi secara internasional dan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Padahal, Komisi Uni Eropa telah berencana membuat undang-undang tentang negara-negara di Uni Eropa yang tidak kooperatif yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2017.

Pemerintah Jerman menegaskan negara-negara yang menolak untuk bergabung dengan standar internasional baru untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan dan akan masuk ke dalam daftar hitam (blacklisted jurisdictions).

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Schäuble mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 100 negara yang setuju untuk menerapkan CRS dan sistem pertukaran informasi itu kini masih dalam proses monitoring dan tinjauan oleh 139 anggota Global Forum. (Amu)

“Kami telah melakukan revisi atas 10 poin rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Revisi ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya, Rabu (12/4).

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

Laporan ini berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan Jerman untuk memerangi pengemplang pajak baik ditingkat domestik maupun internasional, meliputi:

  1. Menandatangani perjanjian pertukaran informasi pajak dengan Panama;
  2. Membuat peraturan resmi yang seragam terkait negara-negara yang tidak kooperatif, tapi tetap di bawah pengawasan OECD;
  3. Mendesak semua negara bagian dan teritori, terutama negara yang menjadi pusat keuangan, untuk mengadopsi Pelaporan Standar Umum (CRS) dalam pertukaran informasi secara otomatis;
  4. Pemantauan kepatuhan terhadap standar pertukaran informasi melalui OECD Forum Global;
  5. Menetapkan registrasi atas beneficial ownersdari perusahaan di tingkat global;
  6. Networkingdan standardisasi registrasi dari beneficial owners;
  7. Melegislasikan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) atas skema penghindaran pajak;
  8. Memperkenalkan hukuman yang tegas untuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan;
  9. Memperluas batasan atas undang-undang dalam kasus penggelapan pajak; dan
  10. Memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang secara nasional.

Adapun terkait negosiasi dengan Panama, hingga kini proses negosiasi mengenai perjanjian pertukaran informasi pajak masih berlangsung, namun hasil dari proses negosiasi tersebut masih sulit untuk diputuskan.

Schäuble mengatakan Pemerintah Jerman tengah mendorong agar hasil keputusan dari perjanjian ini dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2017.

Baca Juga: Genjot Anggaran, Menkeu Usul Cukai Tembakau Dikerek

Selain itu, seperti dilansir dari tax-news.com, revisi itu juga mencatat tidak ada rencana di tingkat OECD untuk membuat peraturan blacklist resmi secara internasional dan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Padahal, Komisi Uni Eropa telah berencana membuat undang-undang tentang negara-negara di Uni Eropa yang tidak kooperatif yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2017.

Pemerintah Jerman menegaskan negara-negara yang menolak untuk bergabung dengan standar internasional baru untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan dan akan masuk ke dalam daftar hitam (blacklisted jurisdictions).

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Schäuble mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 100 negara yang setuju untuk menerapkan CRS dan sistem pertukaran informasi itu kini masih dalam proses monitoring dan tinjauan oleh 139 anggota Global Forum. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, pertukaran informasi pajak, pengemplang pajak, jerman
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA
Kamis, 15 November 2018 | 14:19 WIB
BULGARIA